Media Parahyangan

Menulis Untuk Indonesia

Penggusuran Warga Anyer Dalam: Tanah Rakyat Milik Rakyat

4 min read

Bangunan rumah warga Anyer Dalam yang rata dengan tanah setelah digusur.
(Dokumentasi MP/Andrian Rizky)

NASIONAL, MP—Senin (14/02) Warga Anyer Dalam yang terdampak oleh penggusuran PT. Kereta Api Indonesia (KAI) menggeruduk kantor Kelurahan Kebonwaru untuk mempertanyakan hak kepemilikan tanah mereka terkait sengketa lahan tempat tinggal warga dengan lahan milik PT. KAI. Warga menuntut agar kelurahan mempertanggungjawabkan hak surat kepemilikan tanah yang digusur oleh PT. KAI.

Kami hanya menuntut LurahKebonwaru untuk mempertanggungjawabkan hak atas surat kepemilikan tanah dan ruang hidup kami yang dirampas oleh negara secara sepihak tanpa persetujuan dengan warga penghuni Anyer Dalam”, ujar seorang warga yang terdampak oleh penggusuran tersebut.

Ini merupakan hari terakhir warga yang terdampak penggusuran tersebut untuk meminta keadilan serta dukungan dari masyarakat luas sebelum menghadapi putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 15 Februari 2022.

Penggusuran RT 05 & RT 06

Kamis (18/11), PT. KAI membawa Polsuska, Aparat Kepolisian, dan Satpol PP yang berjumlah kurang lebih 300 orang melakukan penggusuran terhadap tempat tinggal warga Anyer Dalam dengan menggunakan alat berat. Total rumah yang dirobohkan oleh PT. KAI berjumlah 25 unit di wilayah RT 05 dan RT 06 di Jalan Anyer Dalam, Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batununggal. Penggusuran yang dilakukan didasarkan atas ‘klaim’ PT.KAI terhadap tanah yang dihuni oleh warga Anyer Dalam yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan mega proyek Laswi City Heritage yang merupakan proyek kerjasama PT. KAI dan PT. Wijaya Karya (WIKA).

Sebelumnya, warga Anyer Dalam pada akhir Agustus 2021 telah menggugat PT. KAI atas klaim aset tanah ke Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor gugatan: 322/Pdt.G/2021/PN.Bdg. Dalam gugatan tersebut, warga mempertanyakan bukti kepemilikan tanah oleh PT. KAI yang meng-‘klaim’ tanah milik mereka sebagai aset perusahaan BUMN tersebut. Pasalnya, PT. KAI memiliki surat kepemilikan lahan tempat tinggal mereka dari 1988, sedangkan warga Anyer Dalam memiliki surat kepemilikan lahan serta PBB sejak 1970-an.

“Ibu saya menetap disini sejak 1976. Beliau dari dulu memiliki surat kepemilikan lahan dan surat Pajak Bumi Bangunan malah ada juga dari dulu. Dari awal kepemilikan lahan sampai sebelum terjadi konflik, PT. KAI dan warga sekitar tidak pernah mempermasalahkan hal semacam ini. Loh kok sekarang baru dipermasalahkan? Kenapa ga dari awal biar jelas?” ujar seseorang korban penggusuran pada Senin (14/02).

Selain menempuh jalur hukum, warga Anyer Dalam juga sampai hari ini masih terus bertahan di atas puing-puing lahan mereka yang masih tersisa. Warga biasanya membangun dapur umum, mengadakan agenda, dan menjaga serta mengambil apa saja yang sekiranya masih tersisa. Warga Anyer Dalam menganggap bahwa hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan mereka terhadap penggusuran paksa yang dilakukan oleh PT. KAI dan PT. WIKA.

Ganti Rugi Yang Tetap Merugikan

Warga Anyer Dalam merasa dirugikan dengan uang penggantian lahan serta ongkos bongkar hunian. Pasalnya, mereka hanya diberikan uang yang sangat kecil oleh PT. KAI dan tidak mengikuti harga tanah pada umumnya. Untuk rumah semi-permanent diberikan uang pengganti 200 ribu per meter dan untuk rumah permanent diberikan uang sebesar Rp 250 ribu per meter. Uang bongkar ini berdasarkan ketentuan SK Direksi PT. KAI.

“Padahal kalau dilihat dengan harga tanah daerah Kecamatan Batununggal, harga tanah per meternya bisa sampai 12 juta rupiah. Ini kami setengahnya aja gadapet, ya rugi dong kitanya,” ujar penghuni RT 05 yang menjadi korban penggusuran.

Semua ini bermula pada tahun 2018 saat PT. Wika mengundang warga Anyer Dalam untuk berkumpul di kantor Kelurahan Kebon Waru. Pada kesempatan tersebut, mereka diberi tahu bahwa PT. WIKA akan membangun proyek Laswi City Heritage di lahan PT. KAI, dibelakang pemukiman warga Anyer Dalam yang dibatasi oleh benteng pemisah lahan. Warga Anyer Dalam yang hadir pada pertemuan tersebut masing-masing diberikan uang sebesar 500 ribu sebagai permintaan maaf atas kebisingan konstruksi, serta diberikan uang sebesar 1 juta dan mereka dipaksa menandatangani sebuah dokumen pembangunan proyek.

Bukti Kepemilikan Tanah PT. KAI Ternyata Tidak Jelas

PT. KAI tidak bisa menunjukan bukti kepemilikan tanah. Meskipun PT.KAI pernah menunjukan Surat Hak Pakai nomor 6, namun disaat ditanya oleh warga terkait keterangan batas kepemilikan tanah PT. KAI tidak bisa menunjukannya. Warga selalu bertanya apakah tanah milik PT. KAI hanya sampai pemukiman yang digusur atau hanya sampai benteng pemisah lahan saja. Hasilnya setelah ditelusuri melalui pengecekan di Badan Pertanahan Nasional, pemukiman warga masuk ke jalur hijau yang artinya tanah PT.KAI tetap berada di dalam benteng pemisah.

Jika mengacu pada surat penghunian lahan, ada warga yang sudah tinggal di Anyer Dalam sejak 1957 dibuktikan dengan Surat Pajak Bumi Bangunan. Selama tinggal lebih dari 60 tahun, beliau tidak pernah bermasalah soal kepemilikan tanah dengan PT.KAI. Namun kini, beliau terancam terusir karena PT.KAI mengklaim kepemilikan tanah tempat rumah yang beliau tinggali dan dirikan.

Kabar Terkini Konflik Anyer Dalam

Hari ini Senin (14/02) merupakan hari terakhir warga Anyer Dalam yang terdampak melakukan Aksi Geruduk kantor Kelurahan Kebon Waru untuk mempertanggungjawabkan surat kepemilikan penguasaan fisik atas lahan yang mereka tinggali sebelum Selasa (15/02) warga berhadapan dengan putusan pengadilan atas nasib tempat tinggal mereka. Mereka berharap, Kelurahan Kebon Waru mempertanggungjawabkan kepemilikan bukti fisik tanah yang mereka tempati adalah milik warga Anyer Dalam dan bukan milik PT.KAI. Dengan adanya bantuan yang diberikan oleh LBH serta kolektif masyarakat yang ikut peduli dengan perjuangan mempertahankan hak atas ruang hidup mereka, diharapkan mereka mendapatkan hasil yang terbaik setelah melalui jalur hukum di pengadilan.

Penulis/Reporter: Andrian Rizky

Editor: Muhammad Rizky

Leave a Reply

Your email address will not be published.