Site icon Media Parahyangan

Problematika Ekspansi Kelapa Sawit dan Pengaruhnya Pada Konflik Agraria di Provinsi Riau

Latar Belakang

Kelapa Sawit merupakan komoditas yang sangat menguntungkan bagi sejumlah korporasi yang bergelut di bidang sumber daya alam. Permintaan akan komoditas tersebut yang semakin tinggi mendorong ekspansi perkebunan untuk kelapa sawit, sehingga mengorbankan hutan serta lahan milik warga. Rainforest Action Network (n.d.) mencatat hampir 90% minyak sawit dunia ditanam di negara-negara tropis seperti Indonesia dan Malaysia yang saat ini memiliki luas perkebunan kelapa sawit di bawah budidaya aktif sebesar 16 juta hektar. Dan banyak perusahaan swasta di Amerika Utara yang menjadi pemilik perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara (Rainforest Action Network, n.d.). Contohnya seperti Cargill yang merupakan importir terbesar AS untuk minyak kelapa sawit yang bersumber dari setidaknya 26 produsen, dan pembeli dari 11% total produksi kelapa sawit Indonesia (Rainforest Action Network, n.d.). 

Ekspansi perkebunan kelapa sawit tidak hanya bersifat destruktif untuk lingkungan, tetapi juga dapat berkaitan dengan konflik agraria di Indonesia. Sebagian besar kelapa sawit berada di Pulau Sumatera mencapai 64%, lalu disusul Kalimantan sebanyak 31% yang menjadi wilayah utama ekspansi pada tahun 2005 hingga 2013 (Li, 2015). Pada Tahun 2018, luas areal perkebunan kelapa sawit mencapai 14.326.350 hektar yang sebagian besar dioperasikan oleh perusahaan besar swasta (PBS) yaitu sebesar 55,09% atau 7.892.706 hektar; Perkebunan Rakyat (PR) menempati posisi kedua yaitu seluas 5.818.888 hektar atau 40,62%; posisi ketiga ditempati oleh Perkebunan Besar Negara (PBN) yaitu 614.756 hektar atau 4,29% (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2021). Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (2021), ekspansi perkebunan sawit yang didorong oleh kebutuhan domestik dan global, berkaitan dengan hampir setengah konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Pihak yang terlibat dalam konflik tersebut biasanya perusahaan dan masyarakat setempat yang memiliki klaim tumpang tindih atas lahan yang sama (Human Rights Watch, 2019). Provinsi di Indonesia yang saat ini memiliki tingkat konflik agraria tertinggi sekaligus ekspansi perkebunan sawit paling masif adalah Provinsi Riau. Sepanjang tahun 2020, misalnya, terdapat sekitar 29 kasus konflik agraria di Riau, dan secara bersamaan Riau menempati posisi pertama dalam urutan perkebunan sawit terluas di Indonesia sebesar 2,85 juta hektar (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2020; Badan Pusat Statistik, 2020). Berdasarkan data di atas kertas, tampaknya ekspansi perkebunan sawit berhubungan dengan konflik agraria di Riau, sehingga perlu dicari tahu seperti apa korelasi antara kedua hal tersebut. Terlebih lagi, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sedang menjalani Program Reforma Agraria berbasis redistribusi tanah sesuai janji dalam Nawacita butir kelima. Sehingga, hasil penelitian ini juga dapat menunjukkan bagaimana kenyataan redistribusi tanah di Provinsi Riau sejauh ini di tengah masifnya ekspansi sawit.

