Desa Lakardowo: Pembuangan Limbah Berbahaya B3 Merugikan Warga

Aksi Protes oleh Gerakan Perempuan Lakardowo Mandiri di Depan Kantor Gubernur Jawa Timur. dok/VOA Indonesia.

NASIONAL, MP – Pembuangan Limbah berbahaya B3 yang dilakukan oleh PT. PRIA (Putra Restu Ibu Abadi) memberikan dampak negatif kepada masyarakat di Desa Lakardowo, Kabupatern Mojokerto. Pembuangan dan penimbunan limbah yang dilakukan bertahun-tahun mengakibatkan penyakit kulit kepada masyarakat, kontaminasi air sumur yang menjadi sumber air masyarakat, dan lainnya.

Sejumlah perempuan yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Lakardowo Mandiri atau Green Woman, menggelar aksi duduk dan diam di depan kantor gubernur Jawa Timur, VOA Indonesia memberitakan. Adapun aksi ini dilakukan menuntut pemerintah menyelesaikan masalah pembuangan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Desa Lakardowo oleh PT PRIA.

Permasalahannya adalah limbah yang dibuang dan ditimbun tidak dikelola. Maka dari itu, hal ini memberikan dampak langsung ke masyarakat, berupa pencemaran sumber air sehingga sanitasi air minum masyarakat rendah, dan terkena penyakit kulit berupa gatal-gatal. Masalah yang sudah ditimbun terlalu lama dan tidak diselesaikan membuat kehidupan masyarakat desa menjadi lebih buruk.

Industri Produksi Batako, Kertas dan Limbah

Tribun Jatim memberitakan bahwa PT PRIA merupakan industri yang memproduksi batako, sesuai dengan surat izin yang tersedia. Selain batako, PT PRIA juga memproduksi kertas. Tetapi, kenyataannya perusahaan yang beroperasi adalah perusahaan pengolah bahan limbah B3. Hal ini dinilai janggal oleh warga dan diduga bahwa keterangan produksi batako sengaja tertulis dalam perizinan untuk menyiasati kelancaran perizinan.  Pengolahan limbah yang mengakibatkan pembuangan dan penimbunan limbah memberikan dampak negatif kepada masyarakat Desa Lakardowo.

Berdasarkan informasi dari Komunitas Jurnalis Lingkungan (KJL), permasalahan bermula dari adanya sosialisasi pada tahun 2010 dari PT. PRIA kepada pengurus Desa Lakardowo di Jetis, Mojokerto bersama tokoh masarakat. Sosialisasi yang berlangsung tidak melibatkan warga setempat.

Pembuangan limbah berupa bahan padat dilakukan setahun setelah sosialisasi. Pembuangan dilakukan dengan truk colt diesel di sekitar Susun Kedung Palang dan Sambi Gempol. Kedua kawasan tersebut berdekatan dengan Desa Lakardowo. Limbah diangkut dengan jumlah truk yang sangat banyak. Pembuangan tetap berlangsung hingga pertengahan 2011. Selain itu, ditahun yang sama, pembuangan limbah diikuti dengan pembangunan gudang-gudang di Dusun Kedung Palang dan Sambi Gembol.

Masyarakat Dirugikan

Pembuangan limbah oleh PT.PRIA yang dilakukan sejak 2011 meresahkan masyarakat. CNN memberitakan bahwa pada tahun 2016, terdapat lima dusun di Desa Lakardowo yang merasakan dampaknya, yakni Dusun Sambigembol, Dusun Kedung Palang, Dusun Sumber Wuluh, Dusun Selang dan Dusun Greol. Berbagai gangguan dialami masyarakat seperti gangguan debu, polusi suara, dan bau menyengat dari lokasi pembuangan limbah padat.

Warga mengaku mengalami penyakit kulit berupa gatal-gatal karena telah memakai air sumur yang sudah terkontaminasi limbah. Anak-anak menjadi pihak yang paling terkena dampak tersebut.. Selain itu, warga juga mengalami gangguan pernafasan.

