Media Parahyangan

Menulis Untuk Indonesia

[OPINI] Dilema Pembangunan Ibu Kota Negara Baru

4 min read

Render akhir tata letak pusat Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Sumber: Rumah123

Pada rapat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dilaksanakan 3 Desember 2021, keputusan untuk memindahkan ibu kota negara ditetapkan. Hal ini adalah proses lanjutan dari Surat Presiden (Surpres) Joko Widodo tertanggal 29 September 2021 mengenai keputusan pemindahan Ibu Kota Negara baru, yang semula berada di Jakarta, untuk dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

Di dalam rapat tersebut, Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) resmi disahkan alias disetujui. Pada Selasa, 18 Januari 2022 kemarin, Panitia Khusus (Pansus) yang terdiri dari berbagai anggota fraksi dan komisi. Melalui Sidang Paripurna, DPR secara resmi menetapkan RUU IKN menjadi Undang-Undang Ibu Kota Negara. 

Hal ini didukung oleh delapan fraksi di DPR, yakni Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN dan Fraksi PPP. Fraksi PKS adalah satu-satunya partai yang tidak menyetujui hal ini. 

Beragam reaksi pun muncul dari berbagai kalangan. Sebagian berada di dalam posisi mendukung dan sebagian lain menolak. Bagi kalangan yang menolak, proyek ini dipandang sebagai suatu kesia-siaan, mengingat bahwa lebih dari separuh anggaran yang terdapat di dalam APBN akan dialokasikan untuk pembangunan ibu kota baru. 

Sementara, argumen Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota adalah: 

  1. Sekitar 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa.
  2. Kontribusi ekonomi per pulau terhadap PDB Nasional tidak merata.
  3. Krisis ketersediaan air di pulau Jawa terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur.
  4. Konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa.
  5. Pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabekpunjur.
  6. Meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi.

Jika kita melihat fakta, Jakarta memang mengalami permasalahan yang abstrak dan kompleks. Jakarta adalah salah satu kota paling padat penduduk di seluruh dunia, dengan menempati posisi ke-9. Parameter yang digunakan daripada kesimpulan itu antara lain: ketersediaan lahan luas dan lahan bebas dari bencana. Saat ini, kepadatan penduduk di Jakarta rata-rata 18.603 jiwa/km2

Jakarta juga berjuang di bawah beban lingkungan yang besar. Kualitas udara di kota itu telah jatuh selama beberapa bulan terakhir, mencatat kondisi yang lebih buruk pada bulan Juni daripada kota-kota yang terkenal tercemar seperti Delhi dan Beijing, mendorong sekelompok aktivis dan pencinta lingkungan untuk menuntut pemerintah mengambil tindakan. Masalah banjir juga nampaknya menjadi agenda tahunan di Jakarta. Permasalahan tentang naiknya air laut sebesar 25 cm per tahun pun menjadi ancaman.

Masalah ini turut diperparah oleh penambahan bangunan-bangunan baru seperti pusat perbelanjaan dan bahkan kantor pemerintah yang akan semakin memperparah tingkat kepadatan. Hal ini turut mengancam ruang hijau di dalam kota. Melalui alasan ini, nampaknya cukup masuk akal untuk seorang Joko Widodo untuk memutuskan pemindahan ibu kota.

Namun, ada juga objeksi dari berbagai pihak mengenai konsentrasi penduduk serta permasalahan ekonomi lainnya. Banyak pihak yang menilai bahwa solusi pemindahan ibu kota tidak akan bisa menyelesaikan masalah penduduk yang terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota dipandang sebagai irelevansi terhadap situasi sosial yang ada. Kita dapat juga bertanya mengenai hal ini, “Bagaimana pemindahan ibu kota dapat menyesaikan hal-hal serupa?” 

Masalah ketimpangan ekonomi serta distribusi yang kurang merata di negara ini nampaknya harus diselesaikan dengan kebijakan-kebijakan pendidikan, berbarengan juga dengan ekonomi makro. Pertama, kebijakan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan tingkat serta juga kompensi lulusan dari berbagai jenjang pendidikan diharapkan mampu mendorong pemerataan akses ke pendidikan membantu mengurangi ketimpangan. 

Kedua, peningkatan usaha-usaha untuk pemerataan harus juga memberdayakan sumber tenaga kerja dengan meningkatkan lapangan kerja, sehingga penyebaran pendapatan tidak terkonsentrasi atau beragam. Pemerataan bidang-bidang seperti Kesehatan, akses pendidikan, keuangan juga harus serta-merta dilakukan untuk menghapus ketimpangan serta kesenjangan.

Satu masalah juga muncul ketika kita berbicara tentang pemindahan ibu kota. Semula, Presiden Joko Widodo berjanji tidak akan mempergunakan APBN dalam proses pemindahan, maupun pembangunan ibu kota. Namun, pemerintah meralatnya. Secara resmi, porsi APBN untuk pemindahan ibu kota adalah sebanyak 53,3%. 

Hal ini memicu pergunjingan dari berbagai pihak. Banyak pihak yang menilai bahwa alokasi APBN sebesar Rp. 466 triliun (53,3%) terlalu tinggi, mengingat ada berbagai faktor lain yang jauh lebih penting seperti pengembangan sektor UMKM yang selama ini terdampak oleh pandemi, BPJS yang defisit, dan upaya-upaya pemulihan pasca-pandemi di berbagai bidang yang seharusnya menjadi prioritas utama daripada APBN. Jika memang alokasi anggaran untuk hal-hal tersebut dikurangi demi pemindahan ibu kota, akan ada segudang permasalahan akibat efek domino alokasi anggaran yang barangkali terlalu kecil.

Hal-hal di atas telah nampaknya menjadi satu dilemma, kontradiksi yang membingungkan kita. Di satu sisi, ada sekelumit persoalan yang menjadi alasan untuk pemindahan, namun di sisi yang lain alasan pemerintah untuk memindahkan ibu kota nampaknya tidak argumentatif dan tendensius untuk menimbulkan persoalan-persoalan pelik. Yang pasti, kita harus tetap ‘mengawal’ proses serta pemindahan ibu kota, jika memang terealisasi, atensi pemerintah terhadap persoalan-persoalan esensial lainnya tidak boleh hilang. 

Penulis: Jonathan Kay Christian

Editor: Muhammad Rizky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *