Media Parahyangan

Menulis Untuk Indonesia

Polemik Logo Halal Baru, Fungsionalitas vs Estetika

3 min read

Logo halal baru yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag).
Sumber: Kompas

NASIONAL, MP—Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) lewat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara resmi menerbitkan logo halal baru. Logo halal yang baru akan secara praktis berlaku pada 1 Maret 2022. Ini terbukti dari ditandatanganinya surat Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022.

Aturan Dasar Perubahan Logo

Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas, mengungkapkan bahwa keputusan ini didasarkan pada perintah pasal 37 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH.

Sebelumnya, sertifikasi halal di Indonesia, dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, dengan berlakunya aturan baru ini, ada pemindahan wewenang dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

Saat ini, pemerintah juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan serfitikasi. Pemerintah memberikan kesempatan bagi penyelenggara usaha untuk mengganti logo halal yang lama menjadi baru. Untuk produk yang belum mendapat sertifikat halal dari BPJPH Kemenag setelah 1 Maret 2022, maka para pelaku usaha wajib untuk menghabiskan stok kemasan, dan selanjutnya segera gunakan logo halal baru.

Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga turut menanggapi keputusan logo halal baru yang dikeluarkan pemerintah. Mereka menganggap bahwa keputusan ini adalah suatu kebijakan publik yang sebaiknya meminta partisipasi rakyat.

Kepala bidang fatwa MUI, Asrorun Ni’am Sholeh berkata bahwa, “Sebagai kebijakan publik tentu idealnya menyerap aspirasi publik yang hidup di tengah masyarakat, mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Dan penetapan label halal itu termasuk di dalamnya bagian dari mata rantai tak terpisahkan dari proses sertifikasi halal.”

Pihak MUI mengungkapkan juga bahwa keputusan untuk menggunakan logo baru ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal. MUI mengunkapkan bahwa pada kesepakatan di tahap awal ada tiga unsur yang ingin ditekankan dalam logo baru tersebut. Tiga unsur itu adalah BPJPH, MUI, dan kata halal yang mana kata MUI dan halal dituliskan dalam Bahasa Arab.

Makna Logo

Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Agama mengungkapkan bahwa logo baru ini sarat akan makna yang melekat padanya. Pemerintah memilih bentuk gunungan yang menyerupai pewayangan karena pada dasarnya wayang adalah produk kebudayaan asli Indonesia yang sudah dikenal dunia secara luas.

Dengan demikian, pemerintah berpendapat bahwa kaligrafi tersebut menggambarkan suatu kelekatan terhadap budaya asli Indonesia. Disamping itu, hal tersebut dapat digunakan sebagai representasi terhadap Indonesia itu sendiri.

Kontroversi Logo Halal Baru

Ketua MUI Anwar Abbas juga turut mengkritik keputusan ini. Ia mengungkapkan bahwa logo bahwa segi artistik terlalu dikedepankan sehingga, segi semantik, terkhusus kata halal berbahasa Arab tidak terlalu terlihat.

Logo ini tentunya berbeda dengan yang dipunyai oleh MUI. Logo sebelumnya berwarna hijau dan terdapat kata halal dalam huruf arab, yang di bawahnya tertulis alfabet latin “HALAL” berwarna putih. Lalu, terdapat tulisan “Majelis Ulama Indonesia” di sekeliling logo tersebut.

Senada dengan apa yang disampaikan Ketua MUI, banyak pihak juga menilai bahwa logo baru ini tidak terlalu jelas. Kaligrafi yang terkandung di logo baru ini menyerupai gunungan yang biasa dipakai di dunia pewayangan. Di bawahnya, terdapat tulisan “HALAL INDONESIA”.

Banyak pihak juga yang berargumen bahwa kata ‘halal’ tidak dapat dibaca dengan jelas di logo baru. Jika dibandingkan dengan logo halal di negara lain, tampak logo baru terlihat ‘lain daripada yang lain’.

Disamping itu semua, terdapat juga kontroversi tentang pemilihan kaligrafi yang dimiliki identik dengan kebudayaan Jawa. Banyak yang menilai bahwa hal ini akan meningkatkan rasa Jawa Sentris dalam masyarakat. Padahal, kita semua tahu bahwa Indonesia tidak hanya terdiri dari Pulau Jawa.

Respon netizen di media sosialpun beragam.

“Bagusan Halal logo baru ahhh. Lebih nyeni dan gak konservatif,” ujar netizen akun @gathoe18.

“Logo halal yg baru bagus kok.. Menurut aku sih lebih mirip kubah masjid dan kaligrafinya jiga bagus… Hmmm.. Ada apa di balik protesnya ini ya,” ungkap akun @hogapigasina.

Tidak hanya bentuknya, secara fungsi, label halal yang baru dianggap dapat menjadi beban produksi, yakni terkait perubahan desain pada kemasan produk. Bagaimanapun, para pelaku UMKM lebih membutuhkan alur birokrasi yg mudah untuk bs memperoleh sertifikasi,” ujar akun @umma_fatih

“Logo halal dari MUI masih sah menurut hukum. Tdk perlu diganti atau melakukan proses yg baru,” ungkap akun @KingOfLipServis

Penulis: Jonathan Kay Christian

Editor: Muhammad Rizky

Leave a Reply

Your email address will not be published.