Media Parahyangan

Menulis Untuk Indonesia

Mahasiswa Bandung: Menggugat Negara!

4 min read

BANDUNG, MP—Mahasiswa dari berbagai elemen dan dari berbagai penjuru Kota Bandung berkumpul di depan Gedung Sate pada Senin (11/04). Pasalnya, BEM SI (Seluruh Indonesia) berunjuk rasa memprotes wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, sulitnya akses kebutuhan sehari-hari seperti minyak goreng, serta harga bahan bakar kendaraan naik. Di depan Gedung Sate mahasiswa menyerukan empat tuntutan, salah satunya ialah mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk mendengarkan suara aspirasi rakyat terkait isu kenaikan harga bahan bakar hingga wacana presidensi tiga periode.

Kelangkaan serta Naiknya Harga BBM

Pertanggal 1 April 2022, Pertamina resmi menaikan harga pertamax menjadi Rp12.500/liter sesuai dengan persetujuan dengan DPR RI yang awalnya akan mencapai harga Rp16.000/liter. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya permintaan ke Pertalite dan berujung kepada kelangkaan bahan bakar itu sendiri, serta masyarakat dipaksa membeli Pertamax yang harganya cukup tinggi berpotensi melambungkan harga-harga barang lainnya. Penggunaan alasan naiknya harga minyak dunia dianggap tidak masuk akal, karena pada 2021 dengan turunnya harga minyak bumi tidak diiringi dengan turunnya harga BBM.

Kelangkaan BBM sudah mulai melanda di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Sumatera sampai ke Jawa. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun menyebut kelangkaan BBM tidak hanya Solar, namun juga bensin non subsidi dengan merek Pertalite (RON 90). Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih. Menurutnya, kelangkaan ini menyebabkan antrian panjang warga untuk mengisi Solar dan Pertalite di sejumlah daerah. Dia menjelaskan, ada beberapa hal yang menyebabkan kelangkaan BBM, di antaranya lonjakan harga minyak, meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya sejak pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Mahal dan Langkanya Minyak Goreng

Indonesia adalah negara penghasil minyak goring kelapa sawit terbesar di dunia. Namun, kelangkaan serta melonjaknya harga minyak goring curah hingga Rp 20.000/liter lebih, apalagi minyak goring kemasan, membuktikan negara tidak bisa menjamin kebutuhan pokok masyarakat serta negara tunduk pada kapitalisme daripada kebutuhan rakyatnya sendiri. Adanya sindikasi mafia pasar dalam distribusi minyak goreng tidak ditangani serius oleh pemerintah, dan malah merespon dengan pencabutan Harga Eceran Tertinggi yang menyebabkan harga minyak goreng semakin tidak terkendali.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita merespons soal masih langkanya minyak goreng curah di pasaran. Ia mengungkapkan industri saat ini masih memproduksi minyak goreng curah. Selain itu, Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) juga baru terbit. Ia menerangkan Permenperin 8/2022 diterbitkan untuk mengatur masalah produksi, termasuk dari distributor sampai ke pengecer.

Represifitas Aparat dan Perampasan Ruang Hidup

Kriminalisasi aparat terhadap massa yang melaksanakan aksi kerap terjadi. Mulai dari pemukulan, penangkapan paksa, sampai penembakan sehingga menimbulkan korban jiwa akibat kekejaman aparat negara, menambah panjang daftar korban yang meregang nyawa akibat peluru aparat ketika ‘mengamankan’ aksi massa. Aparatur negara jelas melanggar UU No 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa petugas kepolisian dalam menjalankan tugas harus senantiasa bertindak sesuai norma hokum, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Polemik perampasan tanah rakyat juga marak terjadi seiring denan represifitas aparat. Kasus-kasus seperti penggusuran yang terjadi di Wadas, Bulukumba, Sembalun, Parigi Moutong, Anyer Dalam, dan banyak tempat lainnya menjadi bukti rakyat masih terbelenggu oleh system setengah feudal yang hanya mengabdi pada tuan tanah besar seperti Sinarmas Group, PT PN, Agro Jabar, Perhutani, dan borjuasi lainnya. Oleh karena itu, reforma agrarian sejati dibutuhkan serta bersifat mendesak yang harus terus digelorakan demi pemenuhan hak rakyat atas tanah, air, dan udara di seluruh wilayah Indonesia.

Kepastian Hukum Sisdiknas serta TPKS

Wacana RUU Sisdiknas akan dibuat seperti Omnibus Law ini berpotensi akan hanya menguntungkan pihak-pihak investor dibandingkan mengembalikan pendidikan untuk kepentingan rakyat. Isi RUU ini semakin melanggengkan konsep pendidikan sebagai komoditas jasa yang dapat diperjualbelikan dan tidak bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu penting bagi mahasiswa untuk mengawal dan mengkritisi bagaimana perumusan RUU ini agar dapat mengembalikan marwah pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi pada rakyat banyak.

Indonesia baru saja memiliki regulasi tentang penanganan kekerasan seksual. Setelah aksi, pada tanggal 12 April 2022 pemerintah secara resmi menetapkan UU TPKS. Sebelumnya mahasiswa mendorong inisiatif masyarakat sipil dalam pengajuan RUU TKS. Mulanya terdapat pengurangan substansi dalam RUU TPKS yang berpotensi menghambat penanganan kasus kekerasan seksual.

Tuntutan Mahasiswa Kepada Pemerintah

Adapun sebagai berikut tuntutan lainnya yang disampaikan oleh mahasiswa kepada pemerintah.

  1. Mendesak dan menuntut pemerintah untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok serta menyelesaikan permasalahan ketahanan bahan pokok.
  2. Menuntut pemerintah untuk menstabilkan dan mengwasi pendistribusian BBM Subsidi di seluruh Indonesia.
  3. Penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan serta penundaan pemilu.
  4. Mendesak dan menuntut pemerintah untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN.
  5. Mendesak dan menuntut pemerintah untuk menyelesaikan konflik Agraria di seluruh Indonesia.
  6. Mendesak dan menuntut pemerintah untuk menghadirkan PERPU atas UU KPK No 19 tahun 2019, serta kembalikan Marwah KPK sebagai realisasi janji-janji Presiden dalam agenda pemberantasan korupsi dan tegakan Amanat TAP MPR No. 11 tahun 1998.
  7. Turunkan kenaikan pajak PPN/PPH/PBB
  8. Hentikan represifitas aparat.
  9. Wujudkan reforma Agraria sejati dan industrialisasi nasional yang merakyat.
  10. Kawal penyusunan rancangan undang-undang system pendidikan nasional

Tuntutan mahasiswa dalam aksi 11 April 2022 diharapkan dapat tersampaikan kepada pemerintah, dan dapat segera terealisasikan karena menyangkut hajat hidup orang banyak serta kepentingan rakyat secara luas.

Reporter/Penulis: Andrian Rizky

Editor: Muhammad Rizky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *