Asal Bapak Senang: Tuan Tanah yang Luhur

Rumah warga RW 11 Tamansari yang digusur pada Senin (12/12) lalu. dok/MP

Oleh: Muhammad Daud Yusuf

OPINI, MP – Belum selang satu minggu setelah penobatan Kota Bandung sebagai Kota Peduli HAM oleh Kemenkumham RI justru menghadirkan polemik yang mempertanyakan kembali kredibilitas Kota Bandung sebagai kota peduli HAM. Lagi-lagi dikotomi akan pembangunan yang tidak luput dari konteks penggusuran. Alih-alih meningkatkan standar kualitas hidup, pembangunan justru merenggut kebebasan berwarga negara. Hingga hari ini rakyat masih saja dipertontonkan oleh manuver-manuver praktik rezim yang justru mendegradasi nilai-nilai hak asasi manusia. Belum lagi dengan praktik akomodatif yang dilakukan rezim untuk memenuhi demand para oligarki yang ada di sekitarnya. Pada akhirnya, rakyat kembali yang menjadi victim dari manuver rezim, meskipun kami sudah membayar pajak dan memenuhi kewajiban warga negaranya.

Pada hari Senin 12 Desember, kembali terjadi penggusuran lahan warga di Tamansari Bandung. BPN telah mengeluarkan putusan bahwa tanah tersebut masih ber-status quo, yang berarti bahwa tanah tersebut akan dikembalikan ke negara dan akan diperuntukkan untuk penghuni daerah tersebut, yang antara lain adalah warga sana. Dikatakan juga bahwa warga sudah tinggal puluhan tahun di sana. Dengan tinjauan UU Agraria Pokok nomor 5 tahun 1960, maka warga berhak mendapatkan hak untuk menempati permukaan bumi, yang disebut tanah. Eva Eryani Effendi, salah satu warga RW 11 Tamansari mengatakan seharusnya jika warga sudah menempati lahan lebih dari 20 tahun atau lebih seharusnya diberikan kemudahan untuk sertifikasi. Hal ini justru tidak selaras dengan apa yang telah dilakukan Jokowi melalui reforma agraria nya dengan bagi-bagi sertifikat tanah yang digembor-gembornya. “Bapak Ibu kalau sudah pegang sertifikat kan enak, sudah ada hak hukum atas tanah yang Bapak Ibu miliki sehingga tidak diganggu,” begitulah ucapan Pak Jokowi pada saat itu. Warga pun sudah melakukan gugatan mengenai izin lingkungan proyek rumah deret tersebut dan putusan tersebut akan keluar di Kamis ini. “Sidang putusan izin lingkungan aja baru keluar Kamis 19 Desember, kenapa buru-buru amat,” kata warga sana.

Tidak hanya polemik mengenai kepemilikan tanah saja, tetapi seluruh dinamika yang ada dalam proses penggusuran menjadi persoalan lainnya. Seperti yang dikatakan oleh warga, pada 6 Maret 2018 memang sudah ada sosialisasi mengenai pembangunan rumah deret, tetapi warga menilai banyak sekali praktik yang tidak sesuai dengan apa yang disosialisasikan. Bahkan pembangunan tersebut tidak pernah dibuka secara transparan ke warga. Padahal, menimbang pada PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan pasal 9 ayat (1), bahwa dalam menyusun dokumen AMDAL perlu mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Lalu pada ayat (2) dijelaskan pula bahwa pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan konsultasi publik. AMDAL merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin lingkungan.

Lalu, mengenai kronologi penggusuran yang prosesnya gresak gerusuk asal roboh yang penting. Dikabarkan juga memang pemberitahuan mengenai penggusuran baru diberitahukan pada sore satu hari sebelumnya dan dieksekusi di esok paginya. Moyan di pagi hari justru digantikan dengan kesibukan warga untuk melindungi dan memastikan anggota keluarga beserta asetnya aman. Kedatangan aparat yang gerilya pun menaikkan eskalasi situasi di sana. Ketika setiap warga menanyakan mengenai tujuan kehadiran kepada aparat, mereka hanya menjawab “gatau, ini masih nunggu atasan.” Ketika ditanya mengenai surat tugas, lagi-lagi aparat tidak bisa menunjukkan bahkan malah menyuruh warga yang mengambilnya ke kantor. 

Selang beberapa menit kemudian, pasukan gabungan yang terdiri dari Polisi, Satpol PP, dan TNI membisukan para warga dengan sewenang-wenangnya. Warga yang hanya ingin masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan barang-barang ditahan oleh Satpol PP. Warga yang hanya ingin mencari sanak keluarganya dihalang-halang. Warga yang hanya ingin mempertahankan tanahnya dipukul. Lagi-lagi represif menjadi metode penyelesaian konflik. Tidak hanya meng-okupasi wilayah RW 11, tetapi area masjid dan area mal juga menjadi wilayah yang disusupi oleh aparat. Bahkan, ada 3 gas air mata yang dilemparkan ke area masjid. 

Namun, perlu disorot juga imbas dari penggusuran ini berimplikasi secara langsung terhadap anak-anak warga RW 11. Masa kecil mereka sudah dinodai oleh kekejaman rezim dengan dipertontonkannya tindakan kekerasan aparat terhadap warga di depan mata mereka. Mereka (anak-anak) yang seharusnya sedang duduk di bangku sekolah, malah justru duduk di bangku penggusuran. Boneka beruang yang biasa ada di kamar tergeletak menemani tidurnya, sekarang sudah berdebu kotor bahkan mungkin beberapanya sudah tidak ada karena turut menjadi korban penggusuran juga. 

Kejadian ini jelas tidak hanya memberikan kerugian secara material kepada warga, tetapi kerugian immaterial juga. Namun, yang disayangkan adalah mengapa kompensasi yang diberikan hanya sebatas materi, yang menurut warga juga belum dialokasikan seutuhnya. Lantas, bagaimana dengan pemulihan mentalitas warga, pemulihan trauma warga, dan hal lainnya yang tidak bisa digantikan dengan uang. Memang dikabarkan Oded berkunjung ke Tamansari setelah penggusuran, tetapi pada nyatanya, Oded tidak menemui warga RW 11, melainkan RW 12 yang dimana RW tersebut bukanlah korban penggusuran. 

Bicara mengenai perusahaan yang memenangi tender proyek tersebut, PT Sartonia Agung dikabarkan masuk daftar hitam mulai 31 Juli 2018 sampai 31 Juli 2020. Menurut artikel yang dilansir dari detik.com, PT Sartonia Agung masuk dalam daftar hitam aktif karena gagal menyelesaikan pembangunan PA/KPA Pusat Pendidikan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Argumen yang dilontarkan oleh Kepala DPKP3, Dadang Darmawan mengatakan bahwa perusahaan tersebut masuk daftar hitam bukan dikarenakan pekerjaan rumah deret Tamansari, jadi tidak ada masalah. Beliau juga mengatakan bahwa memang kontraknya sudah dilakukan pada Agustus 2017, sementara saksi dijatuhkan pada Juli 2018. 

Sangat disayangkan memang, sikap pemerintah hari ini masih menjadikan HAM sebagai isu remeh yang tidak dijunjung tinggi penegakannya. Pada inagurasi nya, Jokowi tidak menyebutkan agenda penegakan HAM, tetapi malah menggembar-gemborkan investasi besar-besaran. Banyak sekali pelanggaran HAM yang hingga hari ini masih terjadi dan tidak kunjung selesai. Atas nama pembangunan, HAM sendiri menjadi isu tersier dalam praktiknya. Alih-alih guna katalisator kesejahteraan rakyat, tapi justru memberi luka yang tak kunjung-kunjung sembuh bahkan hingga tiada. Jenakanya negeri ini sampai ada pihak yang mengklaim bahwa tak ada pelanggaran HAM di era Jokowi.

“Reformasi birokrasi harus dilakukan besar-besaran beriringan paralel dengan pemangkasan regulasi-regulasi yang ada,” ucap Jokowi pada saat inagurasi. Jokowi memang ingin memotong proses birokrasi demi meningkatkan investasi. Beliau juga menambahkan mengenai aspek yang ditekankan harus terhadap hasil bukan proses. Lantas, apakah penggusuran Tamansari ini merupakan afirmasi pesan inagurasi beliau? Dari kasus ini justru menghadirkan benang merah, yakni keselarasan antara pengesampingan proses dan pemangkasan regulasi yang ada guna mempercepat hasil. Lantas bagaimana dengan esensi-esensi proses yang bernotabene sebagai wadah praktik berdemokrasi dalam negara? Ruang-ruang praktik berdemokrasi lagi-lagi dirampas oleh elit-elit. Eksistensi demokrasi sebatas gitu saja, ditambah lagi dengan praktik riilnya yang ada-ada saja. Agenda reformasi kembali dikorupsi guna mengakomodir ‘stakeholder’ rezim. Dari pernyataan yang dilontarkan Presiden mengenai tidak adanya visi kementerian namun hanya ada visi Presiden, ini menggambarkan bahwa setiap instrumen negara yang ada harus tunduk pada Bapak Presiden. Bagi Menteri yang main-main akan dipecat. Mau tidak mau jika ingin mempertahankan takhta, birokrat perlu menuruti apa yang dikehendaki Bapak. Apapun perintah Bapak, harus dilakukan sebaik-baik mungkin yang penting asal Bapak senang.

Related posts

*

*

Top