Buzzer: Propaganda Disinformasi yang Dipelihara

Ilustrasi buzzer politik. dok/thenextweb.com

OPINI, MP – Buzzer bukan sekedar caci-makian, tuduhan, atau omongan yang tak berisi—hari-hari ini, buzzer adalah suatu persoalan yang mengkhawatirkan akademisi sekaligus praktisi. Ia bagian dari politik praktis, suatu alat baik untuk pemerintahan maupun untuk oposisi (meskipun akan dijelaskan bahwa sebagian besar praktik dilakukan pemerintah). Ia bagian dari suatu usaha membentuk dan menggeser pendapat orang-orang melalui disinformasi, misinformasi, bahkan hoaks. Seperti benalu yang menunggang pohon demokrasi, para buzzer memanfaatkan prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat untuk mencemari marketplace of thought, mengotorinya dengan segala macam informasi yang rancu, kacau, serta seringkali jelas-jelas keliru.

Sebab, dalam marketplace of thought aturan main tak selalu ditaati. Opini publik tidak pernah sepenuhnya milik publik, dimana seharusnya masyarakat mencerna informasi yang relevan dan cukup untuk kemudian membentuk perspektifnya sendiri terhadap isu-isu publik, tanpa intervensi. Jauh sebelum kemunculan buzzer, Walter Lippmann telah menganalisis mengenai public opinion yang diciptakan, kadang-kadang, oleh pihak eksternal. Masyarakat tak cukup paham atau tak mendapatkan informasi yang cukup mengenai suatu isu, yang mengarah pada bagaimana pemerintah pada akhirnya menggunakan propaganda-propaganda untuk ‘menggiring opini’ masyarakat terkait isu-isu tersebut.

Dengan opini publik yang sangat mudah dibentuk dari faktor-faktor tertentu, tidak mengherankan hasil riset terkini dari Computational Propaganda Research Project milik Oxford menyatakan sebagian besar pemerintahan negara di dunia secara aktif melakukan propaganda untuk membentuk persepsi publik. Cyber troops, dalam laporan tersebut, secara sistematis menggunakan kelompok bayaran yang mempunyai pengaruh dalam dunia maya. Mereka yang merekrut pasukan ini bisa jadi perusahaan komersial maupun tokoh politik tertentu, tetapi sebagian besar di antaranya adalah pasukan pemerintah, resmi atau tidak. Pemerintah, dalam hal ini, secara langsung berusaha untuk membentuk opini publik dengan mengerahkan cyber troops-nya.

Cyber troops kemudian menjadi alat politik efektif yang semakin relevan di zaman ini. Melalui riset-riset tersebut, bukti-bukti semakin menumpuk bahwa praktik-praktik ini secara aktif melakukan propaganda dengan cara menyetujui, menyerang oposisi, membuat perpecahan, represi terhadap isu-isu tertentu, maupun menjauhkan publik dari sudut pandang tertentu. Tujuan akhirnya adalah merancang suatu sudut pandang terhadap isu-isu yang kemudian diterima publik—sederhananya, pembentukan opini publik.

Maka para pendengung menjadi berbahaya dalam kerangka demokrasi, apalagi demokrasi Indonesia yang masih tumbuh dan berkembang. Demokrasi ini, yang pada intinya merupakan usah-usaha mendengarkan aspirasi seluruh warga untuk kemudian dihimpun dan direalisasikan oleh pemerintah, hampir sepenuhnya ditentukan dari bagaimana warga mempersepsikan hal tersebut. Oleh karena itu, opini publik merupakan hal utama dalam penentuan kebijakan publik maupun keputusan-keputusan pemerintah. Dalam demokrasi yang berjalan dengan baik, diharapkan para masyarakat awam, yang mencerna sendiri informasi-informasi yang ada, kemudian membentuk opini publik yang dapat mengatur ke mana arah pemerintahan dijalankan.

Menjadi tidak mengherankan ketika pada minggu-minggu terakhir masa kerja DPR 2014-2019 dimana beberapa RUU dirampungkan dengan kilat dan gelombang demo meluap di kota-kota besar Indonesia—negara yang turut tersebut dalam laporan Oxford tadi—cyber troops ini bekerja aktif untuk membentuk opini publik. Dari mulai informasi-informasi yang melenceng mengenai demonstrasi yang dilakukan sampai usaha untuk membentuk framing bahwa demo merupakan aksi yang mengandung kekerasan secara inheren—sampai-sampai membentuk informasi-informasi yang jelas-jelas salah seperti adanya batu di ambulans DKI Jakarta.

Meskipun pemerintah tak mengakui keberadaan buzzer ini, tetapi bagaimanapun perilaku para cyber troops harus diterbitkan, seperti imbauan editorial Tempo. Tak hanya merugikan kedua belah pihak, baik pemerintah maupun warga, ia jelas-jelas menjadi parasit yang menggunakan asas-asas demokrasi (kebebasan berpendapat) namun justru menggunakannya untuk meracuni proses demokrasi itu sendiri (pembentukan opini publik melalui disinformasi). Singkatnya, demokrasi Indonesia yang baru tumbuh akan dihambat, atau malah digeser menuju arah yang lebih buruk, oleh keberadaan pendengung-pendengung ini.

Para buzzer ini serupa pengedar opini. Bukannya menjual barang-barang yang sehat dan bermanfaat, mereka memperjualbelikan sentimen yang tentu saja tak konsisten, sebab sentimen tersebut suatu pesanan dari mereka yang menginginkannya—dalam hal ini seringkali pemerintah. Segala bentuk kegiatan jual beli sentimen yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak-pihak lain harus diawasi secara serius, ia harus mengikuti aturan marketplace of thought, dan ketika ia mulai melanggar peraturan dengan membentuk dan menyebarkan hoaks, melakukan misinformasi dan disinformasi, merundung pesan dari lawan politik, menenggelamkan narasi-narasi alternatif, dan membuat perpecahan di antara masyarakat, ia harus dilarang dan diillegalkan, baik secara hukum maupun secara norma masyarakat.

 

Referensi:

Camil, Rinaldi, Natasha Hassan Attamimi, and Klara Esti. 2017. “Dibalik Fenomena Buzzer.”

Samantha Bradshaw & Philip N. Howard. (2019) The Global Disinformation Disorder: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation. Working Paper 2019.2. Oxford, UK: Project on Computational Propaganda.

Samantha Bradshaw & Philip N. Howard, “Troops, Trolls and Troublemakers: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation.” Samuel Woolley and Philip N. Howard, Eds. Working Paper 2017.12. Oxford, UK: Project on Computational Propaganda.

Penulis: Muhammad Naufal Hanif

Tags ,

Related posts

*

*

Top