Penemuan dalam beberapa studi sebelumnya mengenai korelasi antara ekspansi perkebunan sawit dengan konflik agraria berguna dalam memandu penelitian ini. Dalam suatu riset yang meneliti konflik agraria di beberapa daerah di Afrika, ditemukan bahwa kebijakan pengelolaan tanah dari pemerintah yang mengabaikan keterlibatan penduduk setempat cenderung memicu konflik antara masyarakat dengan perusahaan (Ndi dan Batterbury, 2017). Riset lain oleh  Abram et al. (2017)  mengenai konflik agraria di Kalimantan menemukan bahwa konflik antara masyarakat dan perusahaan tidak hanya terjadi karena alasan kebijakan pengelolaan tanah yang diskriminatif saja, tetapi juga karena masyarakat kehilangan akses ke hutan sebagai sumber kehidupan mereka, degradasi kualitas sumber daya alam, dan kompensasi yang kurang memadai dari perusahaan sawit dan pemerintah. Kemudian, Suryadi, Dharmawan, Barus (2020) dalam penelitian di Desa Terantang Manuk, Pelalawan, Riau ditemukan bahwa ekspansi sawit dalam skala kecil maupun besar cenderung memicu konflik mengenai lahan, lingkungan, program pemberdayaan, kesepakatan kerja, dan kebijakan desa antara masyarakat setempat dengan perusahaan maupun pemerintah. Berdasarkan riset sebelumnya, dapat dilihat bahwa kasus konflik agraria di sejumlah daerah di Afrika, Kalimantan, dan Desa Terantang Manuk, Riau cenderung terjadi karena ekspansi perkebunan sawit. Akan tetapi, belum ada yang meneliti apakah hal serupa terjadi di Riau secara keseluruhan sebagai provinsi di Indonesia dengan ekspansi sawit terbesar di Indonesia sekaligus tempat dengan konflik agraria tertinggi. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjawab pertanyaan “Seperti apa korelasi antara ekspansi perkebunan kelapa sawit dan konflik agraria di Provinsi Riau?”

Tujuan penelitian

Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang terjadi secara masif seiring dengan tingginya prevalensi konflik agraria membuat Provinsi Riau menjadi studi kasus yang relevan dan menarik untuk penelitian ini. Selain itu, sesuai janji dalam Nawacita butir kelima, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah berjanji mengupayakan Program Reforma Agraria yang berbasis redistribusi tanah. Selain ditujukan untuk mengetahui korelasi antara ekspansi perkebunan kelapa sawit dan konflik agraria di Provinsi Riau, hasil penelitian ini juga dapat memberi gambaran mengenai kondisi redistribusi tanah di Provinsi Riau di tengah masifnya ekspansi sawit.

Metode penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode desk research atau pengumpulan data sekunder melalui studi literatur yang bersumber dari jurnal, publikasi pemerintah, serta artikel media yang membahas mengenai topik yang penulis sedang teliti. 

Kerangka pemikiran

Menurut Peluso dan Ribot (2003), relasi kekuasaan yang asimetris memposisikan satu pihak di atas pihak lain hingga mampu mengontrol dan mempertahankan akses terhadap lahan. Kekuasaan seseorang terhadap lahan biasanya sudah ditentukan secara struktural maupun berdasarkan kepemilikan sumber daya seperti kapital, akses pasar, tenaga kerja, dan pengetahuan, posisi otoritas, serta hubungan dan identitas sosial. Kepemilikan sumber daya inilah yang biasanya membuat perusahaan sawit dengan kapital, akses pasar, dan tenaga kerjanya memiliki kekuasaan lebih daripada masyarakat lokal dan adat dalam mengakses lahan. Pemerintah juga memiliki kekuasaan terhadap mengontrol akses lahan karena posisinya sebagai otoritas tertinggi dalam negara. Bahkan, relasi kekuasaan yang asimetris masih menghambat masyarakat lokal dan adat yang sudah memiliki hak tenurial dalam memperoleh akses terhadap lahan mereka. 

