September tahun lalu, ketika gelombang demonstrasi membawa ratusan mahasiswa Unpar turun ke jalanan, beberapa kolega menyampaikan nada khawatir: bukankah mahasiswa Unpar tidak boleh demo? Bagaimana jika ada balasan dari pihak kampus? Kekhawatiran ini senada dengan rumor yang terdengar sejak tahun lalu: bahwa mahasiswa Unpar tidak boleh menggelar aksi unjuk rasa.
Lantas, Rektor Unpar menyampaikan pesan langsung di media massa melalui Pikiran Rakyat: menyampaikan pendapat dan menggelar aksi adalah hak setiap warga negara, dan kampus tak punya wewenang untuk mengintervensi penggunaan hak tersebut.
Maka, ketika Selasa (21/7) lalu Unpar merilis Peraturan Rektor Nomor III/PRT/2020-07/082 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa yang berisi larangan bagi mahasiswa untuk “menggelar aksi penyampaian pendapat/aspirasi atau unjuk rasa secara publik tanpa seizin pimpinan Universitas/Fakultas”, pesan yang kokoh disampaikan untuk melindungi hak mahasiswa untuk berbicara itu hilang seketika, dan segala potensi menghilangkan sikap kritis mahasiswa dan tutupnya ruang demokrasi yang bebas datang, menjadi ketakutan yang tidak pernah sepenuhnya hilang dari benak mahasiswa.
Peraturan tersebut berisi banyak pasal yang mengkhawatirkan. Tidak ada penjelasan rinci dan jelas untuk definisi-definisi seperti ‘menyebarkan informasi meresahkan’, “pencemaran nama baik”, “menghina” dalam pasal 6 ayat 5. Saat ditanya, Romo Harimanto mengatakan bahwa definisi tersebut tidak memiliki batasan tertentu dan sesuai KBBI.
Jika orang tidak berprasangka buruk, ujarnya, pasal tersebut tidak akan di-misinterpretasi. “Pihak pimpinan sepatutnya bijaksana dalam mengambil keputusan”, terangnya, tentang ketentuan pelanggaran ringan, sedang, dan berat.
Tetapi peraturan yang mengikat ini, dimana mahasiswa bisa dicekal bahkan sampai dilaporkan ke polisi, tidak bisa dilandaskan prasangka baik. Tidak ada jaminan pihak kampus di masa depan tidak akan menyalahgunakan peraturan tersebut dengan kewenangan yang mereka miliki. Apalagi, akhir-akhir ini, aksi mahasiswa mulai menyentuh isu yang ‘sensitif’ dengan pihak kampus, seperti masalah transparansi dan alokasi uang kuliah.
Sebelumnya, Unpar sendiri pernah menjadi ruang aman untuk berdiskusi dengan bebas. Dapat dilihat dengan mimbar bebas serta diskusi terbuka yang dijalankan oleh beberapa organisasi kemahasiswaan. Dikhawatirkan, dengan adanya peraturan ini malah membuat diskusi-diskusi tersebut semakin berkurang. Mahasiswa yang ingin berekspresi malah terasa dibungkam oleh pihak kampus.
Hal utama lainnya, dalam pasal 6 ayat 5 huruf c berisi “Menggelar aksi penyampaian pendapat/aspirasi atau unjuk rasa secara publik tanpa seizin pimpinan Universitas/Fakultas”. Padahal unjuk rasa sendiri dilindungi oleh UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, bahwa masyarakat berhak melakukan demonstrasi atau unjuk rasa sebagai salah satu bentuk penyampaian pendapat.
Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut juga sejalan dengan Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas”.
Pihak kampus mengatakan lebih baik berdiskusi dengan pemimpin dibandingkan langsung unjuk rasa. Kenyataannya, tak jarang masyarakat sulit berkomunikasi langsung dengan pimpinan diatas. Malah, tindakan represif dari aparat yang didapat. Ketika beraspirasi melalui tulisan sudah tak dilirik dan didengar, maka demonstrasi menjadi jalan alternatif lain untuk bersuara dan menuntut ketidakadilan.
Mahasiswa mempunyai tanggung jawab untuk meluruskan sesuatu yang keliru terkait kebijakan-kebijakan baik dari kampus maupun pemerintah. Secara historis, Indonesia tidak akan bisa menjadi negara yang bebas seperti saat ini tanpa mahasiswa, bahkan sampai mengorbankan nyawanya untuk melawan rezim Orba.
Yang menjadi pertanyaan, jika suatu saat ada aksi kembali dan mahasiswa Unpar meminta izin rektorat untuk bergabung, apakah diperbolehkan? Atau malah ditahan? Tidak heran kalau mahasiswa Unpar dikenal sebagai “anak sultan yang apatis”. Apalagi Romo Harimanto secara gamblang mengatakan bahwa mahasiswa Unpar harus mengeluarkan aspirasi secara elegan. Secara tidak langsung, pihak kampus sendiri yang membentuk image tersebut.
Perlu ditanyakan mengapa pihak kampus merasa perlu menyusun peraturan ini. Mahasiswa yang belum sepenuhnya berani akan kembali lagi ketakutan bersuara, menganggap bahwa mengadakan aksi penyampaian pendapat adalah tindakan berbahaya.
Bahkan jika kita percaya bahwa kampus tidak akan berbuat apa-apa dengan peraturan ini—semoga tidak—, sebuah norma baru, sengaja atau tidak, sedang berusaha dibangun, norma yang mengikis demokrasi dan kebebasan berpendapat, norma yang membuat semakin sulit bagi mahasiswa untuk menceritakan segala hal yang perlu mereka ungkapkan.
Mengutip Lokataru, jika kondisi kebebasan akademik dalam kampus sudah berada di titik ini, lantas bagaimana dengan kondisi kebebasan di luar sana?
Maka dari itu, kampus perlu berpikir kembali dan merevisi peraturan tersebut.
MEDIA PARAHYANGAN
