Media Parahyangan

Menulis Untuk Indonesia

FGD FH UNPAR-Imparsial: Menilik UU PSDN Jelang Putusan MK

3 min read

NASIONAL, MP—Undang-Undang yang carut marut masih menjadi momok bagi negara Indonesia. Fenomena tersebut dibuktikan dengan banyaknya permohonan uji formil maupun uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (PSDN) dengan Sidang Perkara Nomor 27/PUU-XIX/2021.

Pada dasarnya, Undang-Undang ini muncul karena adanya kemungkinan ancaman yang menghantui Indonesia sekarang ini sehingga perlu dibuat pengaturan tentang sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Berdasar pada Pasal 1 huruf 2 UU PSDN, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.

Jelang putusan MK mengenai UU PSDN, lembaga Imparsial bekerjasama dengan FH Unpar menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Membedah Pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan Negara dari Perspektif Hukum dan HAM: Jelang Putusan Mahkamah Konstitusi pada Kamis (07/03), yang diselenggarakan di Gedung PPAG Unpar dengan menghadirkan 4 pembicara yaitu Tristam Pascal Moeliono (Akademisi FH Unpar), Al-Araf (Ketua Central Initiative), Gufron Mabruri (Direktur Imparsial), dan Zaky Yamani (Campaigner di Amnesty International).

Cacat Prosedur Pembentukan Undang-Undang

Terdapat beberapa pokok keberatan terhadap UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN. Persoalan pertama menyoal aspek formil pembentukannya yang terkesan ugal-ugalan dan diselesaikan dalam tempo yang singkat serta tanpa melibatkan masyarakat dalam pembahasannya. Berdasarkan Pasal 96 Ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pemberian masukan itu lebih lanjut dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi. 

“Pelibatan publik atas pembentukan UU ini sangatlah terkesan mendadak dan terbatas. Artinya partisipasi publik ini tidak terlaksana. Undangan untuk mendiskusikan materi muatan Rancangan Undang-Undang ini juga baru dikirim malamnya, pagi harinya sudah Rapat Dengar Pendapat Umum,“ ujar Gufron.

Melanggar HAM

Dalam UU PSDN ini, masyarakat dapat mendaftarkan diri menjadi Komponen Cadangan (Komcad) untuk memperbesar dan memperkuat Komponen Utama (TNI). Namun, kebebasan masyarakat tersebut, hanya sebatas pada mendaftar atau tidak mendaftar. Jika ia sudah terpilih menjadi Komcad, berdasarkan Pasal 77 ayat 1 UU PSDN, maka ia tidak boleh menolak tugas yang diberikan dengan konsekuensi pidana. 

Menurut Al-Araf, hal tersebut jelas melanggar HAM atas kebebasan berkeyakinan dalam Konstitusi. Kemudian ia memberikan contoh ketentuan internasional yaitu ICCPR yang bertentangan dengan pemaksaan tersebut yaitu prinsip conscientious objection yang mengakui bahwa setiap warga negara yang atas dasar keyakinan dan agamanya berhak menolak dalam wajib militer karena menolak penyelesaian konflik dengan senjata.

“Harusnya kebebasan itu dari awal (saat mendaftar) sampai akhir (saat ditugaskan), enggak boleh setengah setengah. Artinya, seseorang harusnya boleh menolak tugas yang diberikan walaupun ia sudah dinyatakan sebagai Komponen Cadangan,” tegas Al-Araf.

Memicu Konflik Vertikal dan/atau Horizontal

Persoalan berikutnya terkait dengan definisi ancaman yang berpotensi memicu konflik vertikal dan/atau horizontal. Hal ini berangkat dari perluasan definisi “ancaman” yang diatur dalam UU PSDN ini. Menurut Pasal 4 ayat (2) UU PSDN, ancaman terdiri atas ancaman militer, ancaman non militer, dan/atau ancaman hibrida. Lebih lanjut, ketiga ancaman tersebut dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, bencana alam, dan lain-lain. Definisi tersebut membuka kemungkinan perang horizontal antara Komcad (sipil) melawan sipil lain. 

Maka dari itu, pembatasan kata ancaman dan tugas Komcad haruslah tegas diatur.

“Gradasi ini penting untuk menentukan batasan yang menjadi keperluan komponen cadangan. Sehingga tidak semua ancaman bisa menggunakan komponen cadangan,” ujar Tristam.

Selain itu, dalam UU PSDN juga memuat ketentuan bahwa sumber daya non manusia dapat dijadikan sumber daya nasional. Menurut Al-Araf, ketentuan seperti itu akan menimbulkan konflik agraria dimana militer dapat sewenang-wenang mengambil fasilitas yang dimiliki sipil.

Bukan Obat yang Tepat Untuk Penyakit di Ranah Militer

Melihat urgensi dari UU ini yang menjadi payung hukum untuk keterlibatan masyarakat dalam ancaman yang dihadapi negara mengindikasikan bahwa ada ketidakpercayaan diri negara terhadap militer yang ada sekarang ini. Kekuatan militer tidak bisa hanya dilihat sebatas keahlian dan jumlah pasukan saja tapi juga sistem di dalamnya. 

“Jangan-jangan masalah TNI ini bukan persoalan pasukan atau amunisi yang kuat, tapi hal-hal lain seperti korupsi di sektor oligarki. Ini (korupsi) sangat berbahaya karena dapat merusak manusia dan peralatan yang dimiliki,” ujar Zaky.

Sebagai penutup, kesimpulan diskusi kali ini adalah negara hendaknya mempertimbangkan kembali urgensi dari dibentuknya UU PSDN yang memuat Komcad. Pemahaman konsep bela negara untuk sipil, tidak bisa diselesaikan melalui wajib militer, melainkan dengan proses pendidikan (kognitif). Pengaturan mengenai penguatan militer dari dalam seperti profesionalitas, kesejahteraan prajurit, dan alutsista dinilai jauh lebih penting daripada menambah pasukan dari unsur sipil (Komcad). 

Reporter/Penulis: Rariq Muhammad Ghani Ricky

Editor: Muhammad Rizky

Leave a Reply

Your email address will not be published.