Kondisi relasi kekuasaan asimetris yang menentukan akses terhadap lahan memaksa masyarakat lokal maupun adat yang berada dalam posisi subordinat dengan keterbatasan sumber daya untuk terlibat dalam konflik dengan perusahaan maupun pemerintah. Pengertian konflik yang dipakai dalam penelitian ini adalah kontestasi lahan dan konfrontasi antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan sawit serta pemerintah yang didasari perbedaan kepentingan, ide, maupun persepsi terkait pengadaan lahan (Ndi dan Batterbury, 2017). Dalam konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan sawit maupun pemerintah, dapat dilihat bahwa konflik tersebut juga merupakan bentuk peasant resistance atau perlawanan penduduk desa. Teori peasant resistance menjelaskan bahwa masyarakat yang terlibat dalam konflik agraria dengan perusahaan maupun pemerintah sebenarnya sedang berusaha memperjuangkan hak dan nilai-nilai yang mereka miliki (Kerkvliet, 2009). Menurut Vermeulan dan Cotula (2010), tanah yang menjadi sengketa biasanya tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga memiliki nilai sosial dan spiritual bagi masyarakat. Prioritas masyarakat yang terlibat dalam perjuangan melawan situasi politik dan ekonomi yang represif adalah bertahan hidup dalam sistem politik dan ekonomi yang represif terhadap mereka (Scott 1985, p. 292; Scott 1987, p. 424). Metode perjuangannya pun beragam, mulai dari cara-cara terorganisir dan konfrontasional seperti demonstrasi dan pembangkangan sipil, pengambilalihan lahan dan pengajuan petisi ke pihak yang memiliki otoritas, dan juga cara-cara tidak terorganisir dan tidak langsung seperti merusak alat-alat produksi sawit dan mencuri sawit (Kerkvliet, 2009). 

Analisa

Ekspansi Perkebunan Sawit dan Konflik Agraria di Riau

Seiring dengan ekspansi perkebunan sawit di Riau, konflik antara masyarakat dan perusahaan pun terus terjadi dari tahun ke tahun. Menurut data terkini yang tersedia, selama 2016-2019 kenaikan jumlah konflik sawit di Riau di angka 5% dan pada tahun 2019 terdapat total 38 kasus yang mencapai luas 63.238 hektar, serta berdampak pada 34.676 warga (Kurniawansyah, 2020). Dalam kasus-kasus konflik yang terjadi, penggunaan kekerasan masyarakat justru jarang dan sebagian besar memilih melakukan demonstrasi atau protes damai (90%) ketika komplain mereka tidak dihiraukan oleh perusahan, dan sisanya memilih untuk melaporkan kepada pemerintah lokal (Rezki, et al., 2020). Keterlibatan pemerintah dalam mediasi konflik yang terjadi sayangnya masih tergolong minim dan kriminalisasi cukup tinggi. Menurut data dari Scale Up (2020), keterlibatan pemerintah dalam penanganan kasus hanya 24 atau 63% dari total 38 kasus konflik di tahun 2019. Sementara itu respons pemerintah terhadap masyarakat dalam bentuk kriminalisasi cukup tinggi yaitu 54% dari total kasus konflik yang terjadi di tahun yang sama.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit, baik itu ekspansi formal (skala besar) maupun informal (skala kecil) telah menyebabkan konflik antara penduduk dan pihak luar. Menurut Suryadi, Dharmawan, Barus (2020), ekspansi yang dilakukan secara informal mencakup tiga tipe, yaitu: mandiri (swadaya) yang melibatkan petani, hibah melalui otoritas kultural lokal yang dilakukan oleh tokoh masyarakat lokal, dan jual beli secara umum pada masyarakat luar daerah. Sementara itu, ekspansi kelapa sawit dapat dilakukan dengan cara legal atau disebut juga dengan ekspansi formal dalam skala besar dengan perizinan resmi dari pemerintah. Ekspansi formal yang umumnya dilakukan pihak swasta ini dilakukan menggunakan tiga tipe yang dinilai menimbulkan lebih banyak konflik yaitu melalui PIR-Trans, menyebabkan konflik terkait batas lahan dan perebutan lahan bekas pemukiman; Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) menyebabkan konflik akibat adanya penggelapan lahan, diskriminasi, ganti rugi lahan, dan utang piutang; Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa kebun, menyebabkan masalah seperti konflik yang berkaitan dengan pencemaran limbah, kebakaran lingkungan, dan hak pekerja yang tidak dipenuhi (Suryadi, Dharmawan, Barus, 2020). Adapun kategori konflik secara keseluruhan menurut data primer penelitian di Desa Terantang Manuk, Riau diantaranya konflik tenurial, kesepakatan kerja, lingkungan, dan Program Pemberdayaan Kebijakan Kepala Desa (Suryadi, Dharmawan, Barus (2020).

Ketimpangan Akses terhadap Lahan di Provinsi Riau antara Penduduk dengan Perusahaan Sawit dan Pemerintah 

Untuk mencari tahu bagaimana relasi antara ekspansi perkebunan sawit dengan konflik agraria di Provinsi Riau, penting untuk melihat seperti apa akses penduduknya terhadap lahan. Di Provinsi Riau, akses penduduk terhadap lahan tidak proporsional dibandingkan luas daratan yang didominasi oleh investasi perkebunan kelapa sawit, kehutanan, dan pertambangan. Pada tahun 2019, tercatat sekitar 64% dari luas daratan di Riau atau 5.531.223 hektar telah dikuasai oleh investasi perkebunan kelapa sawit, kehutanan, dan pertambangan yang mengakibatkan 1.4 juta hektar pelepasan kawasan hutan (Walhi Riau, 2019). Sementara itu, legalisasi akses wilayah kelola rakyat sampai 2018 hanya seluas 83.928,54 hektar dan skema Program Redistribusi Tanah Reforma Agraria (TORA) baru mengalokasikan 6000 hektare lahan bagi rakyat (Walhi Riau, 2019). Lebih mengkhawatirkan lagi, praktek kebun sawit ilegal terjadi secara luas di Riau. Berdasarkan penemuan Walhi Riau (2019), lebih dari setengah atau 378 dari 513 total perusahaan sawit di Riau dengan luas lahan sebesar 2.494.284 hektar beroperasi secara ilegal tanpa izin pelepasan kawasan.  

Akses pemerintah dan perusahaan terhadap lahan lebih dominan daripada penduduk lokal seperti petani, karena kedua pihak tersebut merupakan pihak yang memiliki kekuasaan dari segi otoritas dalam mengatur pemilikan tanah bagi pemerintah dan segi kepemilikan sumber daya bagi perusahaan. Hal ini terlihat dari implementasi kebijakan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang masih menuai kritik. Rahman (2021) mengklaim bahwa lebih dari 750 sertifikasi ISPO di Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah di tahun 2020 untuk perusahaan swasta dan BUMN seperti PT Perkebunan Nusantara. Akan tetapi sertifikasi ISPO yang ditujukan untuk memenuhi standar keberlanjutan masih berkontribusi dalam pelanggaran HAM penduduk serta perusakan lingkungan yang mengakibatkan kebakaran lahan dan pencemaran sungai. Selain itu, pembuatan ISPO juga masih dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi. Menurut Brandi (2020), pembentukan ISPO terjadi dalam konteks pertarungan di tingkat nasional dan internasional antara pemerintah, produsen sawit, dan LSM internasional yang berpengaruh di Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Sertifikasi RSPO diklaim telah menempatkan kepentingan negara konsumen di atas kepentingan negara produsen seperti Indonesia. Hal ini yang dikritik oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI yang menyampaikan pandangan skeptisnya terhadap RSPO karena didorong oleh LSM dan perusahaan Barat (Brandi, 2020). Ini mengindikasikan adanya kompetisi terkait regulasi untuk pengolahan kelapa sawit karena implikasinya pada ekonomi domestik, yang disesuaikan pula dengan kepentingan dan agenda pemerintah sendiri.

