Bagi Unpar, Semangat Mahasiswa Hanya Aksi Teatrikal Belaka

SIAP Unpar. dok/unpar.ac.id

Kita semua pernah melalui SIAP, program orientasi mahasiswa baru sebagai bagian dari komunitas UNPAR. Saya sendiri mengikutinya di tengah tahun 2019 sebagai awal dari tahun ajaran pertama. Rangkaian hari dalam program SIAP diisi dengan berbagi informasi mengenai sistem fakultas, pengenalan lokasi kampus, dan siapa bisa lupa hari dipenuhi orasi mahasiswa yang dipimpin oleh para senior untuk menyambut adik-adik tingkatnya. Dalam orasi itu disampaikan tentang kekuatan mahasiswa, peran mahasiswa dalam membuat perubahan, dan idealisme lain yang memang dimiliki sebagai kemewahan anak muda.

Anggapan awal saya bahwa universitas swasta pasti tidak mempedulikan kebebasan sipil mahasiswa seakan pudar dengan dipertunjukannya romantisasi kematian Julius Usman, mahasiswa UNPAR, dalam aksi di tahun 1966. Hari terakhir SIAP pun ditutup dengan rentetan orasi yang mengingatkan kita pada kekuatan yang dimiliki oleh mahasiswa sebagai kelompok muda kritis, berani, dan calon pemimpin di masa mendatang, tidak tanpa tema nasionalisme yang kental hadir dalam setiap orasi tersebut. Nyatanya, pada hari ini, anggapan awal saya ternyata tepat.

Larangan Rektorat dalam Peraturan Rektor Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan terhadap “aksi unjuk rasa secara publik tanpa seizin pihak Universitas/Fakultas” adalah pembungkaman pendapat dalam bentuk paling konkrit. Dengan adanya pasal larangan itu, UNPAR membenarkan dan mengukuhkan reputasinya sebagai kampus pasif yang buta terhadap gerakan sipil.

Kebebasan berpendapat adalah hak sipil yang dimiliki setiap warga Indonesia dan dilindungi dalam konstitusi. Melarang penyampaian pendapat mahasiswa memundurkan segala progres kebebasan berpendapat yang telah kita capai sejak era reformasi.

Sebagai mahasiswi Fakultas Hukum, saya kesulitan melihat relevansi studi yang saya dan teman-teman fakultas saya telah lalui selama setidaknya 1 semester ke belakang, khususnya dalam mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara serta aplikasinya terhadap, jangankan kehidupan bernegara, tapi bahkan dalam lingkungan kampus.

Apakah di dalam lingkungan kampus UNPAR, kita mahasiswa berhenti menjadi warga negara dan berhenti menikmati hak sebagai warga negara? Nyatanya, seolah ketika kita memasuki lingkungan kampus, mahasiswa berubah wujud dari seorang anggota sipil menjadi hanya mahasiswa saja, dengan hak yang diatur Universitas dan tanpa hak lainnya. Identitas kita di luar UNPAR seolah ditanggalkan dan dipaksa lepas oleh pihak Universitas, yang tidak mempunyai hak sama sekali untuk berbuat begitu.

Amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 pun didahului oleh adanya permintaan / demand dan hilangnya nyawadari masyarakat sipil karena perlawanan terhadap penyelewengan kekuasaan, mengingat bagaimana kerasnya pembungkaman -salah satunya- terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan pers di era diktator Soeharto.

Bahkan, kematian mahasiswa menjadi salah satu sumber bahan bakar berkobarnya api reformasi dalam negeri. Betapa disayangkannya pembelajaran satu semester mengenai konstitusi Indonesia yang dianggap sakral serta terbukti berdarah proses amandemennya jika ternyata kebebasan berpendapat yang dilindungi di dalamnya dengan mudah dibungkam melalui larangan yang dikeluarkan rektorat.

Pengadaan kata “di lingkungan Universitas” kemudian menciptakan banyak ambigu. Apakah artinya larangan tersebut sebatas melindungi lokasi fisik lingkungan kampus? Jika ya, sejauh mana UNPAR bisa mengendalikan massa untuk melindungi lingkungan universitas jika memang terjadi penyampaian aspirasi, dan bagaimana jika unjuk rasa dilakukan oleh anggota masyarakat di luar mahasiswa UNPAR?

Mengapa yang dilarang adalah unjuk rasa atau penyampaian aspirasi dan bukan perusakan fasilitas kampus? Jelas bahwa melindungi lingkungan kampus bukanlah tujuan utama dari larangan ini. Penambahan “tanpa seizin pimpinan Universitas/Fakultas” memantapkan status mahasiswa UNPAR yang kebebasan berpendapatnya moderat, kebebasan terbatas, kebebasan tergantung. Kita hanya bebas selama diizinkan bebas.

Tanpa pemikiran dan tanpa mempertanyakan keputusan institusi, kita mahasiswa akan turut serta memfasilitasi penyelewengan kekuasaan yang ada. Yang terjadi jelas di depan mata kita: mahasiswa UNPAR sekarang hanya mempunyai kekuatan sebagai mahasiswa jika diperbolehkan begitu oleh pihak kampus.

Kita hanya diperbolehkan menyinggung semangat mahasiswa sebagai masyarakat sipil untuk aksi teatrikal dalam acara SIAP, yang tujuannya adalah membangkitkan semangat mahasiswa baru, namun semangat yang sama tidak boleh lagi berkobar, disinggung dan digunakan di luar rangkaian program SIAP. Semangat mahasiswa yang membara disampaikan melalui orasi itu hanya kedok belaka, sebuah pertunjukan, tidak lebih dari sebuah aksi teatrikal.

Lucunya, seni teater dan puisi memiliki ikatan kuat dengan gerakan reformasi, dengan pegiat seperti W.S. Rendra dan Wiji Thukul yang menggunakan seni untuk menggerakkan masyarakat secara riil, menyadarkan orang banyak akan segala kecurangan dan penyalahgunaan kuasa. Di UNPAR, ternyata, proses ini berjalan sebaliknya. Perjuangan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya, seperti kematian Julius Usman, diromantisasi, dijadikan aksi seni, dan berhenti sampai di situ.

Pertanyaan selanjutnya: untuk apa? Untuk apa ada orasi, untuk apa Rektor UNPAR Mangadar Situmorang mengatakan bahwa “mahasiswa bukan hanya warga kampus saja, melainkan warga negara yang memiliki gagasan-gagasan” jika pada kenyataannya gagasan tersebut dibungkam?

UNPAR harus menyadari bahwa kebebasan sipil bukan hanya utopia belaka. Kebebasan sipil bukan pula sebuah keadaan yang otomatis ada. Kebebasan itu harus dijamin, dilindungi, dan diusahakan perwujudannya setiap hari.

UNPAR sebagai institusi yang mewadahi beribu-ribu warga negara sebagai peserta didiknya wajib menghormati hak kita sebagai warga negara pula. Tanpa kesadaran itu, Orde Baru dan pembungkaman ternyata tidak hanya masih kental dalam kehidupan bernegara, namun juga difasilitasi oleh institusi pendidikan ternama tepat di depan mata kita.

oleh Nadya Theresia, Ilmu Hukum 2019

Penulis

Related posts

One Comment;

  1. Timothy Siregar said:

    Pindah aja ke kampus yg bolehin demo, kalo ga buat univ sendiri kalo mau buat aturan sendiri

*

*

Top
Atur Size