Calon Tunggal: Bukti Kurangnya Demokrasi Partisipatif di PM Unpar?

Ilustrasi artikel "Calon Tunggal: Bukti Kurangnya Demokrasi Partisipatif di PM Unpar?"

STOPPRESS, MP – Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa (PUPM) Unpar tahun 2019 untuk memilih pengurus PM pada tahun 2020 tinggal beberapa hari lagi. Pada PUPM 2019 ini banyak ditemukan calon tunggal yang menyebabkan banyaknya uji publik, alih-alih debat. Maraknya fenomena calon tunggal di berbagai jurusan muncul pada PUPM 2019 ini, mulai dari Ketua Himpunan, Senat Mahasiswa (SM), Badan Pengawas (BP), hingga ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). 

Dari 17 himpunan di Unpar, ada 11 posisi Ketua Himpunan yang diperebutkan oleh calon tunggal, seperti Himpunan Fisika, Administrasi Bisnis, Teknik Kimia, Teknik Sipil, dan Filsafat. Lantas, apa penyebabnya?

Menurut pasangan calon ketua BEM 2020, Hakkinen Malik dan Ruth Evelyne, terjadinya calon tunggal disebabkan oleh mahasiswa angkatan 2017 yang banyak terfokus ke himpunan.

Sedangkan menurut Presiden Mahasiswa Lembaga Kepresidenan Mahasiswa (LKM) 2019, Denny Rizky mengatakan bahwa adanya fenomena calon tunggal disebabkan oleh adanya faktor internal berbentuk ketidakpercayaan diri. “Mereka merasa diri mereka tidak punya kapabilitas untuk mencalonkan diri,” ujar Denny. 

Selain itu, baik Malik maupun Denny mempunyai pendapat yang sama bahwa BEM adalah hal yang baru, sehingga untuk kasus calon tunggal pada BEM, ketidaktahuan akan fungsi lembaga yang baru akan berjalan pada periode 2020 menjadi penyebab lainnya. 

Tubagus Taufik, calon Ketua HMPSIHI (Ilmu Hubungan Internasional) tunggal yang sekaligus Ketua HMPSIHI 2019, menyatakan fenomena ini patut disayangkan.

“Meskipun sebenarnya tidak ada yang salah, tapi patut dipertanyakan,” terangnya. Tubagus yang kembali mencalonkan diri sebagai ketua menganggap bahwa untuk himpunannya, ini berarti PUPM bisa menjadi ajang evaluasi.

Menanggapi hubungannya dengan Peraturan Rektor mengenai Organisasi Kemahasiswaan (PROK) yang baru, ia menyatakan bahwa  tidak ada niatan untuk pengurus kali ini langsung melanjutkan menjadi 1,5 periode.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa meskipun kekhawatiran bahwa proses PUPM dianggap hanya seremonial, tapi ia tak membenarkan bahwa calon tunggal pasti naik.

“Ada opsi kotak kosong. Ini yang harus diperhatikan,” ujarnya.

Peran Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi

Dosen Program Studi Administrasi Publik, Trisno Sakti Herwanto, menyatakan bahwa terdapat empat opsi yang menyebabkan fenomena calon tunggal pada PUPM ini. Pertama, unit PM Unpar tidak paham dan tidak mau, paham dan tidak mau, atau paham yang mau. “Meskipun ada, sedikit yang memang paham dan mau,” tambahnya. 

Ia juga memaparkan bahwa bisa jadi calon tunggal ini terjadi karena unit PM Unpar, misal HMPS, tidak bisa merevitalisasi fungsi. Mahasiswa Unpar tidak memilih, atau mencalonkan, bisa jadi karena memang tidak merasa bahwa hal-hal ini diperlukan. “Politik, kan, pada dasarnya alokasi sumber daya,” tuturnya.

Walaupun begitu, ada beberapa jurusan yang memberikan warna lebih pada proses demokrasi, salah satunya jurusan Teknik Kimia. SM Teknik Kimia menyumbangkan dua calon untuk bersaing. Menurut salah satu calon SM, Theodore James, munculnya calon tunggal atau tidak bergantung dari kesadaran masyarakat pada setiap jurusan.

“Perlu adanya kesadaran dari masyarakat, bahwa demokrasi itu penting, berpolitik itu penting. Tapi hal tersebut ga bisa dipaksakan dan secara instan bisa terbentuk,” ujar Theodore.

Sebenarnya, fenomena calon tunggal tidak hanya terjadi pada PUPM 2019. Dalam beberapa PUPM sebelumnya juga terdapat calon tunggal di berbagai jurusan termasuk untuk calon Presiden Mahasiswa LKM. Fenomena berantai ini menjadi tugas dari setiap lembaga untuk memberi kesadaran pada masyarakat Unpar. 

Menurut Denny, untuk BEM, bisa dengan membuat proker bertemakan kepemimpinan. “Ini bisa jadi salah satu wadah agar teman-teman bisa bergerak,” ujar Denny. 

Sedangkan menurut Ruth, BEM sendiri perlu meningkatkan budaya evaluasi terutama untuk mengetahui tentang kondisi BEM terkini. “Evaluasi terus menerus membuat BEM bisa terus berkembang. Kita mau membawa budaya evaluasi,” ujar Hakkinen. 

Senada dengan mereka, Theodore mengatakan perlu adanya wadah berupa acara atau konten yang bisa meningkatkan kesadaran para mahasiswa. “Perlu adanya parameter checker dalam proker agar bisa meningkatkan kesadaran mereka untuk menyuarakan aspirasi atau aktif terlibat dalam organisasi,” tutur Theodore.

Trisno Sakti mengingatkan mahasiswa untuk tidak terjebak dalam pemikiran bahwa calon tunggal pada PUPM berarti demokrasi Unpar tidak partisipatif. 

Yang paling penting ialah justru ketika mahasiswa mampu mengubah dan menyusun secara aktif kebijakan-kebijakan serta program kerja dari PM Unpar itu sendiri. “Harusnya demokrasi partisipatif itu justru bahwa mahasiswa bisa mempengaruhi kebijakan, bukan hanya saat pemilu,” lengkapnya.

 

Naufal Hanif, Alfonsus Ganendra || Brenda Cynthia

Related posts

One Comment;

  1. agnes said:

    coba beritanya jangan menggiring opini gitu, calon tunggal disini kan lebih banyak terjadi karena penyesuaian akibat perubahan prok dan hanya terjadi di pupm kali ini aja, pupm sbelumnya calon lkm ga tunggal kok ada 2 bahkan dari medpar:) dari hmps banyak yg ga tunggal juga, kali ini bner” terjadi karena penyesuaian coba beritanya lebi kelas lagi

*

*

Top