Untuk mempertahankan akses, pihak swasta dan perusahaan BUMN yang bergerak di perkebunan sawit biasanya berlindung di balik narasi bahwa industri sawit membawa keuntungan bagi negara. Keuntungan tersebut berupa devisa ekspor dari kelapa sawit yang jumlahnya menurut Badan Pusat Statistik mencapai lebih dari Rp. 200 triliun di tahun 2019. Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS), Eddy Abdurrachman, juga menyampaikan bahwa jumlah keuntungan berdasarkan nilai ekspor produk kelapa sawit terus meningkat hingga mencapai US$ 22,97 miliar atau setara Rp 321,5 triliun (kurs Rp 14 ribu per dolar AS) di tahun 2020 (Pebrianto 2021). Pemerintah di Indonesia dapat menggunakan wewenangnya dalam memberikan sertifikasi atau perizinan terhadap pihak swasta. Interaksi antara pemerintah dan pihak swasta dapat dilihat dari pemberian dukungan atau fasilitas dalam bentuk pemberian kemudahan izin perkebunan dan kepemilikan tanah (Hysing 2009; Gulbrandsen 2014, dikutip dalam Brandi, 2020). Contoh konkritnya adalah upaya pemutihan untuk menormalisasi perkebunan kelapa sawit ilegal dalam kawasan hutan di Indonesia terutama Provinsi Riau melalui Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Terdapat banyak ketentuan dalam UU sebelumnya yang diubah di UU Cipta Kerja, termasuk pergantian sanksi pidana dengan sanksi administratif berupa denda dan/atau pembatalan izin (Greenpeace, 2021). UU Cipta Kerja juga menyediakan kelonggaran tambahan yang luput dari isu pemutihan sebelumnya, yakni Pasal 110B saat ini menyatakan jika kegiatan perkebunan berlangsung di dalam kawasan hutan, berdasarkan rencana tata ruang lokal, sanksi pidana dapat dihindari, bahkan tanpa adanya izin usaha dan digantikan dengan pemberhentian sementara operasi hingga membayar denda administratif (Greenpeace, 2021). 

Gangguan terhadap Nilai Spiritual, Sosial, dan Ekonomi Masyarakat Riau sebagai akibat dari Ketimpangan Akses terhadap Lahan 

Narasi yang kerap disebarkan oleh industri sawit secara nasional adalah peran penting industri sawit dalam mendorong perkembangan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan bagi Indonesia dan daerah-daerah lokal seperti Riau. Namun, kondisi di Riau menunjukkan realita yang berbeda. Proporsi akses lahan di Riau yang didominasi oleh ekspansi perkebunan sawit justru mengganggu kondisi ekonomi, spiritual, dan sosial masyarakat lokal maupun masyarakat adat setempat.

Dari sisi ekonomi, jumlah penduduk Riau yang tinggal di bawah garis kemiskinan tidak berubah secara drastis meskipun perkebunan sawit terus berkembang di Riau. Selama 10 tahun terakhir, jumlah penduduk Riau di bawah garis kemiskinan berada di angka sekitar 491 ribu (Badan Pusat Statistik, 2019). Selain itu, penghasilan masyarakat setempat yang bekerja di perkebunan sawit dan petani kecil sawit juga tidak stabil karena harga minyak sawit yang fluktuatif dan kurang adanya jaminan (Apresian et al., 2020).

Lalu, ekspansi perkebunan sawit juga tidak memberi dampak positif secara signifikan pada pembangunan di Riau. Gubernur Riau, Syamsuar, dalam pertemuan dengan DPR RI mengakui bahwa kualitas infrastruktur dan lingkungan masih jauh dari sempurna (Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau, 2020). Di Provinsi Riau, misalnya, sebanyak 55,18% jalan dalam kondisi rusak sedang hingga berat dan indeks lingkungannya terendah di Sumatera (Yonavilbia, 2019).

