Diskusi Aliansi Jiwa Bara: Langkah Kemendikbud Menangani Masalah UKT Kurang Efektif dan Menjangkau

LIPUTAN, MP – Rabu (24/06) lalu, Aliansi Jeritan Mahasiswa Bela Negara (Jiwa Bara) UPN Veteran Jakarta mengadakan diskusi daring dengan judul “Mengapa UKT Semester Ini Harus Turun?”. Diskusi ini membahas isu transparansi dan ketepatan kebijakan penurunan biaya kuliah PTN dan PTS oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam diskusi tersebut, salah satu pembicara, Virda selaku perwakilan dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta, sempat menyinggung mengenai Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 yang dalam isinya menyatakan bahwa akan ada bantuan pengurangan biaya kuliah bagi mahasiswa di semua jenis perguruan tinggi, termasuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) namun hanya terkhusus pada mahasiswa semester akhir.

Virda menjelaskan kebijakan tersebut menjadi persoalan untuk seluruh mahasiswa berbagai tingkatan untuk melanjutkan pendidikan di kala dampak ekonomi akibat COVID-19. “Pandemi ini terdampak sangat serius kepada semua mahasiswa secara merata dan bukan hanya semester akhir,” jelasnya.

Menteri Nadiem Makarim menyebutkan pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk Dana Bantuan Biaya Kuliah mahasiswa yang utamanya akan dimanfaatkan untuk mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Tetapi, untuk mendapatkan bantuan dana ini, mahasiswa sebagai calon penerima harus memenuhi sejumlah kriteria yang disyaratkan yang salah satunya adalah orang tua harus dipastikan mengalami kendala finansial sehingga tak mampu membayar biaya kuliah yang menjadi kewajiban. 

Virda mengkritik kebijakan ini dengan menilai persyaratan dan prosedur yang ada cukup rumit, mengingat pihak pemberi bantuan musti memverifikasi kelayakan dan persyaratan yang ada. “Disana (re: Permendikbud) ada persyaratannya kalau bangkrut misalnya harus ada surat asosiasi perusahaan yang berwenang,” jelas Virda.

Tak hanya itu, Virda juga mempertanyakan bagaimana mahasiswa dengan orang tua yang bekerja di sektor informal bisa membuktikan dan dianggap layak sebagai penerima bantuan. “Nah, bagaimana jika orang tua kita hanya pekerja informal kayak agen gitu?” herannya.

Adapun pembicara lain, Daywin Prayogo yang merupakan perwakilan dari hakasasi.id, berfokus pada persoalan komunikasi dan transparansi antara pihak kampus dan Kemendikbud. Dalam persoalan komunikasi, menurutnya langkah Mendikbud yang mengajak berbagai rektor dari universitas untuk terlibat dalam pembicaraan soal bantuan biaya kuliah merupakan langkah yang kurang tepat.

Dalam penanganan perguruan tinggi, subjek utama dari universitas adalah akademika yang cenderung merujuk kepada mahasiswa. Menurutnya, akan lebih tepat jika Mendikbud melakukan diskusi dengan mahasiswa langsung.

Daywin juga mempertanyakan mengenai transparansi dari pihak rektor dalam rangka mendukung kebijakan ini. “Pertanyaan saya, ada berapa kampus yang secara terbuka dari awal yang dari pihak rektoratnya berdiskusi sama-sama menghadapi pandemi?” tanyanya.

Menurut Daywin, rektor tidak hanya memiliki tanggung jawab manajemen kampus, namun juga tanggung jawab akademik. Daywin mengatakan mahasiswa harusnya hanya berurusan dengan rektor saja, tak perlu berurusan dengan negara mengenai bantuan biaya kuliah ini.

Muhammad Isnur selaku ketua advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menuntut pemerintah agar memenuhi semua kebutuhan kampus, termasuk biaya operasional di dalamnya agar pihak kampus tidak memiliki alasan untuk tidak menurunkan biaya kuliah mahasiswanya.

Menurutnya kebijakan yang diambil pemerintah ini mestinya berlandaskan oleh keadilan sosial mengenai ekonomi untuk memenuhi hak-hak pendidikan yang tinggi juga secara merata. Bantuan dari pemerintah oleh kampus yang dimaksud oleh Isnur bisa berupa bantuan langsung, seperti memberikan bantuan perlindungan kesehatan pegawai kampus, ataupun bantuan berupa subsidi yang lebih besar lagi kepada pegawai kampus, terutama untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Selanjutnya, Isnur juga meminta masyarakat agar turut “melototi” aliran dana dari pemerintah yang tersalur melalui kebijakan-kebijakan agar sesuai dengan yang seharusnya. Dirinya sempat mengkritisi dana-dana yang digelontorkan pemerintah yang kerap salah sasaran, semisal pada 2008 ada dana bantuan yang justru dialirkan ke Bank Century.

Dirinya juga meminta mahasiswa untuk mengawasi aliran dana bantuan uang kuliah dari pemerintah. “Saya pikir mahasiswa harus lebih advance dan membaca dalam menganalisis masalah sehingga ketika meminta masalah UKT diujung itu akan beralasan bahwa kita dari hulu ke hilir, gitu,” tegas Isnur.

Selain agar dana bantuan dapat tepat sasaran, Isnur berharap pihak kampus bisa melakukan verifikasi kelayakan secara lebih praktis, tanpa ada syarat-syarat yang justru membuat mahasiswa semakin ribet.

Menurutnya, untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan, mahasiswa tidak perlu menyerahkan data-data yang menunjukkan kemampuan ekonomi mereka mengingat pemerintah sudah memiliki data keterangan masyarakat tidak mampu, baik melalui undang-undang fakir miskin, BPJS, hingga hal lain.

Kan kenapa kemudian si mahasiswa harus lagi menyerahkan data data yang seperti itu, dengan bukti misalnya menerima BPJS, dengan standar itu saja harusnya sudah cukup.” heran Isnur.

Sampai saat berita ini dipublikasikan, Unpar sendiri belum memiliki kebijakan mengenai pemotongan biaya kuliah kepada seluruh mahasiswa selain hanya menawarkan bantuan keuangan yang awalnya dibuka sejak awal Mei hingga 25 Mei lalu dengan mengirimkan surat permohonan bantuan dan berkas-berkas pendukung lainnya melalui surel kepada pihak fakultas.

Namun setelahnya, seluruh mahasiswa Unpar, termasuk yang sebelumnya telah mendaftarkan diri sebagai pemohon penerima bantuan diminta kembali untuk mendaftarkan diri melalui tautan yang telah disediakan.

Pengisian kembali formulir ini sendiri dikarenakan adanya penambahan prasyarat dari pihak kampus untuk calon penerima bantuan. Persyaratan tersebut antara lain surat rekomendasi pihak lain (Pastor Paroki, Kepala HRD, dsb), laporan keuangan bisnis, surat keterangan resmi usaha, dan surat perawatan.

Pengajuan permohonan bantuan yang baru ini dibuka sejak 23 Juni hingga 19 Juli dan nama-nama penerima bantuan keuangan yang terpilih baru akan diumumkan pada 1 November mendatang melalui Sistem Informasi Kemahasiswaan dan Alumni atau Si-Kemal.

Reporter: Muhammad Rizky, Nathanael Angga

Editor: Novita

Penulis

Related posts

*

*

Top
Atur Size