Sumber foto: Instagram Kampanye BEM 2021 (@unparkebermanfaatan) Ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) periode 2020/2021, Taffarel Giovanni Montero dan Ferdinandus Bryan, telah resmi bertugas sejak pelantikan PM Unpar 2021. Walaupun secara fungsional BEM baru melaksanakan open-recruitment untuk stafnya, perlu diingat janji-janji yang ditawarkan selama periode kampanye Desember silam.
Category: Liputan Kampus
Bertanya Mengenai Beasiswa COVID-19
MP–Hampir genap setahun perkuliahan Unpar dilakukan secara daring, tepatnya sejak pengumuman tanggal 15 Maret 2020 lalu. Seperti yang sudah diketahui oleh semua orang, pandemi ini jelas berdampak pada sektor ekonomi, tak luput kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh pihak kampus, dan disebutkan secara spesifik ketika muncul
Debat Calon Ketua HMPSIHI 2020: Mempertahankan Harapan di Tengah Krisis Relevansi Himpunan
LIPUTAN, MP – Seperti debat calon ketua HMPSIHI sebelum-sebelumnya, di dalam AADC (Awasi dan Amati Cakahim) tahun ini mahasiswa HI tidak berlama-lama di pembahasan tentang visi dan misi calon tunggal ketua himpunan HI 2021, Renaldi Stevanus, dan lebih banyak langsung menuntut program dan langkah yang konkrit. Renaldi menggunakan tagline ‘HMPSIHIMelangkah’
Debat Calon Ketua HMPSTI 2020: Himpunan Untuk Apa/Himpunan Untuk Siapa?
Pada hari Jumat, 27 November 2020, telah dilakukan debat calon ketua himpunan Fakultas Teknologi Industri Universitas Katolik Parahyangan periode 2021. Terdapat dua calon untuk ketua himpunan periode ini, yakni calon dengan nomor urut pertama, Demetrius Nobel Manulang dan Vicky Lim sebagai nomor urut kedua. Debat ini juga dimoderatori oleh Gerardus
Taffarel-Bryan: Calon Ketua BEM ‘Progresif’ yang Banyak Dipertanyakan
LIPUTAN, MP – Taffarel Montero dan Ferdinandus Bryan tidak berasal dari BEM. Setelah sekian lama, Unpar akhirnya akan memiliki ketua BEM yang tidak terlibat langsung di dalam organisasi tersebut sebelumnya. Membawa diri dengan label aktivis, progresif, gebrakan, dan perubahan-perubahan lainnya, kampanye Taffarel-Bryan, meskipun merupakan calon tunggal, menghadapi banyak nada sumbang
Kurang dari Seminggu sebelum PUPM 2020 dan Bagaimana Anda Bisa Memilih
Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa (PUPM) tahun 2020 akan diadakan pada tanggal 8 dan 9 Desember. Sementara itu, kegiatan mahasiswa diwajibkan bersifat daring dan menyesuaikan dengan situasi, tidak terkecuali PUPM sendiri. Ketua KPU PUPM, Rama Fauzi Setiawan, menyebutkan adanya kerja sama dengan BKA untuk membuat website tersendiri. “Kemarin kita ada (pilihan)
Kuliah Semester Genap Unpar 2020/2021 Dipastikan Kembali Daring
STOPPRESS, MP — Pihak Rektorat Unpar resmi mengumumkan bahwa kegiatan perkuliahan Semester Genap 2020/2021 akan dilaksanakan secara daring. Hal ini diumumkan melalui Surat Edaran Nomor III/R/2020-12/2120 yang baru dirilis hari ini, 2 Desember 2020, melalui kanal media sosial Biro Kemahasiswaan dan Alumni Unpar. Dari ketentuan-ketentuan yang disebutkan, teknis perkuliahan Semester
Fenomena Calon Tunggal Kembali: Gejala Krisis Organisasi PM Unpar
LIPUTAN, MP – Tahun ini, fenomena calon tunggal kembali menyertai pelaksanaan Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa (PUPM) Unpar. Fenomena yang berulang ini datang kembali, dengan penekanan pada banyaknya kursi Senat Mahasiswa yang tidak direbutkan. Dua program studi, yaitu Ilmu Hubungan Internasional dan Teknik Mekatronika, tidak akan mendapatkan perwakilan di Senat Mahasiswa
Pelaksanaan PUPM 2020: Bagaimana Panitia Mengantisipasi Kendala?
LIPUTAN, MP — Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa (PUPM) tahun ini dilaksanakan pada akhir tahun, tanggal 8-9 Desember, dan diselenggarakan secara daring. Dengan penyusunan, perancangan, koordinasi, pengumpulan, maupun penghitungan suara yang sepenuhnya dilakukan tanpa tatap muka, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) PUPM Unpar menghadapi tantangan, mengingat seringnya
Berbagai Elemen Mahasiswa Unpar Menolak Omnibus Law
LIPUTAN, MP — Di tengah gelombang mahasiswa yang menolak rangkaian RUU Cipta Kerja, mahasiswa Unpar turut serta menentukan sikap menolak Omnibus Law dengan beberapa alasan, sebagian besar akibat tidak adanya partisipasi publik, kurangnya transparansi, dan implikasi lapangan yang merugikan buruh serta lingkungan. Setidak-tidaknya empat organisasi Unpar, dua di antaranya termasuk
