Berkaca dari Kasus Puan Maharani, Feminisme Liberal Saja Tidak Cukup

LIPUTAN, MP – Pada Jumat, 16 Oktober silam, kolektif feminis lokal mahasiswa Unpar, Komunitas Perempuan Medusa, menyelenggarakan diskusi publik berjudul ‘Puan Maharani: Feminisme Macam Apa?’ secara daring. Diskusi ini dihadiri oleh Fathimah Fildzah Izzati, peneliti LIPI dan editor Indoprogress, dan Lini Zurlia, aktivis feminis. Diskusi ini membahas tentang kondisi politik perempuan di Indonesia hari ini.

Dengan ramainya Puan Maharani sebagai perempuan, ketua DPR dan salah satu pihak yang sangat mendukung RUU Cipta Kerja, diskusi ini berusaha untuk menerangkan feminisme seperti apa yang berada di Indonesia dengan banyaknya perempuan yang menempati posisi elite ekonomi dan politik–dan mengapa feminisme seperti itu tidak cukup, jika tidak boleh dikatakan seringkali berbahaya.

Salah satu narasumber, Fatimah Fildzah, tidak menunda-nunda membahas akar permasalahan. Ia langsung melontarkan kritik-kritik feminis sosialis atas pemikiran feminisme liberal. “Feminisme sosialis lebih banyak membongkar akar penindasan perempuan secara struktural,” ujarnya. Ia menceritakan bahwa permasalahan kondisi kehidupan perempuan saat ini tidak hanya sekadar representasi, tetapi juga konstruksi sosial atas kerja-kerja yang tidak dianggap kerja, perempuan sebagai tenaga kerja murah, dan fungsi-fungsi ‘tradisional’ perempuan.

Fildzah menjelaskan lebih lanjut bahwa tiga persoalan besar yang dihadapi perempuan seluruh dunia itu adalah kerja rumah tangga atau kerja sosial yang tidak dianggap sebagai ‘kerja’ (dan oleh karena itu tidak dibayar); Perempuan sebagai tenaga kerja murah di hampir semua sektor seperti sektor manufaktur dan industri, serta resiko kerja yang lebih tinggi seperti ancaman kekerasan seksual; Debat mengenai ruang pribadi melawan ruang publik dalam membahas hak-hak perempuan. Meskipun begitu, masalah ruang publik/privat ini dapat dilihat dari sudut pandang lain, yaitu perlunya membebaskan perempuan dari fungsi-fungsi ‘tradisional’nya sebagai ibu rumah tangga.

Dari sini, Fildzah menjelaskan permasalahan-permasalahan politik perempuan dimulai dari perspektif sejarah: dahulu, kini, dan di masa depan.

Sejarah Politik Perempuan dan Feminisme Massa

Sebelum masa Orde Baru, perempuan Indonesia telah aktif terlibat dalam gerakan sosial dan politik, bahkan sebelum pemilu terbuka pertama tahun 1955. Perempuan punya kedudukan yang sama, dapat terlibat aktif secara politik, dan mendominasi dinamika politik nasional saat itu, salah satunya lewat organisasi politik seperti Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani.

Namun, saat masa Orde Baru, rakyat mengalami depolitisasi oleh pemerintah secara besar-besaran. Perempuan dikembalikan di ruang-ruang domestik dan cenderung mengundurkan diri dari kancah politik nasional. Keterlibatan perempuan dalam politik dibatasi dan dihilangkan, terwujud dengan pembentukan PKK sebagai wadah satu-satunya bagi perempuan untuk melaksanakan agensinya. “Tetapi (Orde Baru) tetap berusaha untuk meredam keterlibatan perempuan dalam politik,” ujarnya.

Dari landasan masa lalu tersebut, pada masa pasca-Orba mulai muncul wacana keterwakilan perempuan melalui beberapa undang-undang yang mengatur target persentase perempuan di kancah parlemen dan posisi publik lainnya. “Persoalan ini menjadi perdebatan klasik dalam studi perempuan politik,” ujar Fildzah, “apakah keterwakilan perempuan secara jumlah ini sudah cukup atau belum,” terangnya.

Keterwakilan dipertanyakan karena kelas dan status sosial maupun ekonomi para pejabat perempuan cenderung serupa dan alih-alih mewakili kepentingan perempuan sebagai kelas sosial, mereka mewakili kepentingan dari latar belakang sosial ekonomi masing-masing. Tempo mencatat terdapat 40 perempuan di DPR yang berasal dari kalangan pengusaha, termasuk Puan Maharani. Sedangkan hampir setengah dari seluruh kepala daerah perempuan hari ini sangat dekat dengan dinasti politik—dengan Puan sendiri merupakan anak dari Megawati, cucu dari Sukarno.