Berdasarkan informasi dari Tirto, dilansir dari Mongabay, bahwa pada tahun 2016 sebanyak 60 persen air sumur di Kabupaten Mojokerto tercemar air. Pencemaran air mengakibatkan 432 warga desa Lakardowo terkena penyakit dermatitis pada November 2016 hingga Januari 2017.

iNews memberitakan bahwa pencemaran air akibat limbah juga berdampak kepada pertanian warga. Lahan pertanian seperti cabai dan jagung milik warga menjadi kering dan bahkan berubah warna hitam.

Penolakan Warga

Masyarakat melaporkan kepada DPRD Kabupaten Mojokerto mengenai hal ini, tetapi laporan tidak direspon oleh DPRD. Aksi unjuk rasa dilakukan pada Oktober 2013 dengan dua tuntutan, yaitu menutup pabrik dan melakukan pembersihan limbah yang dibuang PT.PRIA.

Sebulan setelah aksi, mediasi pun telah dilakukan antara PT.PRIA dan warga. Alhasil dicapai kesepakatan bahwa PT. PRIA tidak akan membuang dan menimbun limbah. Walaupun sudah menandatangani kesepakatan, pihak PT PRIA melanggar perjanjian dengan tetap membuang limbah.

Aksi unjuk rasa dilakukan kembali pada tanggal 26 Januari 2016 hanya dengan melakukan orasi 10 menit, lalu membubarkan diri. Tetapi, beberapa warga mendapat panggilan dari pihak Polsek Jetis, Polres Mojokerto dengan tuduhan pencemaran nama baik karena melakukan penistaan lewat tulisan.

Pihak kepolisian juga melakukan kekerasan terhadap warga. Ada upaya warga untuk melakukan penghadangan kendaraan yang masuk ke PT Pria pada Febuari 2016. Polisi membubarkan masa dengan menggunakan kekerasan. Surat visum yang diminta oleh warga di salah satu puskesmas juga tidak dapat terpenuhi karena membutuhkan surat dari Polsek Jetis.

Pada 24 Febuari 2016, mediasi dilakukan lagi antara warga dengan pihak PT. Pria. Tetapi mediasi juga tidak berhasil menghasilkan penyelesaian.

Prigi Arisandi selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Ecoton mengatakan kepada CNN bahwa pada Agustus 2016, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) telah melakukan kebohongan publik. KLHK menyatakan bahwa data mengenai pencemaran lingkungan di Desa Lakardowo tidak sesuai dengan keadaan lapangan, yaitu tidak ada kontaminasi pencemaran limbah yang disebabtkan PT PRIA. Pencemaran pada sumur diakibatkan karena ulah dari warga sendiri. Pada Oktober 2016, KLHK memberikan data terbaru bahwa terdapat pencemaran limbah di Desa Lakardowo.

Tribun memberitakan bahwa penyakit kulit yang dialami warga ini tidak ada korelasinya dengan limbah. Keterangan tersebut dikemukan oleh Ary Sudijanto selaku Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan KLHK di Kantor Kabupaten Mojokerto pada Oktober 2018. Ary menjelaskan bahwa kulitas air tanah masih memenuhi kriteria air bersih sesuai peraturan Kementerian Kesehatan. Penimbunan limbah pembakaran batu bara yang mengakibatkan warga mengalami gatal-gatal. Ary mengatakan bahwa hal ini disebabkan oleh perilaku ‘nakal’ supir PT PRIA di masa lalu, tetapi bukan inisiatif perusahaan.

Sampai tulisan ini dipublikasikan, permasalahan di Desa Lakardowo masih terus berlangsung. Warga masih berjuang untuk menghentikan kegiatan pembuangan dan penimbunan limbah B3 yang dilakukan PT. PRIA. Warga menuntut agar pemerintah mencabut surat izin PT PRIA dan pertanggung jawaban pihak perusahaan untuk pemulihan kerusakan lingkungan.

Laurensius Marcel Hutabarat | Ranessa Nainggolan

*

*

Top