Media Parahyangan

Menulis Untuk Indonesia

Ujaran Arteria Dahlan: Sentimen Anti-Sunda atau Kesalahpahaman Retorika?

4 min read

Arteria Dahlan saat diwawancari sejumlah media nasional.
Sumber: VOI Indonesia

LIPUTAN, MP—Jumat (4/2/2022) lalu Polda Metro Jaya mengumumkan bahwa Arteria Dahlan, anggota DPR-RI fraksi PDIP yang terjerat kontroversi ujaran kebencian awal tahun ini, tidak akan disanksi pidana karena kasus yang dilaporkan tidak memenuhi unsur-unsur yang relevan.

“Pendapat saudara Arteria Dahlan dalam persoalan ini tidak memenuhi unsur perbuatan ujaran kebencian dan SARA yang diatur dalam Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE”, ujar Kombes Endra Zulpan, Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Penjelasan Zulpan membawa lebih banyak perdebatan karena sudah tercapnya Arteria Dahlan sebagai seorang figur yang menyudutkan Suku Sunda dalam rapat resmi DPR RI. 

“Ujaran Kebencian” terhadap Suku Sunda

Sebelumnya, pelaporan yang disebut oleh Zulpan khususnya merujuk kepada instansi kontroversial menyangkut seorang Kejaksaan Tinggi dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI Dengan Jaksa Agung RI yang dilaksanakan pada 17 Januari.

“Ada kritik sedikit, Pak JA (Jaksa Agung). Ada Kajati, pak, yang dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai Bahasa Sunda. Ganti, pak, itu. Kita ini Indonesia. Jadi orang takut kalau ngomong pakai Bahasa Sunda entar orang takut, pak, ngomong apa dan sebagainya,” ucap Arteria Dahlan kepada Jaksa Agung.

Pada 19 Januari, Paguyuban Seni (PASE) menggugat Arteria Dahlan berdasarkan anggapan bahwa pernyataan tersebut telah melukai pengguna Bahasa Sunda. Spesifiknya, PASE melaporkan Arteria Dahlan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

“Kami dari PASE Jabar akan melakukan gugatan terhadap Arteria Dahlan, kami mohon dukungan kepala seluruh jajaran seniman yang ada di Jawa Barat, saatnya Jawa Barat bangkit, saatnya paguyuban seniman menjadi pelopor perjuangan membela tanah Sunda,” papar Asep Permana dalam pesan suara yang ia kirimkan ke media.

Sehari setelah pelaporan PASE, Majelis Adat Sunda melaksanakan pelaporan mereka sendiri kepada Polda Jawa Barat sebagai respon ke pernyataan Arteria yang sama. Ari Mulia Subagja Husein, selaku Pupuhu Agung Dewan Karatuan Majelis Adat Sunda, mereferensikan salah satu pasal dari UUD sebagai basis dari laporan tersebut.

“Kemarin kejadian di RDP DPR RI ini sudah menyalahi melanggar UUD pasal 32 yang ini kami menjadi dasar melaporkan ke Polda Jawa Barat,” ujarnya.

UUD pasal 32 sendiri digunakan sebagai landasan karena mengandung ayat 2 yang mendorong “negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.

Tidak Ada Unsur Pidana?

Endra Zulpan, sebagaimana mengatakan di awal, memaparkan bahwa kasus yang dilaporkan oleh Majelis Adat Sunda tidak bisa ditanggapi sebagai sebuah tindakan pidana. Keputusan ini tidak hanya dibuat berdasarkan analisis Polda, namun juga melalui evaluasi yang dilakukan oleh pakar bahasa, pidana, dan hukum ITE.

“Kami menyimpulkan berdasar pendapat para ahli dan juga pendalaman yang dilakukan para penyidik dari Ditkrimsus Polda Metro Jaya,” ujar Enda Zulpan pada 4 Februari.

Zulpan menjelaskan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia sudah dituntut oleh Pasal 33 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.

“Di antaranya, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi,” sebutnya.

Selebihnya, Zulpan mengklarifikasi bahwa Arteria Dahlan selaku anggota DPR memiliki hak imunitas yang melindunginya dari hukum pidana untuk opininya yang dikeluarkan dalam konteks resmi.

“Yang bersangkutan juga memiliki hak imunitas, sehingga tidak dapat dipidanakan pada saat yang bersangkutan mengungkapkan pendapatnya pada saat atau dalam forum rapat resmi yang dilakukan seperti yang terjadi dalam persoalan ini,” papar Zulpan.

Hak imunitas yang dirujuk oleh Zulpan diperlihatkan dalam pasal 224 UU 17/2014 tentang MD3 di mana dua ayat mengatur secara eksplisit bahwa “anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.”

Retorika Eksplosif Arteria Dahlan

Perlu digaris bawahi bahwa perkara ini bukan sebuah instansi terisolasi di mana Arteria Dahlan terjerumus dalam suatu kontroversi karena cara dia mengekspresikan dirinya.

Ada contoh pada 28 Maret 2018 di mana Arteria Dahlan melemparkan istilah “bangsat” kepada Kementerian Agama (Kemenag) dalam rangka mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Kemenag yang menurutnya tidak berhasil melakukan pencegahan perbuatan curang yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Umroh.

Satu tahun kemudian pada 10 Oktober, dalam sebuah argumentasi dengan ekonom Emil Salim tentang Perppu KPK, Arteria Dahlan menyatakan Salim sebagai “prof sesat” selagi menunjuk-nunjuk Emil di acara Mata Najwa yang ditayangkan oleh Trans7.

Untuk dua perkara sebelumnya, Arteria Dahlan telah meminta maaf.

Satu aspek yang membuat kasus “ujaran kebencian” Arteria Dahlan unik adalah retorikanya yang lebih kontroversial. Pada 19 Januari, Arteria menolak permintaan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk meminta maaf.

“Kalau saya salah, kan, jelas mekanismenya ada di MKD. Apakah pernyataan saya salah?” tanya Arteria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Ditambah, Arteria merujuk kepada ancaman dari unsur-unsur “Sunda Empire” dalam ranah urusan publik yang menurutnya masyarakat harus cermati lebih lanjut ungkapan yang ia buat.

“Bahwa mereka (Kajati) terpilih karena punya kompetensi, integritas, kapasitas, dan kapabilitas sebagai pemilik-pemilik atau pemegang-pemegang jabatan strategis di Kejaksaan. Itu saja, makanya saya akan marah betul di saat kita meyakinkan publik tidak ada Sunda Empire, tiba-tiba masih ada 1-2 jaksa yang bukannya cari muka, tapi berusaha mempertontonkan kedekatannya dengan cara-cara seperti itu,” ucap Arteria.

Pada siang Kamis, 20 Januari 2022, Arteria memberikan permohonan maafnya, serta berjanji untuk lebih efektif dalam berkomunikasi untuk masa yang akan datang.

Penulis: Rizky Aditya Ramadhan

Editor: Muhammad Rizky

Leave a Reply

Your email address will not be published.