Berkaca dari Kasus Puan Maharani, Feminisme Liberal Saja Tidak Cukup

LIPUTAN, MP – Pada Jumat, 16 Oktober silam, kolektif feminis lokal mahasiswa Unpar, Komunitas Perempuan Medusa, menyelenggarakan diskusi publik berjudul ‘Puan Maharani: Feminisme Macam Apa?’ secara daring. Diskusi ini dihadiri oleh Fathimah Fildzah Izzati, peneliti LIPI dan editor Indoprogress, dan Lini Zurlia, aktivis feminis. Diskusi ini membahas tentang kondisi politik

Lebih lanjut

Pembangkangan Sipil Harus Menekankan Solidaritas

MP — Kamis (15/10) lalu, Lokataru mengadakan diskusi yang berjudul “Kampus dan Pembangkangan Sipil”. Diskusi ini dihadiri oleh pembicara utama Abdul Mughis sebagai akademisi UNJ, diikuti dengan keempat penanggap utama yaitu Laras Sukma sebagai mahasiswa Unpas, Erviana Madalina sebagai mahasiswa IKJ, Javier Pandin sebagai pegiat Insersium Unhas, dan Afkar Aristo

Lebih lanjut

Berbagai Elemen Mahasiswa Unpar Menolak Omnibus Law

LIPUTAN, MP — Di tengah gelombang mahasiswa yang menolak rangkaian RUU Cipta Kerja, mahasiswa Unpar turut serta menentukan sikap menolak Omnibus Law dengan beberapa alasan, sebagian besar akibat tidak adanya partisipasi publik, kurangnya transparansi, dan implikasi lapangan yang merugikan buruh serta lingkungan. Setidak-tidaknya empat organisasi Unpar, dua di antaranya termasuk

Lebih lanjut

Mereka yang Turun ke Jalan dari ‘Kampus Sultan’

LIPUTAN, MP – Pada tanggal 5 Oktober lalu, Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) ditetapkan menjadi undang-undang setelah mendapat persetujuan dari DPR, DPD, dan perwakilan pemerintahan Jokowi. Pengesahan ini merupakan ujung dari perjalanan RUU ini yang mendapat penolakan dan kecaman dari berbagai pihak, termasuk pihak mahasiswa, serikat buruh, dan elemen

Lebih lanjut

Menilik Kembali Omnibus Law, Reformasi Dikorupsi, dan Kegagalan Aktivisme Sipil

LIPUTAN, MP — Sudah setahun lebih sejak gelombang demonstrasi #ReformasiDikorupsi digaungkan, salah satu fenomena protes masyarakat sipil terbesar dalam sejarah. Awal bulan ini, masyarakat sipil kembali turun ke jalan untuk menolak RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan pada 5 Oktober silam. Apa pelajaran yang bisa diambil dari aktivisme sipil yang

Lebih lanjut

Tak Hiraukan Penolakan, UU Cipta Kerja Resmi Disahkan Pemerintah

STOPPRESS, MP — Setelah dihujani protes dari koalisi masyarakat sipil, serikat-serikat buruh, maupun mahasiswa, DPR tetap mengesahkan RUU Cipta Kerja pada hari ini (5/10) pukul 17.55 WIB. Rapat yang dimulai pukul dua siang ini diselenggarakan secara tiba-tiba pada pukul 15.00 WIB, ketika sebelumnya rapat paripurna dijadwalkan akan diadakan pada tanggal

Lebih lanjut

Mahasiswa Demo, DPRD Jabar Nyatakan Sikap Tolak Omnibus Law

STOPPRESS, MP — Selasa (16/7) Mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai kota kembali memprotes dan menyatakan penolakan terhadap Omnibus Law. Tak terkecuali di Bandung, dimana mahasiswa berhasil mendorong DPRD Jawa Barat untuk menyatakan sikap menolak Omnibus Law. Selasa (16/7) silam, Massa dari Poros Revolusi Mahasiswa Bandung kembali melakukan aksi di

Lebih lanjut

Diskusi Publik: Keharusan Penurunan UKT Akibat Ketidakstabilan Ekonomi

LIPUTAN, MP – Jumat (10/07) lalu, Aliansi Mahasiswa Humanum menggelar diskusi secara daring dengan tajuk Proyeksi Ekonomi Indonesia: Sebab Mutlak UKT Harus Turun. Dalam diskusi ini, pembicara membeberkan alasan utama mengapa perguruan tinggi termasuk PTS perlu memberlakukan kebijakan penurunan uang kuliah. Diskusi tersebut dihadiri oleh 3 narasumber utama, yang di

Lebih lanjut

Diskusi Aliansi Jiwa Bara: Langkah Kemendikbud Menangani Masalah UKT Kurang Efektif dan Menjangkau

LIPUTAN, MP – Rabu (24/06) lalu, Aliansi Jeritan Mahasiswa Bela Negara (Jiwa Bara) UPN Veteran Jakarta mengadakan diskusi daring dengan judul “Mengapa UKT Semester Ini Harus Turun?”. Diskusi ini membahas isu transparansi dan ketepatan kebijakan penurunan biaya kuliah PTN dan PTS oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam diskusi tersebut, salah

Lebih lanjut

Salah Kaprah Tuduhan Separatisme Terhadap Aksi Papua

MP — Awal Juni lalu, eks Ketua BEM Universitas Cendrawasih Papua, Ferry Kombo, dijatuhkan tuntutan penjara 10 tahun oleh Pengadilan Negeri Balikpapan setelah didakwa dengan pasal makar dalam aksi unjuk rasa di Kota Jayapura pada Agustus 2019 lalu yang merupakan buntut dari tindakan rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya.

Lebih lanjut