Berbagai Elemen Mahasiswa Unpar Menolak Omnibus Law

LIPUTAN, MP — Di tengah gelombang mahasiswa yang menolak rangkaian RUU Cipta Kerja, mahasiswa Unpar turut serta menentukan sikap menolak Omnibus Law dengan beberapa alasan, sebagian besar akibat tidak adanya partisipasi publik, kurangnya transparansi, dan implikasi lapangan yang merugikan buruh serta lingkungan. Setidak-tidaknya empat organisasi Unpar, dua di antaranya termasuk di dalam Persatuan Mahasiswa Unpar, menolak Omnibus yaitu BEM, Warta Himahi di bawah HMPSIHI, Kelompok Studi Pusik Parahyangan, dan Amnesty Indonesia Chapter Unpar

Hampir semua elemen yang menolak Omnibus menekankan pada proses yang terburu-buru, di saat yang tidak tepat, dan tidak transparan. Aloysius Efraim, editor-in-chief dari Warta Himahi, menyebutkan bahwa organisasinya menyoroti proses pembuatan RUU yang tidak melibatkan publik dan terkesan tergesa-gesa. Selain proses yang dilakukan saat pandemi, munculnya pro dan kontra juga, menurut Efraim, dikarenakan tidak kejelasan mengenai RUU itu sendiri. “Karena tidak adanya draf yang pasti mengenai UU ini sendiri,” ujar Efraim.

Perancangan Omnibus memang dianggap terburu-buru, utamanya ketika pada 14 Agustus 2020 silam pemerintah tiba-tiba melanjutkan pembahasan di tengah puncak pandemi COVID-19 yang belum selesai sampai hari ini. Tiba-tiba, pada 28 September, tahap satu sudah selesai dan direncanakan rapat paripurna akan diselenggarakan pada tanggal 8 Oktober, sebelum kemudian dimajukan menjadi 5 Oktober. “(Kami) kecewa karena (pemerintah) mengajukan tanggal pengesahan. Pemerintah pasti tahu ada potensi unjuk rasa saat pandemi ini.” ujar Hakkinen Malik, Ketua BEM Unpar.

Sementara itu, penyusunan RUU Ciptaker yang tertutup, tidak tersosialisasikan dengan baik, dan tidak demokratis dikatakan melanggar HAM. Cheryl Pangestu, Board of Director Amnesty Internasional Chapter Unpar mengatakan bahwa masyarakat memiliki hak partisipasi dan hak atas informasi. Lebih lanjut, ia juga menyatakan bahwa klaim pemerintah telah menggandeng 14 kelompok buruh juga telah dibantah oleh kelompok buruh itu sendiri.

Selain itu, masih perlu ada pemahaman lebih lanjut mengenai pernyataan-pernyataan terkait Omnibus Law. “Meskipun banyak beredar rumor bahwa pertentangan terhadap RUU Cipta Kerja adalah hasil misinterpretasi dan hoax, kekhawatiran buruh terhadap substansi UU tidak boleh diacuhkan begitu saja,” jelas Cheryl. “(Misalnya) meskipun dari klasifikasinya status karyawan tetap dan upah minimum masih ada, yang berubah adalah penambahan kebebasan bagi para pengusaha untuk memilih. Saya rasa ini dua hal yang berbeda dan dibutuhkan engagement yang memadai terhadap loopholes-loopholes tersebut.” lanjutnya.

Implikasi jika Omnibus Law disahkan oleh pemerintah menjadi sorotan PUSIK. Vincentia Jyalita, ketua PUSIK, menyebutkan bahwa kepentingan dan hak-hak rakyat akan terus dikesampingkan sejauh hal-hal tersebut terus dipandang oleh para pemangku kebijakan sebagai hambatan bagi keran investasi. Penggunaan narasi misinformasi dan hoaks oleh pemerintah juga cukup mengkhawatirkan bagi PUSIK. Vincentia mengutip tulisan Abdil Mughis dan pernyataan YLBHI terkait hal ini, “Yakni apabila misinformasi ini dipergunakan sebagai alat oleh para pemangku kekuasaan untuk memanipulasi publik dan memonopoli ‘kebenaran’ guna mendukung narasi pemerintah. Dan yang kami khawatirkan nyatanya tidak keterlaluan, menimbang beberapa pekan yang lalu muncul telegram Kapolri yang menginstruksikan badan kepolisian untuk membuat narasi tandingan terhadap isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah.”

Sikap Mahasiswa Unpar Harus Seperti Apa?

Dengan alasan-alasan cacat prosedural dan proses yang tidak demokratis ini, organisasi-organisasi mahasiswa Unpar menolak Omnibus Law. Meskipun begitu, pernyataan sikap ini tidak didesain untuk memaksa seluruh mahasiswa Unpar mengikuti mereka. Justru mahasiswa Unpar dihimbau untuk mencari tahu dan menelusuri informasi yang beredar dengan cermat dan bahwa organisasi mahasiswa Unpar memiliki tugas untuk mengedukasi mahasiswanya.  Akibat sulitnya subjek materi pembahasan, perbedaan pendapat tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. “Pro dan kontra Omnibus wajar, setiap orang memiliki perspektif berbeda-beda,” ujar Cheryl.

Lebih lanjut, Cheryl menerangkan bahwa mahasiswa Unpar harus mengubah pola mengkritik dan berpendapat. “Menurut saya respon mahasiswa Unpar terhadap isu ini perlu meninggalkan gaya yang defensif dan menggunakan ad hominem attack. Kita fokus dalam substansinya, dan kita harus beranikan diri untuk memiliki diskusi yang produktif.” kata Cheryl.

Ia tidak memungkiri bahwa berpendapat secara hati-hati itu benar karena itu merupakan upaya untuk memahami isu sehingga tidak salah kaprah, tetapi masih ada cara lain selain edukasi diri. “Langkah penting yang perlu diambil selanjutnya adalah saling engage satu sama lain, buat diskusinya meluas agar makin banyak orang yang paham dan makin kuat pula pengawalan terhadap pemerintah. Kapasitas kita sebagai mahasiswa jangan disia-siakan.” jelas dia.

Tidak hanya mahasiswa, menurut Vincentia penting bagi masyarakat untuk memiliki sudut pandang yang lebih luas. Ia menjelaskan, “Tidak hanya mengkritisi pasal demi pasal dalam Omnibus Law, tetapi mengkritisi juga pihak-pihak yang mengusulkan dan menyusun Omnibus Law tersebut. Sangat disayangkan apabila seperti gerakan-gerakan yang lalu (misal: #ReformasiDiKorupsi), masyarakat berpasrah ketika UU sudah disahkan.”

Salah satu sudut pandang yang perlu dilihat adalah kepentingan dari pembuat peraturan yaitu anggota DPR. “Jika melihat the bigger picture, ada berbagai indikasi bahwa ada kerentanan konflik kepentingan dalam pembuatan berbagai UU berdasarkan komposisi anggota DPR yang mayoritas (55%/318 orang) terdiri dari pebisnis,” Vincentia menjabarkan.

Sementara itu, Malik mengatakan bahwa sudah selayaknya mahasiswa Unpar memperhatikan proses pembuatan RUU karena ini sangat dekat dengan nasib mahasiswa. “Apa yang ada di dalam RUU Ciptaker mengatur kehidupan (mahasiswa) bermasyarakat setelah lulus,” ujar Malik.

RUU Cipta Kerja sendiri ditolak oleh elemen masyarakat sipil, serikat buruh, maupun organisasi-organisasi mahasiswa seluruh Indonesia. Rancangan kebijakan ini ditengarai akan mengkorting hak-hak pekerja, tidak berwawasan lingkungan, serta hanya akan memudahkan pengusaha-pengusaha besar dalam mengekspansi bisnisnya.

Proses pembuatannya sendiri dianggap tidak demokratis, tertutup, tidak transparan, dan minim melibatkan publik dalam pembuatannya. Kontroversi Omnibus sendiri masih berlanjut dengan tidak adanya draf pasti dan final dari peraturan tersebut, sedangkan rancangan undang-undang itu telah disahkan minggu lalu (5/10) pada Rapat Paripurna DPR.

Hanna | Hanif | Novita

Related posts

*

*

Top
Atur Size