Di Tengah Semrawut Omnibus Law, Presiden Jokowi Di Mana?

Presiden Joko Widodo. dok/CNN Indonesia

OPINI, MP – 10/10 Omnibus Law telah menciptakan banyak kontroversi mulai dari awal perumusan sampai dengan pengesahan. Tidak hanya elemen buruh saja yang menolak, tetapi juga masyarakat sipil lain seperti mahasiswa. Masyarakat meyakini bahwa isi dari RUU Cipta Kerja ini sangat bermasalah bagi masa depan mereka sebagai pekerja. Dengan isi yang bermasalah tersebut, lantas masyarakat berbondong-bondong melakukan aksi penolakan, mulai dari segi akademis dengan melakukan diskusi dan kajian hukum, sampai dengan aksi demonstrasi besar-besaran. 

Setelah DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja secara mendadak di sidang paripurna Senin (5/10) lalu, berbagai masyarakat terheran-heran dan mengecam. Mengapa tiba-tiba disahkan? Mengapa pembahasannya dikebut? Apa kepentingan yang dimiliki DPR?

Pasalnya, DPR dan pemerintah sendiri sudah tahu bahwa masyarakat bahkan sampai akademisi dan pemuka agama menolak rancangan undang-undang ini. Alhasil, puncaknya beberapa hari ini masyarakat sipil melakukan aksi demonstrasi kembali, menuntut pemerintah untuk membatalkan sahnya UU Cipta Kerja.

Meskipun begitu, pemerintah menyambut demonstrasi tersebut dengan kekerasan oleh aparat kepolisian yang kerap dialami oleh massa yang mengikuti aksi tersebut. Jurnalis pun juga turut menjadi korban kekerasan, seperti yang dialami oleh jurnalis CNN Indonesia. Berbagai video di media sosial yang didapatkan dari CCTV dan smartphone milik warga yang berada di lokasi kejadian menjadi bukti tindakan semena-mena itu. 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung bahkan membeberkan bahwa melalui hotline, mereka mendapatkan kurang lebih 70 laporan dari massa demonstrasi yang mengalami tindakan kekerasan dari aparat. Kekerasan tersebut antara lain seperti intimidasi secara verbal, pengejaran, penggunaan kekerasan secara berlebihan, perampasan barang pribadi, penangkapan yang sewenang-wenang, dan perlakukan buruk yang merendahkan martabat manusia. Kerusuhan-kerusuhan tersebut menjadi bukti bahwa pelanggaran HAM di Indonesia masih berjalan dan semakin tinggi kasusnya, terutama dari pihak berwenang yang seharusnya mengayomi masyarakat.

Melihat fenomena ini, lantas masyarakat, termasuk saya, mempertanyakan keberadaan Presiden Jokowi yang hilang di tengah kericuhan ini. Diketahui, presiden Jokowi merupakan salah seorang yang pertama kali mengusulkan Omnibus Law ini. Sejak awal adanya usulan ini, sudah ada gejolak penolakan dari masyarakat, terutama kaum buruh. Anehnya, Presiden tetap melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja ini, bahkan, walau telah melalui berbagai penolakan dari rakyat. 

Presiden Jokowi kerap berkata bahwa Omnibus Law ini diperuntukkan kemakmuran masyarakat Indonesia. Namun, dari proses penyusunan saja, DPR dan pemerintah tidak melibatkan masyarakat sama sekali. Sudah terlalu banyak argumentasi-argumentasi penolakan yang dilontarkan dari berbagai elemen masyarakat. Tetapi, pemerintah dan DPR seakan-akan tuli dan terus mengabaikan itu.

Padahal, dalam proses pembentukan undang-undang, pemerintah dan pihak parlemen wajib untuk melibatkan suara rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara. Masalah rakyat merupakan masalah publik sehingga wajib dijadikan salah satu pertimbangan pihak perwakilan rakyatkatanya— dalam menentukan dan mengulas suatu kebijakan dan UU. Apalagi, isi RUU yang disusun oleh pemerintah itu mempertaruhkan kepentingan seluruh masyarakat. Jika pemerintah sebagai pihak yang berwenang tidak melibatkan rakyat, sudah dipastikan negara ini melemahkan praktik demokrasi.

Terutama, setelah DPR secara resmi mengesahkan RUU Cipta Kerja yang bahkan isi drafnya belum selesai diperiksa sampai tahap akhir. Hal itu tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan. Jika belum selesai dikaji, mengapa DPR secara sembrono langsung mengesahkan UU tersebut, bahkan secara terburu-buru? Prosedur pembahasan isinya pun terkesan tertutup dan tak jelas. 