Dari sisi kesejahteraan, daerah-daerah dengan luas sawit terbesar di Riau justru tertinggal dibandingkan kota Pekanbaru dan mengalami kondisi rawan pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2020), kesejahteraan di Provinsi Riau terpusat di kota Pekanbaru, sedangkan daerah-daerah dengan luas sawit terbesar di Riau seperti Bengkalis, Rokan Hulu, dan Indragiri Hulu memiliki kesejahteraan rendah dan mengalami rawan pangan, sehingga lebih dari 50% pengeluaran penduduk dialokasikan untuk makanan (Hariandja, 2020).

Selanjutnya, ekspansi perkebunan sawit juga dapat mengganggu kearifan lokal dan kondisi sosial masyarakat. Di Riau, kelompok masyarakat adat biasanya memiliki kearifan lokal yang dipraktekan secara turun temurun guna mencegah eksploitasi alam dan melindungi alam yang memiliki makna spiritual serta sosial bagi mereka. Sebagai contohnya, ada masyarakat adat di hutan adat Imbo Putui yang menjaga lingkungan hidup mereka sesuai peraturan tradisi leluhur mereka, sebab wilayah tersebut mengandung nilai-nilai historis, spiritual, dan sosial yang erat dengan identitas mereka (Faizin, 2021; Vinolia, 2021; Firmanda, 2017). Namun, semenjak perusahaan sawit masuk di wilayah tempat tinggal mereka, ekosistem sungai dekat hutan adat Imbo Putui mulai tercemar. Ada juga beberapa kelompok masyarakat adat di Kampar, Riau yang telah komplain semenjak tahun 1980-an hingga sekarang mengenai intrusi perusahaan-perusahaan sawit seperti PTPN V yang mendegradasi kondisi sosial-ekonomi dan mempersulit praktek tradisi mereka yang mengusahakan pencegahan eksploitasi alam berlebihan (Zubir, 2016; Utari, Zubir, dan Lindayanti, 2021).

Upaya pemerintah dan pihak swasta dalam mengambil alih lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit telah menghambat nilai spiritual, sosial, maupun ekonomi penduduk sekitar. Di wilayah Rokan Hulu, penduduk mengalami pelanggaran HAM akibat perampasan lahan, sengketa tanah, serta kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa. Konflik berakar dari alokasi izin Hak Guna Usaha yang memiliki luas 10.600 ha untuk budidaya kelapa sawit yang akhirnya merabah pada tanah penduduk (Griffiths dan Jiwan, 2021). Wilayah dan sumber daya masyarakat yang terkena dampak meliputi 2.186 hektar tanah adat milik penduduk Desa Tambusai Timur dan Desa Tambusai Utara, 695 hektar tanah transmigran di bekas pemukiman, dan lahan 700 hektar menjadi subjek sengketa PT Pancasurya Agrindo (PT PSA) dengan petani plasma Desa Kepenuhan Hulu (Griffiths dan Jiwan, 2021). Menurut Griffiths dan Jiwan (2021), hak asasi manusia yang dilanggar diantaranya hak atas hidup; hak atas tanah adat; hak atas kesetaraan di hadapan hukum; hak atas kebebasan berserikat; hak atas kebebasan berekspresi (protes); hak untuk bebas dari intimidasi; dan hak atas pemulihan yang efektif. Hingga awal tahun 2021, sengketa tanah, dan keluhan dari penduduk belum terselesaikan. 

