Klarifikasi Sertifikat Laik Fungsi, Pemkot Bandung Minta Pihak UNPAR Hadir Sidang Sengketa Informasi

Sengketa Informasi antara Vincent dan Pemerintah Kota Bandung pada Kamis 21 Juli 2017. Dok/KI Jabar.

STOPPRESS, MP –Pada Sidang Penyelesaan Sengketa Informasi (PSI) mengenai pengajuan informasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi) bangunan Gedung Pusat Pembelajaran Arntz Geise (PPAG) UNPAR, Majelis Komisioner (MK) memutuskan secara resmi melakukan pemanggilan kepada pihak UNPAR sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan permohonan Pemkot Bandung melalui Dinas Tata Ruang (Distaru) dalam surat kepada MK untuk menghadirkan pihak UNPAR guna memberikan keterangan dan memberi penjelasan. Akibatnya, sidang yang berlangsung pada Kamis (5/10) lalu antara pihak pemohon Vincent Fabian Thomas (Teknik Industri 2014) terhadap pihak termohon Pemerintah Kota Bandung itu ditunda.

“Kiranya berkenan untuk menghadirkan pihak UNPAR untuk memberikan keterangan dan/atau memberikan penjelasan berkenaan dengan persoalan yang dimaksud,” demikian isi surat Distaru saat dibacakan dalam sidang. Persoalan yang dimaksud secara lebih jelas berkenaan dengan belum dilakukan penerbitan dan/atau belum dilakukannya permohonan SLF oleh pemilik gedung.

Guna menindaklanjuti surat itu, setelah bermusyawarah, MK pun merasa perlu untuk memanggil UNPAR. “Akan lebih baik dan lengkap jika kita juga mendengarkan keterangan dari pihak UNPAR,” ucap Dan Satriana selaku Ketua MK.

Menurut MK, kehadiran UNPAR selaku pihak ketiga ditujukan untuk mengklarifikasi keterangan pihak termohon berkaitan dengan surat yang dilayangkan Distaru kepada MK. Salah satunya berkaitan dengan belum pernahnya dilakukan permintaan atau permohonan SLF. “Jadi tidak membuat keterangan baru atau keterangan awal, hanya klarifikasi,” ucap Dan.

Salah satu anggota Komisioner, Budi Yoga Permana juga memohon maaf terkait berlarut-larutnya sidang yang mungkin dapat diselesaikan pada hari itu juga. Namun, ia juga menambahkan bahwa sebaiknya kita juga menghormati langkah dan hak pemerintah Kota Bandung untuk meminta kehadiran pihak ketiga.

Ia juga mempertimbangkan kemungkinan ketika putusan KI akhirnya membawa dampak pada Kota Bandung, KI, dan pemohonnya untuk disidangkan dalam pengadilan yang lain. “Jadi sebaiknya pihak ketiga dihadirkan daripada di belakang jadi berlarut-larut, merepotkan Anda, dan juga untuk kepentingan para pihak,” ucap Budi.

Namun, karena tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab, undangan akan disampaikan ke pimpinan terlebih dahulu. Selanjutnya, MK membiarkan pihak UNPAR yang berkoordinasi untuk menghadirkan mereka yang berkompeten untuk berbicara mengenai persoalan pembangunan ini. “Waktu dua minggu ini mudah-mudahan cukup bagi kami untuk berkomunikasi dengan pihak UNPAR,” ucap Dan.

Penyelesaian Sengketa Informasi SLF Gedung PPAG, Wajib Melalui Komisi Informasi

Sidang Sengketa Informasi ini merupakan tindak lanjut dari permohonan Informasi yang dilakukan Vincent melalui akses Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung mengenai SLF Gedung PPAG Unpar. Namun setelah mengikuti prosedur kurang lebih 44 hari kerja sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 Tahun 2008 pasal 37, Vincent pun mengajukan sengketa.“Karena permohonan informasi yang saya minta tidak dijawab sebagaimana permintaan saya dan permohonan keberatan saya tidak ditanggapi,” jelas Vincent ketika diwawancarai selepas Sidang.

Menurut keterangan Vincent ada beberapa alasan mengapa ia mengajukan permintaan informasi itu, salah satunya ialah permohonan informasi itu ditujukan sebagai penggunaan haknya sebagai warga negara untuk memperoleh keterbukaan informasi publik.

Disamping itu, ia menuturkan sebagai mahasiswa UNPAR dia berhak mengetahui kejelasan perizinan berkaitan dengan gedung yang dibangun serta mengecek kesesuaiannya. “Maka sesuai mekanisme yang diatur dalam UU 14 Tahun 2008, penyelesaiannya wajib melalui Komisi Informasi,” jelasnya.

Kronologis Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Sidang sengketa informasi ini sudah dilakukan sejak bulan Juli 2017 tidak lama libur lebaran berakhir. Sidang pertama memiliki agenda pemeriksaan awal untuk mengecek kedudukan hukum pemohon dan termohon berikut apakah masalah ini berada dalam lingkup wewenang KI. Lalu dilanjutkan dengan sidang mediasi menyusul diterimanya permohonan sengketa informasi.

Namun mediasi yang berlangsung pada hari itu juga berujung buntu sehingga dilanjutkan ke tahap ajudikasi non litigasi yang sudah diadakan sejak Agustus 2017. Adapun sidang pertama sempat ditunda karena UU KIP pasal 43 ayat 1 mensyaratkan agar jumlah anggota majelis komisioner tidak boleh genap (2), tetapi harus minimal 3 atau ganjil. Dengan jumlah komisioner telah memenuhi persyaratan, sidang susulan pun dilaksanakan di September 2017 dengan agenda menguji informasi yang diminta apakah termasuk yang dapat diberikan atau tidak.

Setelah menunggu hampir tiga minggu, hari Kamis, 5 Oktober 2017 sidang kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan. Menindaklanjuti surat pernyataan Distaru bahwa pihak UNPAR belum pernah menerbitkan atau menerima permohonan penerbitan SLF, sidang pun kembali ditunda. MK memutuskan untuk mendengarkan permintaan resmi Distaru untuk menghadirkan pihak UNPAR guna memberi klarifikasi. Sidang susulan dengan agenda pembacaan putusan yang sempat tertunda tersebut akan dilaksanakan pada hari Selasa 17 Oktober 2017 pada pukul 13.00 WIB di Kantor Komisi Informasi Jawa Barat.

FIQIH RIZKITA

Related posts

*

*

Top