Amnesty International: Pasal Makar Bentuk Pembungkaman Pemerintah atas Kebebasan Sipil

Salah satu pamflet yang diberikan kepada peserta diskusi bersama Amnesty International, Sabtu (29/9) lalu. dok/Daud Yusuf

Sabtu (29/9) lalu, Amnesty International menggelar diskusi terbuka di Coop Space, Menjangan, dengan tema “Blak-blakan ngobrolin HAM bareng Amnesty Internasional”. Selepas diskusi, Waskito Jati, perwakilan dari .AI mengatakan bahwa pasal makar dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) merupakan pasal yang dapat membungkam kebebasan berpendapat.

“Itu adalah undang-undang yang dianggap sangat membatas kebebasan berekspresi, karena dianggap dapat memecah belah bangsa atau ingin menghina orang lain,” jawab Waskito.

Pasal yang dimaksud adalah bab 1 dari buku kedua KUHP mengenai tindak pidana terhadap ideologi negara. Meskipun tidak secara langsung melarang masyarakat berdiskusi, ketiadaan definisi yang jelas mengenai “tindak pidana negara” dapat menjadi alasan pemerintah untuk mengkriminalisasi masyarakat sipil.

Selain itu, dalam bab 2 RKUHP mengenai Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden dengan jelas menyebutkan bahwa “Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan yang berisi penyerangan kehormatan akan dipidana penjara paling lama empat tahun enam bulan. Definisi dari “penyerangan kehormatan presiden” pun masih tidak jelas.

Terkait pasal makar tersebut, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) telah mengajukan pengujian KUHP (PDF)  kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2017 lalu. Dalam permohonan tersebut, ICJR berupaya untuk menegaskan istilah makar ke definisi aslinya yaitu “aanslag” yang berarti kekerasan, sehingga memudahkan pembatasan makna makar.

Namun, MK menolak permohonan tersebut dan menilai bahwa delik makar hanya dapat ditindak oleh penegak hukum cukup dengan adanya niat dan perbuatan pelaksanaan.

Meskipun pemerintah menggunakan alasan ketertiban atas adanya pasal makar tersebut, Waskito menganggap hal tersebut tidak dapat menjadi pembenaran dan ketertiban tidak akan terganggu dengan kekritisan masyarakat.

“Pada dasarnya pemerintahan adalah untuk mandat rakyat, tidak ada batasan masyarakat terlalu kritis. Apabila sesuatu benar ataupun salah, masyarakat memiliki hak untuk mengekspresikan pendapatnya,” jelas Waskito.

Menurut Amnesty Internasional, batasan yang ada hanyalah pendapat harus diekspresikan secara damai. Pendapat harus disampaikan tanpa kekerasan fisik dan tidak menyinggung SARA atau body shaming.

Isu RKUHP muncul ke permukaan pertama kali di tahun 1963 dan selalu masuk dalam agenda revisi undang-undang badan legislatif. Pada 30 September 2019, ditetapkan bahwa pembahasan RKUHP akan ditunda dan kembali dibahas pada DPR periode 2019-2024.

 

Miftahul Choir || Brenda Cynthia

*

*

Top