Di Bawah Bendera Jokowi: Hilangnya Jiwa Demokrasi Indonesia

Opini, MP – Majalah Time memuat foto Joko Widodo dengan sampul berjudul ‘A New Hope’ setelah beliau terpilih menjadi Presiden Indonesia untuk periode pertama. Sebelum Jokowi, dunia politik Indonesia dikuasai oleh tokoh-tokoh elit atau militer dari zaman orde baru. Jokowi pada saat itu menjadi lambang bahwa rantai elite mulai putus. Kalangan publik sangat antusias dalam menyambut Jokowi setelah namanya mulai dikenal berkat kinerjanya selama menjabat sebagai wali kota Solo. Dirinya pun kerap disorot oleh media sebagai politisi jujur dan sederhana, sebuah imej yang jarang ditemui pada politisi lain di Indonesia. Wajar jika pada saat itu masyarakat mulai percaya bahwa dunia perpolitikan Indonesia mampu berubah. Jokowi digadang-gadang sebagai new hope: sebuah harapan baru.


Namun yang terjadi selama pemerintahan Jokowi menunjukkan bahwa perubahan tidak bisa terjadi semudah itu. Kaum oligarki masih menguasai dunia politik Indonesia dan kepentingan mereka masih diprioritaskan dibanding kepentingan publik. Jokowi sebagai sosok non-elite yang tadinya diharapkan dapat melawan para oligarki seolah-olah tidak mampu berkutik setelah memasuki sarang singa. Ia akhirnya harus berkompromi dengan binatang buas yang sudah lama memegang kekuasaan di politik Indonesia demi mengamankan kekuasaannya.


Sebagai konsekuensi dari sikap akomodatif Jokowi terhadap kaum elit, demokrasi di negeri ini terus tergerus. Kemerosotan demokrasi ini terbukti lewat munculnya revisi sejumlah undang-undang yang cenderung membela kepentingan kalangan elit dengan mengabaikan suara rakyat.

Tahun lalu, RKUHP dan RUU KPK dibanjiri kritik dari masyarakat karena pembahasannya yang dilakukan secara diam-diam dan prosesnya yang terburu-buru. Kini, hal yang sama terulang lagi dengan munculnya Omnibus Law. Tanpa sepengetahuan masyarakat luas, Jokowi hanya melibatkan pengusaha dan ekonom neoliberal dari Bank Dunia dalam pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Omnibus Law. Ia pun mendorong DPR untuk menyelesaikan perancangan RUU Omnibus Law dalam waktu sangat singkat, yakni 100 hari. Maka, tidak heran jika isi dari draf RUU Omnibus Law sangat jelas memihak kaum elite. Pengusaha diberi banyak kelonggaran mulai dari penghapusan sanksi pidana hingga pengurangan pajak korporasi. Sedangkan, para buruh akan kehilangan upah minimum dan jaminan sosial mereka.

Tidak ada yang dapat menyangka bahwa demokrasi Indonesia akan mencapai titik terendahnya dan terus mengalami defisit, sejak reformasi di bawah kepemimpinan Jokowi. Tetapi itulah yang diungkapkan oleh dua peneliti politik dari Australian National University, Edward Aspinall dan Marcus Mietzner. Bahkan, indeks demokrasi Indonesia di tahun 2018 menunjukkan penurunan sebesar 0,29 poin dalam aspek kebebasan sipil dari tahun sebelumnya. Sangat disayangkan bahwa Jokowi yang tadinya menjadi satu-satunya harapan masyarakat menuju Indonesia yang bebas dari permainan oligarki malah sekarang justru terperangkap di dalamnya.


Lantas, bagaimana nasib Indonesia di kedepannya di samping kejayaan kalangan elite? Sangat sulit untuk membayangkan masa depan yang cerah bagi Indonesia ketika segala kebijakan pemerintah terus menerus ditunggangi oleh kepentingan segelintir orang. Selain itu perbuatannya pun terlihat eksklusif dengan perlahan mengapus jiwa demokrasi yakni suara rakyat yang dibungkam dan dibinasakan. Demokrasi di Indonesia yang sedang sakit kronis ini bukannya diobati tetapi disuap dengan racun.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa semangat perjuangan mengalir dalam darah bangsa Indonesia. Mulai dari pergerakan melawan penjajah hingga pemerintah yang sembrono, rakyat Indonesia akan terus bangkit dan bersatu. Para penguasa dalam pemerintah perlu ingat bahwa mereka bisa menduduki posisi mereka berkat demokrasi. Dan lewat demokrasi juga, mereka pun dapat dilengserkan.

Kontributor: Vincentia Jyalita, Miftahul Choir
Penyunting: Muhammad Naufal Hanif, Novita

Related posts

*

*

Top