Lantas, tak ada tanggapan, tak ada kabar, tiba-tiba terdengar beliau bepergian. Dengan menghilangnya Jokowi ke Kalimantan Tengah di tengah situasi ini, beliau seakan-akan lepas tanggung jawab atas konfrontasi dan kericuhan rakyat dengan aparat. Beliau juga hanya menanggapi isu penolakan ini dengan menjelaskan “pentingnya” RUU Cipta Kerja dan berkata akan menambah PP dan Perpres terkait UU itu melalui kanal Youtube. Hal tersebut bertentangan dengan pengenalan awal Omnibus Law sebagai aturan hukum untuk menyederhanakan regulasi-regulasi di Indonesia.

Begitu banyak rakyat yang menjadi korban dan sasaran tindak kekerasan, yang bahkan para petinggi acuh terhadap itu. Pak Presiden dan anggota DPR lainnya hanya menonton pertumpahan darah dan perjuangan rakyat kecil di atas singgahsana mewahnya. Yang paling disesalkan, setiap ditanyai mengenai masalah publik, Presiden dengan gaya lugunya selalu menjawab “bukan urusan saya”.

Disaat awal-awal, seperti yang saya sebutkan diatas, pak Jokowi berkata bahwa UU ini diciptakan untuk rakyat. Namun, setelah mendapatkan suara penolakan dari rakyat, dimanakah bapak sekarang? Kenapa bapak tidak merespon fenomena saat ini? Kenapa tidak melindungi rakyat seperti yang seharusnya dilakukan oleh Presiden? Mengapa tindakan bapak tidak mencerminkan ucapan bapak? 

Tentu, saya dan masyarakat lainnya sangat kecewa dengan situasi saat ini, apalagi ketika pandemi di Indonesia masih belum cukup tertangani dengan baik. Sebagai mahasiswa, saya juga prihatin dengan kondisi teman-teman seperjuangan yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk melawan ketidakadilan ini. Dengan disahkannya RUU Cipta Kerja, pemerintah menimbulkan masalah baru, sehingga masyarakat menjadi lupa sejenak pada COVID-19 demi memperjuangkan hal lain.

Pemerintah seakan-akan mengambil kesempatan di tengah rawannya pandemi ini, berpikir bahwa masyarakat takut dan sulit protes dengan turun ke jalan, untuk melanjutkan pembahasan UU ini. Pada kenyataannya, masyarakat lebih takut akan masa depannya melalui RUU Cipta Kerja ini, dibandingkan terpapar COVID-19. Sekali lagi, pemerintah bisa dikatakan gagal dalam merespon keluhan publik dan penyebaran pandemi.   

Sebagai kepala negara, jabatan tertinggi di negeri, seharusnya Presiden Jokowi tidak hanya diam memperhatikan fenomena sosial yang kacau. Terutama, beliau yang secara tidak langsung terlibat sebagai salah satu pencetus adanya kerusuhan ini. Jika saja Presiden tidak memberi perintah kepada DPR untuk tetap melanjutkan pembahasan Omnibus Law, dapat dipastikan kejadian demonstrasi kali ini tidak akan terjadi.

Esensi dari demonstrasi sendiri bukan hanya untuk menghancurkan fasilitas umum atau terlihat keren, tetapi mereka mengekspresikan kekecewaan yang sudah tertanam lama akibat diabaikan pemimpinnya sendiri. Rakyat kecil tidak ada pilihan lain, saat mengungkapkan aspirasi melalui aksi damai, mereka seringkali tidak didengar, sehingga akhirnya pun mengambil jalan lain yaitu demonstrasi.  

Maka dengan itu, melalui tulisan ini, saya turut memohon kepada Presiden Joko Widodo, untuk membatalkan pengesahan RUU Cipta Kerja yang bermasalah ini. Tolong dengarkan suara kami yang sudah disampaikan dengan berbagai cara, baik damai sampai ekstrim. Dan juga, kita, termasuk bapak Jokowi, harus melindungi lingkungan yang sudah tercemar, hutan yang sudah hampir dibabat habis, untuk keberlangsungan hidup seluruh rakyat Indonesia di masa depan. Jangan jadikan investor sebagai prioritas, tetapi utamakan rakyat bapak yang akan menanggung semua kerugian ini. 

oleh Novita, mahasiswi Administrasi Publik 2018

Penulis

Related posts

*

*

Top
Atur Size