Media Parahyangan

Menulis Untuk Indonesia

Babak Baru Kasus Haris-Fatia: Kemunduran Demokrasi?

2 min read

NASIONAL, MP—Kepolisian Daerah Metro Jaya Jakarta (Polda Metro Jaya) (18/03) secara resmi menetapkan status tersangka (pasal pencemaran nama baik) kepada dua orang aktivis, yakni Haris Azhar serta Fatia Maulidiyanti. Hal ini turut dibenarkan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan. Sebelumnya, Haris dan Fatia sempat diperiksa selama 6 jam oleh penyidik pada 18 Januari 2022 dengan 37 pertanyaan.

Penetapan tersangka ini merupakan ‘buntut panjang’ dari sebuah unggahan di kanal Youtube milik Haris Azhar yang dirilis pada 20 Agustus 2021 berjudul “Ada Lord Luhut di Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya, Jenderal BIN Juga Ada!”.

Dalam unggahan video tersebut, Haris dan Fatia mengungkapkan bahwa Luhut ikut ‘bermain’ di dalam proyek penambangan emas di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Setelah unggahan tersebut viral, Luhut melayangkan somasi dan meminta keduanya untuk meminta maaf secara terbuka. Sayangnya, permintaan tersebut tidak diindahkan oleh Haris dan Fatia. Setelah itu, barulah Luhut melaporkan keduanya ke pihak kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik.

Polda Metro Jaya sempat menyediakan tempat bagi kedua belah pihak untuk bermediasi. Namun, upaya ini gagal karena kedua belah tidak saling bertemu dengan berbagai alasan.

Respon Pasca-Penetapan Status Tersangka

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Haris Azhar merasa bahwa penetapan tersangka terhadap dirinya merupakan salah satu bentuk pembungkaman yang dilakukan oleh pejabat publik.

“Ini politis. Ini upaya pembungkaman, baik membungkam saya, membungkam masyarakat sipil, dan sekaligus menunjukkan bahwa ada diskriminasi penegakan hukum,” ungkap Haris saat hendak diperiksa di Polda Metro Jaya.

Fatia turut berkomentar bahwa dirinya dan Haris telah melakukan riset yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga berkata bahwa dirinya dan Haris tidak menyerang pribadi seorang Luhut Binsar Pandjaitan.

Beragam respon pun muncul di dunia nyata maupun dunia maya. Di twitter, terdapat tagar #MosiTidakPercaya serta #KamiBersamaHarisFatia yang ramai beredar. Tak hanya datang dari warganet, beberapa pejabat partai juga turut mengomentari kasus yang menimpa Haris dan Fatia.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan Fecho mengatakan bahwa upaya untuk membungkam pihak oposisi adalah perilaku rezim otoriter. Ia menambahkan bahwa sesungguhnya, peran oposisi bagi negara demokrasi sangatlah dibutuhkan.

Penetapan tersangka terhadap Haris serta Fatia juga mendapatkan perhatian dari Ujang Komaruddin, Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Ia menganggap bahwa penetapan tersangka terhadap Haris dan Fatia merupakan suatu kemunduran bagi demokrasi, sebab memolisikan merupakan suatu sikap anti-kritik.

Di samping semua itu, ada pihak-pihak yang pro alias mendukung keputusan Luhut terhadap Haris dan Fatia, salah satunya adalah politisi PDI Perjuangan, Ruhut Sitompul. Ia mengatakan bahwa Haris dan Fatia telah memfitnah Luhut dan memandang bahwa ini sebagai bentuk ‘pelajaran’ bagi keduanya.

Hingga saat ini, berbagai pihak terus mempersoalkan apakah kasus ini merupakan isu pembungkaman kritik atau pencemaran nama baik. Namun yang jelas, peristiwa ini mengindikasikan adanya keperluan untuk mengevaluasi secara sungguh-sungguh kualitas demokrasi Indonesia saat ini dan bagaimana ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil dapat dibangun untuk kedepannya.

Penulis: Jonathan Kay Christian

Editor: Vincentia Jyalita

Leave a Reply

Your email address will not be published.