Siaran Pers articles

Hagai Batara Meluncurkan Single Baru Berjudul “I Was The One”

Hagai Batara Meluncurkan Single Baru Berjudul “I Was The One”

SIARAN PERS — Setelah merilis tiga single, Hagai Batara kembali rilis single terakhir sebelum meluncurkan album perdananya. Single dengan tajuk “I Was The One” sudah rilis pada Jumat, 28 Agustus 2020 lalu. Lagu “I Was The One” berkisah tentang perjuangan dan usaha mempertahankan suatu hubungan. “Ini lanjutan lagu I Was Alone, tapi orang yang sebelumnya

Pandemi COVID-19 Picu Lonjakan Klaim JHT di Indonesia

SIARAN PERS, MP – Webinar Jaminan Sosial di Era Pandemi seri dua dengan tema Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang digelar Aliansi Jurnalis Independen bekerjasama dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Friedrich Ebert Stiftung (FES), Rabu, 26 Agustus 2020, terselanggara dengan sukses. Sebanyak 91 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia ikut berpartisipasi, baik melalui layanan konferensi

Pusik Tuntut Hapus Pasal Antidemokratis di Pedoman Perilaku Mahasiswa

SIARAN PERS, MP — 21 Juli lalu, Rektorat menerbitkan surat edaran mengenai pedoman perilaku mahasiswa. Di dalamnya, terdapat peraturan yang mengkhawatirkan seperti larangan melakukan aksi penyampaian pendapat tanpa persetujuan kampus, larangan menyebarkan informasi ‘meresahkan’, dan penentuan klasifikasi sanksi yang sepihak dari pihak kampus. Pusik Parahyangan, kelompok studi mahasiswa yang telah mulai aktif kembali sejak tahun

SIARAN PERS: GERAK Perempuan Menuntut DPR Untuk Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

SIARAN PERS, MP — Pada tanggal 30 Juni 2020, DPR RI melalui Komisi VIII secara resmi telah mencabut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) dari Prolegnas Prioritas 2020. Wakil Ketua Komisi VIII mengatakan bahwa pembahasan RUU PKS sulit dilakukan saat ini sebagai alasan pencabutan ini. Keputusan ini diambil setelah Komisi VIII membatalkan diri dari pengusul RUU

SIARAN PERS: Chris Burden Estate Menggugat Henry Husada dan PT Pasti Makan Enak Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap “Urban Light” Karya Chris Burden

SIARAN PERS, MP — Kamis, 4 Juni 2020, peninggalan dari almarhum seniman Chris Burden (Chris Burden Estate), dengan diwakili oleh kuasa hukumnya dari kantor Ivan Almaida Baely & Firmansyah (IABF) Law Firm, telah mendaftarkan gugatan pelanggaran hak cipta terhadap Henry Husada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini bermula ketika taman hiburan

SIARAN PERS: Warga Tamansari Menuntut Tanggungjawab Pemkot Bandung Selama Pandemi

SIARAN PERS, MP 30 Maret silam, warga RT 11 Tamansari kembali mengadakan konferensi pers. Kali ini, konferensi pers dilakukan secara daring via instagram live mengingat himbauan isolasi diri dan agar masyarakat untuk tetap di rumah akibat pandemi global COVID-19. Himbauan #DiRumahAja tersebut menjadi ganjil bagi warga Tamansari mengingat rumah mereka telah digusur oleh Pemkot Bandung

Konferensi Pers Tamansari

Warga Tamansari Menuntut Itikad Baik Pemkot Bandung

Hari selasa (10/3) silam, warga RW 11 Tamansari kembali menyelenggerakan konferensi pers sebagai kelanjutan dari konferensi yang diselenggarakan pada 20 hari silam. Konferensi pers ini menjelaskan mengenai 112 aduan, yang sekarang telah bertambah menjadi 309, terkait dengan pelayanan publik. Pihak Tamansari melakukan komplain karena merasa bahwa bukan saja tindakan penggusuran paksa yang tidak sesuai prosedur,

Dua Bulan Pasca Penggusuran Taman Sari: Dimana Pertanggungjawaban Negara?

Pada Rabu siang lalu (19/2), masyarakat  Tamansari bersama Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Perkumpulan Inisiatif dan Kelompok Solidaritas mengadakan konferensi pers di reruntuhan pemukiman Tamansari. Dalam konferensi pers yang yang berlangsung selama enam puluh menit tersebut, masyarakat menuntut pertanggungjawaban dari Pemerintah Kota Bandung yang tidak kunjung tiba. “Kami masih bertahan disini demi mendapatkan

Siaran Pers: “Tuna Netra Melawan”

Terhitung lebih dari satu tahun, Permensos No 18 tahun 2018 dikeluarkan. Perundangan tentang “Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial”. Sejak saat itu pula hak-hak yang sudah didapatkan terancam dicabut. Peraturan ini mengganti panti menjadi balai, warga disabilitas hanya memiliki waktu enam bulan untuk hidup

Top
Atur Size