Berita articles

Fenomena Calon Tunggal Kembali: Gejala Krisis Organisasi PM Unpar

Fenomena Calon Tunggal Kembali: Gejala Krisis Organisasi PM Unpar

LIPUTAN, MP – Tahun ini, fenomena calon tunggal kembali menyertai pelaksanaan Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa (PUPM) Unpar. Fenomena yang berulang ini datang kembali, dengan penekanan pada banyaknya kursi Senat Mahasiswa yang tidak direbutkan. Dua program studi, yaitu Ilmu Hubungan Internasional dan Teknik Mekatronika, tidak akan mendapatkan perwakilan di Senat Mahasiswa tahun depan. Selain itu, hanya

Berkaca dari Kasus Puan Maharani, Feminisme Liberal Saja Tidak Cukup

LIPUTAN, MP – Pada Jumat, 16 Oktober silam, kolektif feminis lokal mahasiswa Unpar, Komunitas Perempuan Medusa, menyelenggarakan diskusi publik berjudul ‘Puan Maharani: Feminisme Macam Apa?’ secara daring. Diskusi ini dihadiri oleh Fathimah Fildzah Izzati, peneliti LIPI dan editor Indoprogress, dan Lini Zurlia, aktivis feminis. Diskusi ini membahas tentang kondisi politik perempuan di Indonesia hari ini.

Pembangkangan Sipil Harus Menekankan Solidaritas

MP — Kamis (15/10) lalu, Lokataru mengadakan diskusi yang berjudul “Kampus dan Pembangkangan Sipil”. Diskusi ini dihadiri oleh pembicara utama Abdul Mughis sebagai akademisi UNJ, diikuti dengan keempat penanggap utama yaitu Laras Sukma sebagai mahasiswa Unpas, Erviana Madalina sebagai mahasiswa IKJ, Javier Pandin sebagai pegiat Insersium Unhas, dan Afkar Aristo sebagai pegiat Lyceum Library. Para

Pelaksanaan PUPM 2020: Bagaimana Panitia Mengantisipasi Kendala?

LIPUTAN, MP — Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa (PUPM) tahun ini dilaksanakan pada akhir tahun, tanggal 8-9 Desember, dan diselenggarakan secara daring. Dengan penyusunan, perancangan, koordinasi, pengumpulan, maupun penghitungan suara yang sepenuhnya dilakukan tanpa tatap muka, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) PUPM Unpar menghadapi tantangan, mengingat seringnya terjadi permasalahan dalam pelaksanaan bahkan

Berbagai Elemen Mahasiswa Unpar Menolak Omnibus Law

LIPUTAN, MP — Di tengah gelombang mahasiswa yang menolak rangkaian RUU Cipta Kerja, mahasiswa Unpar turut serta menentukan sikap menolak Omnibus Law dengan beberapa alasan, sebagian besar akibat tidak adanya partisipasi publik, kurangnya transparansi, dan implikasi lapangan yang merugikan buruh serta lingkungan. Setidak-tidaknya empat organisasi Unpar, dua di antaranya termasuk di dalam Persatuan Mahasiswa Unpar,

Mereka yang Turun ke Jalan dari ‘Kampus Sultan’

LIPUTAN, MP – Pada tanggal 5 Oktober lalu, Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) ditetapkan menjadi undang-undang setelah mendapat persetujuan dari DPR, DPD, dan perwakilan pemerintahan Jokowi. Pengesahan ini merupakan ujung dari perjalanan RUU ini yang mendapat penolakan dan kecaman dari berbagai pihak, termasuk pihak mahasiswa, serikat buruh, dan elemen masyarakat sipil lainnya. Pihak-pihak ini

Menilik Kembali Omnibus Law, Reformasi Dikorupsi, dan Kegagalan Aktivisme Sipil

LIPUTAN, MP — Sudah setahun lebih sejak gelombang demonstrasi #ReformasiDikorupsi digaungkan, salah satu fenomena protes masyarakat sipil terbesar dalam sejarah. Awal bulan ini, masyarakat sipil kembali turun ke jalan untuk menolak RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan pada 5 Oktober silam. Apa pelajaran yang bisa diambil dari aktivisme sipil yang ada di Indonesia, refleksi dari

PEDS Juarai Lomba Debat di National University Debating Championship 2020

MP – Selasa (29/9) lalu, Parahyangan English Debating Club (PEDS) mendapatkan tiga penghargaan di National University Debating Championship (NUDC) 2020. PEDS sendiri menjuarai peringkat ke-3, sedangkan dua perwakilan lain yaitu Matthew Adith mendapatkan medali perak serta dinobatkan sebagai pembicara terbaik ke-9, dan Cheryl Pangestu mendapatkan medali perunggu sebagai pembicara terbaik ke-11. National University Debating Championship

Tak Hiraukan Penolakan, UU Cipta Kerja Resmi Disahkan Pemerintah

STOPPRESS, MP — Setelah dihujani protes dari koalisi masyarakat sipil, serikat-serikat buruh, maupun mahasiswa, DPR tetap mengesahkan RUU Cipta Kerja pada hari ini (5/10) pukul 17.55 WIB. Rapat yang dimulai pukul dua siang ini diselenggarakan secara tiba-tiba pada pukul 15.00 WIB, ketika sebelumnya rapat paripurna dijadwalkan akan diadakan pada tanggal 8 Oktober mendatang. Wakil Ketua

Renovasi Aula UKM, Mahasiswa Merasa Tidak Dilibatkan

LIPUTAN, MP — Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA) mengumumkan bahwa ruang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) akan dibongkar dan diganti total dalam rangka renovasi. Hal ini disampaikan dalam sosialisasi yang diselenggarakan BKA dan WR III, biasa dipanggil Romo Hari, pada Senin (28/09) via pertemuan daring. Rencana ini kontroversial akibat pihak perwakilan UKM yang merasa renovasi tersebut

Top
Atur Size