Ancaman Resesi Ekonomi Akibat Pandemi COVID-19

KONTRIBUTOR, MP — Ngeri, satu kata yang mendeskripsikan dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia perekonomian saat ini. Karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB), perekonomian menjadi terhambat. Bisnis-bisnis terpaksa menghentikan sebagian atau seluruh usahanya karena tuntutan pemerintah, tidak adanya kegiatan distribusi ataupun pariwisata, banyak karyawan di-PHK dan sebagainya.

Kondisi ini tak ayal membuat pertumbuhan ekonomi merosot. Jika terus terjadi, hal ini akan berdampak mematikan perekonomian, membawa kemiskinan, dan menyengsarakan masyarakat. International Monetary Fund (IMF) menyatakan bahwa pandemi global ini telah menyusutkan 3% perekonomian global, terburuk sejak depresi besar (resesi berkepanjangan) tahun 1930 (Szu Ping Chan, 2020).

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pada keterangan pers setelah sidang kabinet paripurna 14 April lalu menyatakan kemungkinan terjadinya resesi ekonomi, di mana Gross Domestic Product (GDP) bernilai negatif sepanjang 2 kuartal berturut turut. Kondisi ini memberikan sinyal kuat bahwa resesi ekonomi akan kembali menghadang Indonesia akibat pandemi COVID-19, dalam situasi di mana pemerintah harus mengeluarkan kebijakan penanggulangan yang efektif dan efisien. Pada dasarnya, resesi adalah pertumbuhan ekonomi yang bernilai negatif dalam durasi 6 bulan atau lebih yang berimbas buruk bagi perekonomian suatu negara.

Menurut Boone & Kurtz (2007: 122), “Resesi adalah suatu siklus kontraksi perekonomian yang berlangsung selama enam bulan atau lebih lama.” Faktor internal maupun eksternal bisa memicu terjadinya resesi. Kondisi perekonomian dalam negeri yang sedang lesu, peristiwa yang memaksa berhentinya usaha-usaha, serta kebijakan ekonomi yang kurang tepat bisa berakhir pada resesi. Faktor eksternal seperti krisis yang dialami negara-negara lain juga bisa memicu terjadinya resesi.

Saat ini, indikator yang paling dipercaya untuk mengindikasikan terjadinya resesi adalah GDP yang menurun, bahkan mencapai angka negatif. (Lisa A.Crayton, dkk, 2015:39-43). Selain GDP, juga terdapat indikator lain seperti merosotnya harga-harga saham, nilai impor yang lebih besar dari nilai ekspor, terjadinya inflasi atau deflasi berlebihan,dll. Resesi sendiri membawa efek domino yang berimplikasi pada berbagai bidang dalam suatu negara. Resesi membuat perekonomian lesu, yang mengakibatkan banyak bisnis memberhentikan sebagian atau seluruh operasinya. Tenaga-tenaga kerja dipotong gajinya atau bahkan diberhentikan, yang berujung pada angka pengangguran, padahal harga-harga sedang mengalami kenaikan yang drastis. Tingkat daya beli masyarakat pun merosot, yang pada akhirnya meningkatkan angka kemiskinan dan menyengsarakan masyarakat.

Sebelum pandemi virus COVID-19 terjadi, pada tahun 2003 sempat terjadi pandemi virus SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Kita bisa melihat kemiripan antara kasus SARS dengan kasus COVID-19. Sebuah analisis yang dilakukan oleh Jong-Wha Lee and Warwick J. McKibbin. (2004) menyatakan bahwa variabel pengubah perekonomian Cina dan Hongkong saat itu bukanlah konsekuensi dari penyakit SARS terhadap penderita di negara yang besangkutan, melainkan dampak pandemi tersebut terhadap tindakan banyak orang dalam perekonomian.

Mari kita lihat kasus COVID-19 di Indonesia. Per tanggal 8 Mei 2020 pukul 16.00 WIB, penderita COVID-19 dikabarkan hanya 13,112 +336 kasus, hanya sepersekian persen dari seluruh penduduk Indonesia. Meskipun begitu, pandemi ini mengharuskan banyak orang melakukan PSBB untuk menghambat transmisi virus. PSBB berarti beberapa usaha bisnis harus mengalah dan menghentikan usahanya, dan menderita kerugian atau bahkan kebangkrutan karena penjualan yang menurun tajam.

Pandemi ini “memaksa” dunia bisnis untuk berhenti, menghambat pertumbuhan perekonomian Indonesia yang memang belum stabil. Indikasi awal terjadinya resesi sudah bisa kita lihat pada karyawan-karyawan yang mengalami PHK, ketidakjelasan Tunjangan Hari Raya (THR), pertumbuhan ekonomi yang terancam negatif, gaji-gaji tidak dibagikan, dsb.

Ketika indikasi awal sudah terlihat, penting dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi krisis, supaya Indonesia tidak jatuh ke situasi depresi yang berpotensi menyebabkan kolapsnya perekonomian, apalagi negara masih mengalami defisit 5% (Sri Mulyani,2020). Kita perlu mengevaluasi seberapa akurat upaya pemerintah Indonesia untuk mencegah resesi di tengah pandemi COVID-19.

Resesi pada intinya adalah merosotnya pertumbuhan ekonomi, sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan tindakan yang menstimulasi pertumbuhan ekonomi, yang disebut kebijakan fiskal ekspansif. Cregger (2015:8-9) menganalisis resesi besar di Amerika tahun 2008 dan menguraikan metode untuk mengatasi krisis ekonomi. Ia menyatakan bahwa, “…,untuk kembali ke kondisi ekonomi yang lebih makmur dan pada akhirnya mengurangi utang pemerintah, kebijakan fiskal ekspansif diperlukan. Ini akan mengurangi pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk merangsang permintaan agregat.”

Mengenai anggaran, pemerintah Indonesia sudah menyediakan Rp 405,1 triliun untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan akibat COVID-19 di Indonesia (Raja, 2020). Pemerintah juga sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meringankan beban para pelaku bisnis dan memberikan stimulus bagi perekonomian, yang merupakan kebijakan fiskal ekspansif. Pemerintah akan memotong tarif listrik, dan memberikan bantuan dana bagi masyarakat yang kurang mampu.

Pemerintah juga memberikan insentif pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) 21, PPh 22 impor untuk 19 sektor tertentu yang menyasar Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah, PPh 25, dan PPN, dengan harapan roda perekonomian tetap berjalan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Industri perhotelan dan restoran, yang sangat terpukul karena PSBB, juga diberi pembebasan pajak. Dengan demikian, langkah yang diambil pemerintah untuk mendorong perekonomian di ambang resesi untuk sementara sudah tepat.

Pandemi COVID-19 merupakan hantaman yang kuat bagi perekonomian Indonesia, bahkan membawa Indonesia ke ambang resesi, dimana pertumbuhan ekonomi negara mencapai angka negatif. Kontribusi terbesar angka negatif adalah tindakan PSBB yang mengharuskan bisnis-bisnis untuk berhenti atau beroperasi secara terbatas, yang tentunya menghambat roda perekonomian di Indonesia.

PSBB memicu efek domino resesi yang berujung pada kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Meskipun begitu, tindakan pemerintah Indonesia sudah tepat dalam mengantisipasi ancaman resesi melalui kebijakan fiskal ekspansif yang ditujukan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, sehingga setidaknya perekonomian Indonesia tetap stabil dan tidak akan mengalami resesi.

Daftar Pustaka:

  1. Boone & Kurtz.2007.Pengantar Bisnis : Kontemporer, Edisi 11. Jakarta : Salemba  Empat.
  2. Crayton, Lisa A, Jeanne Nagle.2015.Recession: What It Is and How It Works  Economics in the 21st Century. Enslow Publishing, LLC.
  3. Lee, Jong-Wha & Warwick J. McKibbin.2004. Estimating the Global Economic Costs  of SARS. Washington (DC) : National Academies Press (US).
  4. Cregger, H. (2015). How to Recover from the Great Recession and Reduce the  Government Debt, Best Integrated Writing, 2.
  5. BBC.com.(2020, 16 April). Virus corona: Karena wabah, dunia hadapi resesi yang lebih buruk daripada Depresi Besar tahun 1930-an. Diakses pada 8 Mei 2020 pukul 17.31, dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia- 52295243
  6. Kompas.com. (2020, 8 Mei). Data COVID-19 di Indonesia. Diakes pada 8 mei 2020 pukul  16.05, dari https://www.kompas.com/covid-19. Setkab.go.id.(2020, 14 April).
  7. Keterangan Pers Menteri Keuangan Setelah Sidang Kabinet Paripurna, Selasa (14/4). Diakses pada 6 Mei 2020 pukul 21.30, dari https://youtu.be/cuCRKSlsedg.
  8. Suaramerdeka.com. (2020, 13 April). Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19. Diakses pada 6 Mei 2020 pukul 20.22 dari https://www.suaramerdeka.com/news/opini/225802-ekonomi-di-masa- pandemi-covid-19.

Lulu Carissa, mahasiswi Akuntansi 2018

Penulis

Tags

Related posts

*

*

Top
Atur Size