Fildzah kemudian memaparkan contoh-contoh yang sudah nyata terjadi tentang bagaimana representasi perempuan sebagai pejabat publik tidak membantu mayoritas perempuan itu sendiri. Anna Sophanah, mantan Bupati Indramayu, adalah bagian dari dinasti politik keluarga Yance dan tidak menyelesaikan masalah daerah kekuasannya dengan salah satu tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Barat. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tidak kunjung disahkan oleh DPR yang berisi puluhan perempuan; orang-orang sama yang tidak menunjukkan keberpihakan ke ibu-ibu Kendeng yang memperjuangkan tanahnya. Para perempuan anggota dewan, banyak diantaranya semangat mendukung Omnibus Law (seperti Puan Maharani) dan tidak ada yang konsisten menolak sejak awal, sedang tidak menyuarakan dengan baik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang, meskipun sangat urgen, terhambat sampai hari ini dan jauh dari pengesahan.

Berangkat dari sini, kesimpulan pertama yang diterangkan oleh Fildzah adalah terdapat banyak masalah dari memandang feminisme sekadar dari kehadiran perempuan di kursi-kursi DPR, gubernur, bupati, dan walikota. Ia bergerak ke arah teoritis yang menganalisis fenomena ini, bahwa feminisme hari ini seringkali terlalu simbolik dan performatif serta tidak membantu banyak mayoritas perempuan.

Masa Depan Feminisme Untuk 99%

Fildzah lantas menerangkan kontradiksi-kontradiksi yang terjadi di politik perempuan Indonesia ini dengan membawa konsep sentral dari buku Feminism for the 99% oleh Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, dan Nancy Fraser. Pertama-tama, keterwakilan perempuan sebagai pencapaian individu, atau apa yang disebut dengan breaking the glass ceiling, seperti Puan Maharani, memang tidak cukup untuk membela sebagian besar perempuan. Perempuan yang menjadi CEO, misal, tidak lantas akan berbuat baik bagi karyawan-karyawan perempuannya. Konsep ini “hanya menitikberatkan bagaimana sebagian besar perempuan harus diatur eksploitasinya oleh segelintir perempuan di puncak,” ujarnya.

Alhasil, akar permasalahan yang bersifat struktural pun tidak selesai dengan adanya perempuan-perempuan yang menduduki posisi tertinggi lembaga-lembaga ekonomi maupun sosial tertentu. Maka, program-program yang dijalankan untuk memberdayakan perempuan justru lebih banyak menimbulkan kritik daripada pujian. “Misalnya, program mikro kredit,” terangnya, “malah membuat perempuan bergantung hutang dan tidak punya opsi lain selain meminjam,” lugasnya.

Bahkan, para perempuan-perempuan di tampuk kekuasaan ini bisa saja membuat kebijakan yang merugikan perempuan pada umumnya. Di luar, Hillary Clinton dan Condoleezza Rice membuat kebijakan peperangan yang menciptakan korbannya yaitu perempuan. Di Indonesia, kebijakan sistem kontrak kerja outsourcing yang merugikan perempuan disahkan oleh presiden perempuan. Dalam sejarahnya, liberalisme dikatakan memang tidak sepenuhnya menghapus masalah ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat.

Hal ini dibuktikan lebih lanjut dengan eratnya kekerasan berbasis gender dengan moda ekonomi hari ini. Perempuan yang tidak bisa bekerja dengan baik dalam kerangka kapitalis dianggap gagal, dan akhirnya “…mengalami kekerasan baik dari lingkungan, keluarga, maupun masyarakat.” Di Indonesia, misalnya, Fildzah pernah mewawancarai beberapa buruh pabrik yang mengalami body searching, tindakan yang ditujukan untuk ‘meningkatkan produktivitas’ dan ‘menghancurkan pengorganisasian buruh’.

Akhirnya, ia menutup bahwa feminisme untuk masyarakat luas ini perlu untuk tidak membatasi diri hanya pada ‘isu-isu perempuan’, namun juga isu sosial lain, melalui doktrin yang disebut dengan ‘interseksionalitas’. Feminisme tipe ini inklusif, mengenali dan melawan akar permasalahan struktural, dan oleh sebab itu turut bersatu dengan gerakan-gerakan lain “…yang selalu berjuang untuk melawan land grabbing, Omnibus Law, pendidikan layak, dan lain-lain,” tutupnya.

Permasalahan ‘Representasi Perempuan’

Narasumber kedua, Lini Zurlia, menerangkan bahwa dari segi peraturan, Indonesia telah mewajikan adanya keterwakilan perempuan di partai politik (UU No.31/2002; UU No.2/2008) dan pemilihan umum (UU No.12/2003 dan No.7/2017). Sisi positifnya adalah kebijakan ini mendorong adanya keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan publik di pemerintahan. Namun, representasi perempuan ini juga memiliki banyak masalahnya sendiri.

Pertama, syarat kuota tidak cukup untuk memastikan kesejahteraan perempuan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada kenyataannya, sangat sulit bagi perempuan (dan non-perempuan) untuk menjadi anggota dewan jika ia tidak memiliki koneksi kepada dinasti politik atau memiliki modal yang banyak. Alhasil, mereka yang naik ke parlemen adalah perempuan dari golongan sosial dan ekonomi tertentu.

