Aliansi Mahasiswa Kampus Humanum Masih Memperjuangkan Penurunan UKT Melalui Petisi

STOPPRESS, MP — Sudah hampir dua bulan lamanya sejak FORBES diadakan Jumat (29/5), pihak kampus berjanji akan bantuan keuangan mahasiswa. Namun, Aliansi Mahasiswa Kampus Humanum tetap memperjuangkan penurunan uang kuliah melalui petisi, salah satu alasannya karena dampak pandemi terhadap kondisi keuangan keluarga mahasiswa. Adapun petisi ini telah diisi 622 mahasiswa.

“Aliansi ini adalah gerakan mahasiswa yang terdiri dari tiga organisasi (Media Parahyangan, PUSIK, dan KKBM),” ujar Taffarel Montero (Administrasi Bisnis, 2018) ketua Aliansi Mahasiswa Humanum.

Aliansi ini dimulai dengan permasalahan UKT yang tetap naik di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi. Taffarel menjelaskan, “Organisasi seperti BEM, himpunan, Senat, dan Persatuan Mahasiswa tidak bisa menggerakan tuntutan mahasiswa. Itu peran kami dalam isu UKT ini.”

Pembayaran UKT untuk Semester Ganjil 2020/2021 mendapatkan protes dari mahasiswa Unpar dan terwujud melalui petisi dari Aliansi Mahasiswa Humanum (AMH). Petisi yang beredar selama beberapa hari tersebut ternyata mendapatkan dukungan yang tidak sedikit. “Sudah sekitar 600an mahasiswa yang menandatangani petisi tersebut,” jelas Taffarel.

Dalam tuntutan sebelumnya, kompensasi sebesar Rp. 500.000, rasionalisasi perhitungan bantuan keuangan, dan penurunan UKT masih belum dilakukan oleh pihak kampus. Aliansi merasa kampus belum menjawab tuntutan-tuntutan tersebut.

Maka dari itu, ada empat tuntutan baru dari Aliansi Mahasiswa Kampus Humanum, yang pertama menurunkan biaya UKT dan SKS Semester Ganjil 2020/2021, kedua memberikan subsidi kuota internet untuk mendukung pembelajaran daring Semester Ganjil 2020/2021, ketiga mengembalikan biaya UKPS mahasiswa baru TA 2020/2021, dan terakhir membuka transparansi penggunaan uang mahasiswa dari pihak Universitas Katolik Parahyangan, beserta rinciannya.

Menurut Taffarel, perlu ada tindakan lebih lanjut untuk bisa memenuhi tuntutan mahasiswa. Penurunan perekonomian mahasiswa yang berdampak pada kemampuan untuk membayar uang kuliah menjadi motivasi utama pergerakan ini.

“Harapannya sebenarnya (UKT) ditiadakan, karena kita kan tidak menggunakan fasilitas kampus selama kuliah daring. Atau setidaknya dikurangi,” ucap Taffarel. “Jika BEM mengawal kebijakan kampus terkait bantuan keuangan, kami lebih mengawal pada kebijakan kampus untuk menurunkan UKT.” tegasnya.

Ada beragam alasan mengapa mahasiswa memutuskan turut berpartisipasi mengisi petisi ini. Beberapa mahasiswa menegaskan kondisi keuangan yang menyulitkan mereka untuk membayar secara penuh. Selain itu, mereka juga meminta kampus menetapkan sistem pembayaran fixed rate, yaitu biaya SKS konsisten sampai lulus.

Adapun mahasiswa yang mempertanyakan alokasi dana keuangan organisasi kemahasiswaan dan dana penggunaan fasilitas karena perkuliahan sudah dipastikan daring. Kampus perlu melakukan transparansi seperti yang dijanjikan saat FORBES lalu.

Pergerakan aliansi terbuka tidak hanya untuk mahasiswa aktif, tetapi para alumni dan juga calon mahasiswa baru Unpar 2020/2021. Taffarel mengatakan bahwa ini dilakukan dalam rangka memperjuangkan hak seluruh mahasiswa Unpar dan menciptakan keadilan bagi mereka.

Pergerakan ini tidak akan terbatas hanya pada isu UKT, tetapi akan berkembang untuk memperjuangkan kepentingan mahasiswa. “Aliansi ini akan tetap dilanjutkan ke depannya, bahkan setelah isu UKT selesai.” tegas Taffarel.

Naufal Hanif | Novita | Hanna

Penulis

Related posts

*

*

Top
Atur Size