BEM Unpar Kawal Omnibus, Pemerintah Jalan Terus

bem unpar omnibus law

Ada baiknya kita tidak melupakan isu Omnibus Law.

Terutama ketika DPR sedang mengebut pembahasannya di tengah pandemi ini. Melawan penolakan dari aliansi masyarakat sipil, serikat buruh, dan elemen-elemen mahasiswa, pemerintah terus berusaha menggolkan RUU Cipta Kerja yang dinilai bermasalah secara prinsip maupun secara konten.

BEM Unpar adalah salah satu pihak yang mengadakan kajian dan menyatakan sikap mengenai isu Omnibus Law ini. Pertama adalah penyelenggaraan diskusi publik yang mengundang narasumber dari LBH Bandung pada 5 Maret silam, dimana BEM berusaha melihat isu ini dari tiga aspek, yaitu hukum, ekonomi, dan lingkungan. Hasilnya cukup jelas: terdapat aspek-aspek merugikan dalam rancangan undang-undang baru ini.

Hasil kajian BEM mengenai isu ini cenderung negatif. Sentralisme yang dibawa Omnibus dinilai tidak membawa semangat reformasi, dengan perancangan undang-undang hanya melibatkan pengusaha. RUU ini juga dipandang strategi salah sasaran: alih-alih membabat korupsi dan regulasi penghambat, ia justru mencanangkan suatu RUU yang kontraproduktif. Belum lagi, pembentukannya dinilai tidak memiliki wawasan lingkungan yang cukup.

Tetapi kemudian BEM menemukan hal lain: kurangnya partisipasi publik. Padahal, menurutnya, partisipasi publik secara luas diperlukan dalam proses pembuatan RUU ini, dengan representasi kaum buruh, petani, dan mahasiswa. Ketidakterbukaan pemerintah mengenai proses pembuatan produk hukum ini menjadi landasan bagi organisasi tersebut untuk menyatakan sikap. “Transparansi informasi dan partisipasi publik seharusnya menjadi kunci dalam pembuatan UU ini” terang BEM dalam hasil kajiannya.

BEM menyatakan bahwa sikap ini datang dari posisi yang kokoh. Pemerintah cenderung menutupi informasi mengenai pembuatan UU ini, “Padahal masyarakat berhak untuk mengetahui apa yang seharusnya dibuka ke publik “. Omnibus Law, bagi tim Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM, “cacat secara proses”.

Meskipun begitu, sikap yang dihasilkan tidak bersifat mendukung atau menolak. Dengan prolog berisi kritik terhadap konten yang merugikan masyarakat maupun prosedur pembuatan yang diduga malpraktik, BEM Unpar cenderung mengambil posisi yang ringan terhadap Omnibus Law: menyatakan siap mengawal dan mengawasi proses pengesahan RUU Cipta Kerja.

Pernyataan sikap ini diiringi oleh empat tuntutan, yaitu membuka naskah akademik RUU Cipta Kerja ke publik, melibatkan partisipasi aktif berbagai elemen, memaparkan secara jelas strategi investasinya dan menunjukkan keberpihakan terhadap kaum pekerja, dan memerhatikan dampak lingkungan dari pembangunan dan investasi.

Hal ini menyebabkan posisi yang diambil oleh BEM tidak sejauh posisi LSM, aliansi masyarakat sipil, serikat buruh, dan beberapa elemen mahasiswa lain yang sudah lebih dahulu menyalakan alarm dan menyatakan sikap menolak. Pihak Kastrat menyatakan bahwa BEM mengapresiasi posisi ini, dan setiap pihak “pasti punya tolak ukurnya masing-masing”. terangnya dalam korespondensi resmi.

Lihat juga: Editorial: Tindakan Cacat Pemerintah Membahas Omnibus Law di Kala Pandemi

Perwakilan Pusik Parahyangan, Miftahul Choir mengapresiasi pernyataan sikap BEM selaku salah satu lembaga formal di UNPAR. Seperti yang diketahui, beberapa tahun ini petinggi di UNPAR secara gamblang menunjukkan sikap tidak peduli akan isu nasional. Namun, Miftahul mempertanyakan metode perumusan sikap BEM. “Kalau dari dokumen dan hasil wawancara itu, keliatan bahwa sumbernya cuma dari satu diskusi (r: Diskusi Publik BEM) itu aja,” ucap Miftahul.

BEM terlihat belum memiliki kerangka pemikiran serta ideologi yang kuat untuk melihat Omnibus Law. “Jika ada ideologi, mereka sudah dari awal dapat mengetahui siapa yang dibela, apa sikapnya, apa perspektif analisa yang digunakan dan sebagainya.” lanjut Miftahul.

Menurut Miftahul, sidang Omnibus Law bisa menjadi titik balik BEM untuk menyatakan sikap mendukung atau menolak. Sidang Omnibus Law dikala pandemi ini menunjukkan tidak adanya transparansi dari pemerintah. Hal tersebut tidak etis karena disaat masyarakat sedang berjuang mempertahankan hidup, pemerintah malah terlihat acuh dengan melanjutkan pembahasan RUU. “Harusnya ada respon cepat langsung dari BEM terkait isu ini.” tegasnya.

Pernyataan sikap BEM tentang Omnibus Law menunjukkan bahwa BEM masih terikat dengan budaya birokratis. “BEM seharusnya memperjelas lagi rencana aksinya seperti apa dalam pernyataan tersebut,” kata Miftahul. “Namun, wajar kalau masih ada kekurangan karena BEM sendiri belum terbiasa bikin pernyataan sikap. Jadikan ini budaya baru bagi BEM untuk mengeluarkan sikap terhadap isu nasional.” lanjutnya.

Saat ini, BEM turut mengikuti perkembangan pembahasan Omnibus Law yang justru malah dikebut di tengah pandemi ini. “Sangat disayangkan dan menambah kekecewaan kami terhadap pemerintah,” terang Tim Kajian dan Strategis (Kastrat) BEM. Pihaknya masih akan mengkaji implikasi dari manuver ini, dengan adanya penekanan pada langkah yang bijaksana. “Terutama di tengah situasi COVID-19 ini.” lengkapnya.

Naufal Hanif, Novita

Related posts

*

*

Top
Atur Size