STOPPRESS, MP — Menanggapi Peraturan Rektor Nomor III/PRT/2020-07/082 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan, Rektorat menjelaskan melalui surel yang diterima Media Parahyangan pada Senin (3/8) bahwa peraturan tersebut disusun dengan mengharapkan perilaku mahasiswa dapat sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi dan SINDU. Dalam pernyataannya, C. Harimanto Suryanugraha OSC, Wakil Rektor
Author: Novita
Rektorat Keluarkan Aturan Melarang Aksi Mahasiswa Tanpa Izin Kampus
STOPPRESS, MP — Selasa (28/7/2020), Unpar merilis Peraturan Rekor Nomor: III/PRT/2020-07/082 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang telah disahkan pada 21 Juli lalu. Rektor mengatur beberapa perilaku mahasiswa termasuk salah satunya larangan melakukan penyampaian aspirasi atau unjuk rasa secara publik tanpa seizin pimpinan Universitas/Fakultas. Aturan larangan aksi mahasiswa
Rektor Tak Menjawab Mengapa Mahasiswa Bayar Mahal
Pada Kamis (23/7) lalu, Kompas menerbitkan sebuah opini dari rektor kita, Mangadar Situmorang, berjudul ‘Tantangan Perguruan Tinggi: Untuk Apa Bayar Mahal Jika Hanya Daring?’. Setelah membaca judul tersebut, ada harapan Rektor kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan ‘UKT mahal’ dan ‘kuliah daring’. Namun, pada isi opini, meskipun argumentasi dijelaskan
Mahasiswa Demo, DPRD Jabar Nyatakan Sikap Tolak Omnibus Law
STOPPRESS, MP — Selasa (16/7) Mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai kota kembali memprotes dan menyatakan penolakan terhadap Omnibus Law. Tak terkecuali di Bandung, dimana mahasiswa berhasil mendorong DPRD Jawa Barat untuk menyatakan sikap menolak Omnibus Law. Selasa (16/7) silam, Massa dari Poros Revolusi Mahasiswa Bandung kembali melakukan aksi di
SIARAN PERS: GERAK Perempuan Menuntut DPR Untuk Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
SIARAN PERS, MP — Pada tanggal 30 Juni 2020, DPR RI melalui Komisi VIII secara resmi telah mencabut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) dari Prolegnas Prioritas 2020. Wakil Ketua Komisi VIII mengatakan bahwa pembahasan RUU PKS sulit dilakukan saat ini sebagai alasan pencabutan ini. Keputusan ini diambil setelah Komisi VIII
Editorial: Janji Semu Kampus dan Advokasi BEM yang Kurang
Kurang lebih sekitar sebulan yang lalu, pihak kampus menghadiri diskusi FORBES mengenai kenaikan UKT secara mendadak yang membuat mahasiswa mempertanyakan kebijakan tersebut. Keluhan-keluhan berdatangan dari mahasiswa berbagai angkatan dan jurusan. Hal tersebut patut menjadi evaluasi untuk pihak kampus sendiri dalam merumuskan sebuah kebijakan. Jika memperhatikan penyataan rektor terkait bantuan keuangan,
Hilangkan Stigma Perempuan Cantik itu Berkulit Putih
“Gunakanlah produk ini untuk mendapatkan kulit yang putih, cerah, dan berkilau” Kerap kali kita melihat kalimat tersebut yang biasa digunakan untuk mempromosikan produk-produk kecantikan yang marak dijual di pasaran. Stigma bahwa cantik itu berkulit putih seakan-akan sudah melekat di dalam pikiran masyarakat dan hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia,
Surat Pembaca: Menyoal Integritas MP dalam Isu Penurunan UKT
Belum lama ini Media Parahyangan (MP) mengalami perubahan perilaku secara drastis. Dalam kurang dari 1 bulan MP mengubah sikap resminya sebagai organisasi Pers Mahasiswa. Terkhususnya dalam menyikapi tuntutan mahasiswa soal UKT. Kamis (21/5/2020), MP dengan berani menerbitkan editorital bertajuk, “Bukan Hanya Tak Boleh Naik, UKT Unpar Harusnya Turun.” Di dalamnya
Mengapa Kampus Harus Menurunkan UKT?
Berdasarkan data yang diambil oleh forlap.ristekdikti.go.id, selama perkuliahan semester genap 2019/2020, terdapat sekitar 10 ribu mahasiswa yang terdaftar di Universitas Katolik Parahyangan. Di tengah perkuliahan, tiba-tiba COVID-19 datang dan memberikan dampak yang besar ke seluruh sektor termasuk pendidikan dan ekonomi. Dimulai pada bulan maret, lembaga-lembaga pendidikan tinggi di seluruh Indonesia
SIARAN PERS: Chris Burden Estate Menggugat Henry Husada dan PT Pasti Makan Enak Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap “Urban Light” Karya Chris Burden
SIARAN PERS, MP — Kamis, 4 Juni 2020, peninggalan dari almarhum seniman Chris Burden (Chris Burden Estate), dengan diwakili oleh kuasa hukumnya dari kantor Ivan Almaida Baely & Firmansyah (IABF) Law Firm, telah mendaftarkan gugatan pelanggaran hak cipta terhadap Henry Husada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus