Media Parahyangan

Menulis Untuk Indonesia

Sportwashing, Cara Politisi Mencuci Nama Menggunakan Olahraga

4 min read

Sumber: talksport.com

INTERNASIONAL, MP–Olahraga kini kian erat dengan kehidupan manusia sehari-hari, dari yang sebelumnya hanya menjadi permainan dan aktivitas untuk menyehatkan tubuh, kini semakin bertransformasi menjadi identitas yang melekat erat. Sama seperti genre musik, banyak orang yang mengedepankan informasi soal tim mana yang mereka dukung tatkala mereka berkenalan dengan orang baru. Tak heran kini olahraga, terutama sepakbola, memiliki massa yang besar, yang berasal dari berbagai kalangan dari berbagai penjuru dunia.

Dengan massa yang besar ini, sepakbola lantas digunakan oleh politisi untuk menggalang atensi hingga dukungan publik melalui sportwashing. Sportwashing sendiri bermakna penggunaan olahraga oleh individu, kelompok, perusahaan, hingga negara, yang menggunakan olahraga di level tinggi untuk menaikkan reputasinya, melalui penyelenggaraan acara olahraga, akuisisi tim atau klub olahraga populer, dengan pembangunan sarana dan pra sarana olahraga.

Saat mengelola olahraganya pula, sportwashing dilakukan dengan menambahkan unsur politis, misalnya dengan membuat semacam revolusi atau perubahan besar yang sebenarnya tidak berjangka panjang. Misalnya saja yang dilakukan oleh Brazil untuk menyelenggarakan Piala Dunia FIFA 2014 dan Olimpiade 2016 yang menghabiskan belasan miliar dolar, yang kemudian infrastruktur utama dan pendukung dari kedua event ini menjadi terbengkalai seusai penyelenggaraan.

Dalam sepakbola, sportwashing jamak terjadi, terutama dilakukan oleh negara-negara dengan citra pengelolaan isu HAM yang buruk. Misalnya saja yang dilakukan oleh Qatar yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Sejak awal terpilih, sudah tercium intrik yang mencurigakan di mana secara aturan tidak tertulis, harusnya event 4 tahunan ini diselenggarakan di Australia. Namun entah mengapa, secara tiba-tiba federasi sepakbola dunia, FIFA, memilih Qatar untuk menjadi tuan rumahnya.

Kecurigaan ini kian jelas setelah Presiden FIFA saat itu, Sepp Blatter, ditangkap kepolisian karena kasus korupsi dan suap. Namun sayangnya tidak banyak pemberitaan lebih lanjut yang membahas keterlibatan Qatar atas penangkapan Blatter; hal yang kemudian menjadi sorotan utamanya adalah Qatar yang dikenal negara yang cukup abai soal HAM, ditambah dengan media populer yang mereka miliki, Al Jazeera, memang telah dikenal sebagai media yang sangat politis, yang sering melakukan propaganda.

Infrastruktur untuk Piala Dunia 2022 ini pun memakan banyak korban. Tercatat ada 6.500 pekerja migran, yang mayoritas berasal dari India, Nepal, Pakistan, dan Bangladesh, meninggal dunia saat membangun sarana dan pra saranan penunjang event ini. Kematian mereka ini seringnya dikarenakan kecelakaan kerja, namun ada beberapa kasus kematian yang disebut-sebut terjadi karena bunuh diri hingga penyiksaan yang dilakukan oleh supervisor atau mandor mereka.

Tak hanya itu, fasilitas pekerja juga mendapat sorotan tajam setelah ditemukannya kasus upah pekerja yang terhitung kecil, jadwal kerja yang sangat padat, sampai fasilitas istirahat yang sangat tidak layak, yang mana pekerja-pekerja ini mesti tinggal di ruangan yang sangat sempit dan panas secara berdesakan. Tidak hanya sepakbola, Qatar juga mendapat sorotan soal HAM saat mengadakan balap MotoGP dan Formula 1 yang sudah berjalan beberapa tahun belakangan ini.

Kemudian ada juga Arab Saudi, yang beberapa waktu lalu sempat menghebohkan publik sepakbola dengan Putra Mahkota mereka, Mohammad bin Salman yang mengakuisisi salah satu klub Liga Inggris, Newcastle United dengan nilai akuisisi 350 juta dolar. Akuisisi ini mendapat sorotan tajam, yang mana di saat yang bersamaan, permasalahan sosial seperti kemiskinan masih marak terjadi di Arab Saudi. Tak hanya itu, isu pembunuhan Jamal Khashoggi, juga mendapat sorotan publik. Pembunuhan jurnalis ini disebut-sebut dilakukan atas perintah kerajaan Saudi karena Khashoggi menyimpan banyak rahasia dan keburukan kerajaan.

The Football Association (FA), asosiasi sepakbola Inggris juga tak lepas dari kritik. Pasalnya, menurut aturan yang ada, FA hanya menyaratkan uji kelayakan soal kemampuan finansial saja kepada pemilik baru dan tidak ada uji kelayakan yang mempertimbangkan soal aspek moral dan politis.

Di belahan Eropa, ada Hongaria yang disinyalir menggunakan sepakbola sebagai instrumen politik juga. Perdana Menteri mereka, Viktor Orbán, selama 11 tahun masa jabatannya telah menggelontorkan uang sebesar 2 miliar dolar untuk sepakbola. Uang ini digunakan untuk pengelolaan akademi usia muda, pembangunan infrastruktur seperti stadion dan tempat latihan, hingga digunakan untuk menjadi salah satu tuan rumah pagelaran Euro Cup 2020.

Di Euro Cup 2020 ini, Hongaria juga menjadi satu-satunya tuan rumah yang mengizinkan kapasitas penonton 100%, yang mana hal ini cukup impresif jika dibandingkan dengan negara penyelenggara lain seperti Inggris, Jerman, dan Prancis yang hanya mengizinkan kapasitas dengan berkisar antara 25-80% saja. Tujuannya, Orbán ingin menunjukkan kepada dunia jika dirinya memang jago dalam menangani pandemi.

Jika kita lihat ke belakang, Orbán memang sering tersangkut isu HAM, dari pembatasan media, diskriminasi, pelanggaran hak untuk mendapat akses kesehatan, pelanggaran hak soal gender, hingga korupsi.

Lantas bagaimana dengan sportwashing di Indonesia? Satu yang paling menonjol adalah soal Edy Rahmayadi yang sempat menjadi Ketua Umum PSSI. Saat itu, Edy yang namanya kurang dikenal oleh publik sepakbola Indonesia, secara mengejutkan menang telak dalam voting pemilihan Ketua Umum PSSI. Padahal saat itu ada Kurniawan Dwi Yulianto, seorang legenda sepakbola yang namanya telah melintang dalam persepakbolaan dalam negeri.

Lebih lanjut, kontroversi Edy ini juga tak terlepas dari rangkap jabatan yang dilakukannya dengan menjabat sebagai Ketua Umum PSSI dan Gubernur Sumatera Utara di saat yang bersamaan hingga ramai tagar #EdyOut di sosial media yang dilontarkan oleh para penggemar sepakbola.

Saat menjabat menjadi Ketua Umum PSSI, Edy kerap melontarkan pernyataan-pernyataan dan aksi-aksi yang kontroversial. Misalnya dengan melarang pemain Indonesia bermain di klub Malaysia dengan alasan nasionalisme, menanyakan ‘apa hak Anda bertanya seperti itu’, kepada seorang jurnalis saat dirinya ditanyakan soal rangkap jabatannya sebagai ketua PSSI dan Gubernur Sumatera Utara, hingga dirinya pernah menampar suporter yang kemudian diketahui suporter tersebut masih di bawah umur.

Naiknya Edy menjadi ketua umum PSSI ini disinyalir menjadi alat dirinya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas. Hal ini terjadi karena nama Edy meningkat tajam saat dirinya menjadi ketua PSSI.

Secara garis besar, penggunaan sepakbola sebagai panggung dan alat politik ini tak lepas dari para penggemar yang hanya berfokus pada sepakbolanya saja dan melupakan aspek-aspek lain di sekelilingnya. Dengan politisasi seperti ini, sepakbola menjadi kehilangan kemurnian dan nilai-nilai tradisionalnya. Kini sepakbola bukan lagi keindahan soal 22 pemain yang saling bertanding di atas rumput hijau, tetapi berubah menjadi panggung politik.

Penulis: Muhammad Rizky

Editor: Hanna Fernandus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *