Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi Bandung: Indonesia Darurat Demokrasi

Suasana saat anggota DPRD Jawa Barat berdiskusi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi. dok/Aksara

STOPPRESS, MP – Hari Rabu (18/9), Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi Bandung mengadakan aksi solidaritas di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Aksi ini diinisiasi oleh wadah-wadah intelektual kampus Bandung atas penolakannya terhadap pengesahan revisi UU KPK oleh DPR pada Selasa kemarin.

“Tujuan kami adalah menuntut anggota DPRD untuk mengirimkan surat penolakan terhadap revisi UU KPK dan menolak RUKHP. Selain itu, kami juga mengekspresikan pandangan kami terhadap bahaya pemberangusan demokrasi di Indonesia, mengingat KPK dan kebebasan berpendapat yang terkandung dalam KUHP merupakan pilar penting dalam negara demokrasi,” jelas Miftahul Choir, koordinator lapangan aksi tersebut.

Aksi yang berlangsung dari pukul 13.00 hingga 15.00 WIB ini diikuti oleh berbagai mahasiswa Bandung, antara lain UPI, Unpar, Telkom, Unisba, dan Unpad.

Aksi tersebut diakhiri dengan hadirnya salah satu anggota DPRD yang bernama Ihsan Nuddin, yang menyatakan bahwa ia juga menolak revisi UU KPK dan bersedia menandatangani pernyataan sikap yang telah dibuat oleh Pusik Parahyangan, Konsolidasi Mahasiswa Unpad, dan Isola Pos. Isi tuntutan dari pernyataan sikap tersebut di antaranya, bahwa menuntut DPRD Jawa Barat untuk mengirimkan surat penolakan terhadap keputusan DPR dan melakukan judicial review, dan menuntut DPRD Jawa Barat untuk mendesak DPR tidak mensahkan RKUHP.

Menurut Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, pemerintahan Joko Widodo dan DPR telah mengkhianati amanat Reformasi untuk memberantas korupsi dan mahasiswa tidak akan memercayai komitmen pemerintahan Jokowi dan DPR untuk memberantas korupsi apabila mensahkan revisi UU KPK.

Agenda Politik di Balik Penolakan Revisi UU KPK

Ihsan Nuddin yang bersedia menandatangani dan mengirimkan surat pernyataan sikap, adalah berasal dari fraksi Gerindra. “Kami, Partai Gerindra menolak revisi UU KPK. Pemerintah berindikasi melakukan intervensi langsung terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi(..) Gerindra akan konsisten membela penguatan KPK,” seru Ihsan di depan aksi tersebut.

Kurang lebih ada lima kali, dimana Ihsan Nuddin menyebutkan dan meneriakkan nama partai Gerindra ketika berorasi dan berdiskusi dengan mahasiswa. Hal tersebut kemudian ditanggapi oleh salah satu mahasiswa saat itu juga, “Tidak peduli fraksi apa, karena di sini kami hadir untuk KPK. Terserah agenda Bapak hadir hari ini apa, asalkan kami hadir di sini atas nama mahasiswa dan KPK,” ujar salah satu mahasiswa.

Gerindra diketahui menyetujui revisi UU KPK saat sidang paripurna DPR pada Selasa (17/9) kemarin, meskipun persetujuan tersebut diiringi dengan catatan tentang keberatan mengenai pemilihan dan penunjukkan dewan pengawas.

Perlu diketahui, pasal pada revisi UU KPK yang bermasalah, tidak hanya pada poin dewan pengawas. Dilansir dari tirto.id, ada beberapa butir persoalan yang dinilai dapat memberangus kewenangan KPK dalam memberantas korupsi, antara lain perubahan status KPK menjadi lembaga eksekutif, pegawai KPK berstatus pegawai negeri, serta penyadapan harus seizin dewan pengawas.

“Satu fraksi saja tidak cukup sebenarnya, apalagi yang memang oposisi. Kita butuh fraksi lain, koalisi, atau segenap anggota DPRD lain,” terang Miftahul.

 

Brenda Cynthia

Related posts

*

*

Top