Kedua, hal-hal yang sudah diterangkan sebelumnya, seperti breaking the glass ceiling, akhirnya hanya menguntungkan perempuan kelas menengah-ke-atas yang tidak menyuarakan kesulitan perempuan di kelas-kelas sosial lain. “Kita butuh feminisme yang revolusioner, minimal transformatif,” ujarnya. Feminisme hari ini tidak boleh disamakan dengan feminisme taktik suffrage pada dua abad yang lalu, sebab hak politik perempuan tidak hanya berupa hak dipilih dan memilih.

Terakhir, ia menjelaskan bahwa masalah perempuan kini jauh lebih luas dari sekadar permasalahan kelas menengah-ke-atas. Di antaranya, perempuan menghadapi masalah-masalah seperti perampasan lahan (land grabbing), kehilangan ruang hidup, ancaman kesejahteraan kerja akibat RUU Cipta Kerja, krisis ekologi dan pangan, serta masih banyak lagi. Politik representasi perempuan dianggap tidak cukup dan telah terbukti tidak mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah riil ini.

Halangan Besar Melawan Kapitalisme dan Patriarki

Rata-rata peserta diskusi kemudian memiliki peserta yang mengarah ke hal yang sama: apa dan bagaimana cara perempuan melangkah ke depan dan menembus batas-batas politiknya hari ini yang terbatas di representasi parlemen?

Melangkah ke depan tidaklah mudah. Golput, misalnya, bisa dilakukan sebagai tindakan yang menggambarkan ketidakpercayaan seseorang terhadap sistem politik yang ada. Tetapi tindakan tidak cukup sampai di situ. “Bergerak bersama untuk mencari cara mengganti sistem perpolitikan, meski tidak mudah,” ujar Lini. Demokrasi, baginya, tidak berhenti di kotak suara, tetapi juga terus menerus disampaikan di berbagai sektor, pada masa kapanpun.

Antikapitalisme pun tidak bisa diartikan secara sempit untuk tidak memakai produk-produk buatan korporat. “Penyesatan jika antikapitalis dianggap tidak menggunakan produk,” ujar Lini. Mereka yang berada dalam posisi feminis maupun antikapitalis, seperti kedua narasumber, menekankan paling tidak perlunya solidaritas terhadap kelas yang dieksploitasi yaitu kelas buruh. Penting untuk memahami sistem kapitalisme dan mengusahakan perubahannya secara berkala dan bertahap.

“Intinya,” ujar Lini, “gerakan perempuan harus melebihi representasi elektoral. Dengan begitu otomatis gerakan ini tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi bergandengan tangan dengan isu-isu sosial lainnya, sektor lainnya–dengan kata lain, intersektoral. Boro-boro mau mereformasi UU Partai Politik…kalau Omnibus (Law) lolos, malapetaka bagi kita semua.” Semua pihak–perempuan, buruh, petani, mahasiswa, pelajar–perlu bekerja-sama di dalam isu-isu sosial yang saling berkaitan ini.

Kendalanya tentu besar. Suara perempuan sering masih tidak terdengar, dan bahkan di kalangan progresif pun cenderung dianggap masyarakat kelas dua. “Ketika aksi demonstrasi atau konsolidasi, acap kali masih mengalami pelecehan-pelecehan seksual,” ungkap Lini. Apalagi perempuan juga masih harus melawan narasi-narasi dominan masyarakat yang cenderung masih konservatif dan tradisional dalam melihat perempuan.

Gerakan yang ramah dan aman bagi semua orang, terutama perempuan, harus menganut nilai-nilai feminisme. Ia harus menjamin bahwa organisasi atau gerakannya dapat menjadi ruang yang aman bagi perempuan, tanpa kekerasan ataupun pelecehan. “Organisasi hanya alat,” ujar Fildzah, “jika tujuan organisasi itu sudah tidak sesuai dan tidak bisa kita ubah, tidak ada salahnya kita tinggalkan,” lengkapnya. Tujuan–bukan jaringan atau organisasi–yang harus dijunjung dan dipertahankan, bukan alat untuk mencapai tujuan tersebut.

Sempat pula ada kekhawatiran bahwa gerakan feminisme dianggap meng-hijack gerakan-gerakan sosial lainnya. Hal ini disanggah oleh Lini, yang justru mengatakan bahwa narasi “hijacking” harusnya tidak boleh ada dalam social justice movement. Malahan, narasi ini harus diberantas oleh feminis interseksionalis. Mengapa? Dari sudut pandang feminis interseksionalis, opresi yang dihadapi oleh perempuan itu berlapis-lapis. Jika seorang feminis menganut paham interseksionalis, maka feminis itu harus bersikap antikapitalis, antirasis, antiheteroseksis, dan lainnya. Semua paham yang diimbuhkan ini merupakan bentuk opresi yang harus diberantas.

Dengan sulitnya tantangan yang dihadapi perempuan hari ini, Fildzah mengingatkan bahwa selalu ada kesempatan dan ruang bagi mayoritas kelas sosial untuk menyuarakan keresahannya serta membangun kekuatan politik sendiri. “Selalu lihat adanya harapan dalam perjuangan kita,” terangnya, “bentuk diskusi seperti ini adalah harapan juga, asal konsisten (untuk) mengedukasi, mengagitasi, dan mengorganisasi, tentu saja ada hasilnya,” tutup Fildzah.

*

*

Top
Atur Size