Aksi Solidaritas Biak Berdarah di Tanah Papua: Menuntut Tanggung Jawab Pemerintah

Situasi Aksi Solidaritas Mengenang 21 Tahun Biak Berdarah pada Sabtu (6/7) di Alun-Alun, Bnadung. dok/Aliansi Panda.

NASIONAL, MP – Pada hari Sabtu (6/7) lalu, Aliansi Persatuan Penegak Demokrasi atau Aliansi Panda mengadakan aksi solidaritas untuk mengenang 21 tahun Biak Berdarah di Papua. Aksi yang dilakukan di Alun-Alun Kota Bandung itu membawa lima tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Aksi yang seharusnya berlangsung selama dua jam tersebut harus berhenti lebih awal atas permintaan pihak polisi karena ada penolakan dari ormas yang hadir pada saat itu juga.

Aksi solidaritas yang seharusnya berlangsung selama dua jam, yakni dari pukul 15.00 sampai 17.00 WIB, harus berhenti lebih cepat sekitar pukul 16.15 WIB. Berdasarkan keterangan dari salah satu peserta aksi, polisi meminta mempercepat aksi. “Polisi terus meminta kita mempercepat aksi karena ada aksi tandingan dari ormas,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan kronologis dari salah satu sosial media Aliansi Panda, bahwa massa tersebut merupakan LSM PMPRI yang sudah tiba terlebih dahulu di sekitar tempat aksi, tepatnya di Jl. Ir. Soekarno. Melalui postingan tersebut, tertulis bahwa aksi solidaritas Biak Berdarah tetap dilakukan walaupun mengalami tekanan dari LSM PMPRI yang juga melakukan aksi di seberang Aksi Solidaritas Biak Berdarah. Kata-kata provokator juga digaungkan, seperti “Ini Bandung, anj***! Pergi dari sini!” dan “Pengkhianat kalian, jangan tinggal di Indonesia!”

Intimidasi fisik berupa penyerangan juga dilakukan oleh LSM PMPRI, ketika orator mengatakan, “Maju, kawan-kawan.” Aksi penyerangan pun dihadang oleh polisi.

Akibat penyerangan tersebut, seorang perempuan yang menjadi peserta aksi mengalami trauma. Selain itu, polisi juga mendesak agar aksi solidaritas Biak Berdarah untuk segera diakhiri.

Hal ini bukan yang pertama kali terjadi dalam aksi yang diselenggarakan oleh Aliansi Panda. Upaya penyerangan yang dilakukan oleh massa tandingan kepada aksi kampanye Aliansi Panda sudah terjadi sebanyak empat kali.

Sejarah dan Tuntutan Masa Lalu

Biak Berdarah merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM yang terjadi di daerah terisolasi di Indonesia, Papua. Berdasarkan laporan investigasi dari Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua yang berjudul “Nama Tanpa Pusara, Pusara Tanpa Nama,”  21 tahun yang lalu, tepatnya 6 Juli 1998, kekerasan dilakukan oleh aparat terhadap rakyat Papua yang sedang melakukan aksi damai pro-kemerdekaan dan pengibaran Bintang Kejora di atas menara air di pesisir Biak. Demonstran sendiri  yang berjumlah 500-1000 orang merupakan masyarakat sipil tidak bersenjata, tinggal di sekitar menara air, dikepung dan ditembak pada dini hari. Mereka digiring oleh aparat ke pelabuhan Laut Biak, dimana mereka dianiaya dan disiksa.

Kekerasan yang terjadi mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan 3 orang hilang. Empat orang yang dievakuasi ke Ujung Pandang mengalami luka berat, 33 orang mengalami luka biasa, 150 orang mengalami penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan, serta mayat misterius sebanyak 32 orang. Mayat-mayat tersebut ditemukan di pesisir pantai Biak. Tanpa melakukan penyelidikan yang independen, aparat menyatakan bahwa mayat tersebut merupakan korban Tsunami di Papua Nugini yang terjadi pada 17 Juli 1998. Tetapi, The Guardian memberitakan bahwa mayat tersebut dibuang dari kapal Angkatan Laut dan telah dimutilasi. Paska kejadian Biak Berdarah, penyiksaan dan kekerasan seksual masih tetap terjadi.

Sampai hari ini, belum ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyikapi kasus pelanggaran HAM Biak Berdarah. Laporan ELSHAM sendiri sudah diberikan kepada Komnas HAM. Tetapi menurut Yan Christian Warinussy, selaku direktur eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH), bahwa Komnas HAM sebagai lembaga yang diberikan kewenangan mengambil langkah hukum, belum melakukan upaya atas kasus tersebut. Ia menambahkan bahwa kasus Biak Berdarah berindikasi kuat sebagai bagian dari pelanggaran HAM berat, merujuk pada amanat Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UU Nomor 26 Tahun 2000.

Lokasi Pengibaran Bendera Bintang Kejora pada 6 Juli 1998, di Atas Menara Air, di Kabupaten Biak Numfor, Papua. (dok/ SP).

Pengibaran Bendera Bintang Kejora yang dinilai sebagai bentuk separatis oleh aparat dan direspon dengan pendekatan militer, tidak bisa dipisahkan dari sejarah kelam integrasi Papua ke Republik Indonesia. Papua sebenarnya telah menyatakan kemerdekaan pada tanggal 1 Desember 1961. Papua hanya menikmati kemerdekaan selama 18 hari, sampai operasi Tri Komando Rakyat (Trikora) dilakukan oleh Soekarno. Tirto memberitakan, bahwa tiga hal penting dalam pidato Trikora oleh Soekarno yang dilakukan pada 19 Desember 1962 di Yogyakarta, yakni menggagalkan pendirian negara Papua, mengibarkan bendera Merah-Putih di Papua dan bersiap untuk mobilisasi umum. Berdasarkan tulisan singkat siaran pers oleh Aliansi Panda bahwa hal ini hanya merupakan perpindahan penjajahan lama, yaitu Belanda ke penjajah baru, yaitu Indonesia.

Aksi solidaritas yang dilakukan beberapa hari lalu membawa sebanyak lima tuntutan. Tuntutan tersebut, yaitu negara bertanggung jawab atas Tragedi Biak Berdarah 1998 yang telah mengakibatkan luka, trauma, kerugian materiil rakyat Papua dan korban nyawa; Membuka ruang demokrasi dan menjamin kebebasan jurnalis di Papua; Tarik TNI dan Polri dari Papua; Memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi demokrasi; Tutup dan hentikan aktivitas eksploitasi perusahaan multinasional, seperti Freeport, British Petroleum, LNG Tangguh, Medco, Corindo, dan sebagainya.

Biak Berdarah bukan satu-satunya kasus pelanggaran HAM yang diabaikan penyelesaiannya oleh pemerintah Indonesia. Masih banyak rentetan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, yang belum mencapai penyelesaian sampai tulisan ini diterbitkan, seperti Wamena Berdarah (2000-2003) Wasior Berdarah (2001), Uncen Berdarah (2006), Nabire Berdarah (2012), Kasus Nduga (2017), dan kasus lainnya.

 

Ranessa Nainggolan || Brenda Cynthia

Related posts

*

*

Top