Aliansi Buruh Jawa Barat (ABJ) Tuntut Rencana Revisi UU Ketenagakerjaan

Salah satu massa yang tergabung dalam aksi demonstrasi Aliansi Buruh Jabar di Gedung Sate. dok/Kavin Faza/ayobandung.com

STOPPRESS, MP – Gedung Sate menjadi tuan rumah atas dua unjuk rasa pada Kamis (22/8) lalu. Selain aksi solidaritas yang digelar oleh Ikatan Mahasiswa se-Tanah Papua di sisi timur gerbang Gedung Sate, di sisi barat terdapat unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Buruh Jawa Barat (ABJ). Sebelas organisasi buruh yang tergabung dalam aliansi tersebut mengutarakan penolakannya terhadap rencana revisi UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tuntutan yang diajukan ABJ adalah penolakan terhadap rencana revisi UU No. 13 tahun 2003 tentang tenaga kerjaan serta rekomendasi penolakan sistem pemagangan nasional.

Isu revisi UU Ketenagakerjaan ini dimulai sejak tahun 2006 melalui munculnya Instruksi Presiden  No. 3 tahun 2006 mengenai Paket Kebijakan Iklim Investasi. Draf sempat dibuat namun ditarik kembali setelah munculnya demonstrasi dari aliansi buruh.

Ajat Sudrajat, koordinator dari ABJ mengatakan bahwa terdapat pasal-pasal yang dinilai merugikan buruh dalam revisi tersebut. Sistem pemagangan nasional dan upah murah adalah salah dua dari pasal yang dinilai bermasalah.

“(red. Aturan sistem pemagangan nasional) rawan terjadi penyalahgunaan oleh pemberi magang nakal. Sistem kerja biasa tapi tidak diberikan upah. Yang bersangkutan hanya diberikan uang saku,” ujar Ajat ketika ditemui di sela-sela demonstrasi.

Draf dari UU Ketengakerjaan ini sempat beredar di media sosial. Namun, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan bahwa draf tersebut hoaks dan revisi UU saat ini sedang dalam tahap kajian.

Tuntutan ketiga aksi ini adalah pencabutan SK Gubernur tentang upah murah.

Melalui SK Gubernur Jabar No. 561/KEP 1220 – yanbangsos/2018 (PDF) tentang upah minimum kabupaten/kota di daerah provinsi Jawa Barat, ABJ menilai terdapat upah yang berada di bawah ketentuan UMK dan menuntut penetapan UMSK di beberapa kabupaten yang beum ada UMSK.

Selain isu revisi UU Ketenagakerjaan yang merupakan isu nasional, ABJ juga mengutarakan tuntutan terhadap isu lokal seperti rencana realokasi akibat program Citarum Harum.

“Program Citarum Harum berdampak pada realokasi perusahaan di Jawa Barat ke segitiga rebana Cirebon, Patimban, dan Kertajati,” tambah Ajat.

ABJ melihat dengan realokasi ini dikhawatirkan buruh yang saat ini telah menerima upah yang besar akan mendapat upah yang lebih kecil karena realokasi dan disesuaikan dengan UMK setempat.

Pemerintah Daerah Jawa Barat memang tengah merencanakan pembuatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan dijadwalkan dapat mulai beroperasi pada tahun 2021. KEK ini diharapkan akan mempermudah investor dan sebagai pusat perekonomian Jawa Barat..

Aksi demonstrasi ini diikuti oleh sebelas aliansi buruh yang terdiri dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI 92), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Gaspermindo, Gabungan Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (GOBSI), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (SP  KEP KSPI), Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Perkumpulan Pengusaha Muslim Indonesia (PPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN).

 

Miftahul Choir || Brenda Cynthia

Related posts

*

*

Top