Dalam kasus-kasus konflik lahan yang biasa terjadi di Riau, masyarakat lokal dan adat yang termarginalisasi dari akses lahan hanya ingin jaminan untuk dapat bertahan hidup, meskipun harus hidup berdampingan dengan perusahaan-perusahaan sawit. Sebagai contohnya, sejumlah kelompok masyarakat adat yang berkonflik dengan perusahaan sawit PTPN V mengatakan bahwa mereka menginginkan kompensasi yang adil dari pengambilan lahan adat mereka sebesar 150 hektar (Suryadi, 2021). Mereka juga merasa keberatan karena hilangnya akses terhadap sumber penghidupan mereka yaitu kebun karet yang telah dipangkas oleh PTPN V untuk perkebunan sawit. Di Kampar, masyarakat setempat juga lebih memilih untuk protes secara damai daripada terlibat dalam konflik fisik (Sani, 2021). Hasil serupa juga ditemukan dalam laporan “Resolving palm oil conflicts in West Sumatra: An evaluation of the effectiveness of conflict resolution mechanisms,” di mana permintaan warga yang terlibat dalam konflik sawit di Sumatera Barat dan Riau adalah agar sumber kehidupan mereka tidak terganggu oleh kedatangan perusahaan sawit (Purwanto, et al., 2020).

Kesimpulan

Ekspansi perkebunan kelapa sawit tidak hanya bersifat destruktif untuk lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan konflik agraria di Indonesia, terutama di Provinsi Riau. Relasi kekuasaan yang asimetris antara pemerintah dan perusahaan sawit dengan penduduk lokal menjadi faktor penyebab terjadinya ketimpangan kepemilikan dan penggunaan lahan yang berkontribusi terhadap kesenjangan sosial dan ekonomi, serta mengganggu nilai spiritual lahan tersebut. Hal ini mendorong penduduk untuk memperjuangkan hak dan nilai yang mereka miliki baik secara konfrontasional maupun secara tidak langsung. Perubahan ketentuan dalam undang-undang, keringanan sanksi terhadap pihak perusahaan yang melanggar peraturan, dan upaya normalisasi ekspansi lahan kelapa sawit ilegal oleh pemerintah semakin mengkonsentrasikan akses terhadap lahan pada segelintir orang. Sehingga, konflik yang terus terjadi dari tahun ke tahun antara penduduk setempat dan perusahaan mengindikasikan urgennya peran pemerintah dalam menjamin proses distribusi dan redistribusi tanah secara inklusif.

Penulis : Fasya NS, Vincentia Jyalita

Editor : Hanna F, Ilmor SM

Daftar Pustaka

Abram, N. K., Meijaard, E., Wilson, K. A., Davis, J. T., Wells, J. A., Ancrenaz, M., Budiharta, S., Durrant, A., Fakhruzzi, A., Runting, R. K., Gaveau, D., & Mengersen, K. (2017). Oil palm–community conflict mapping in Indonesia: A case for better community liaison in planning for development initiatives. Applied Geography, 78, 33–44. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2016.10.005

Apresian, S. R., Tyson, A., Varkkey, H., Choiruzzad, S. A. B., & Indraswari, R. (2020). Palm Oil Development in Riau, Indonesia: Balancing Economic Growth and Environmental Protection. Nusantara: An International Journal of Humanities and Social Sciences, 2(1), 1–29. https://doi.org/10.6936/NIJHSS.202006_2(1).0001

Badan pusat statistik provinsi riau. (n.d.-a). Diambil 25 Oktober, 2021, dari https://riau.bps.go.id/pressrelease/2021/01/04/760/indeks-pembangunan-manusia–ipm–provinsi-riau-tahun-2020.html

Badan pusat statistik provinsi riau. (n.d.-b). Diambil 25 Oktober, 2021, dari https://riau.bps.go.id/dynamictable/2018/01/25/46/jumlah-penduduk-miskin-provinsi-riau-2010-2017.html

Badan Pusat Statistik. (n.d). Diambil 15 November 2021, dari https://www.bps.go.id/indicator/54/131/1/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html

Brandi, C. (2020). The Interaction of Private and Public Governance: The Case of Sustainability Standards for Palm Oil. The European Journal Of Development Research, 2-8. doi: 10.1057/s41287-020-00306-8

Eko, Faizin. Menegakkan hutan adat imbo putui di tengah “ancaman” perkebunan sawit. (2021, 29 September). suara.com. https://riau.suara.com/read/2021/09/29/165226/menegakkan-hutan-adat-imbo-putui-di-tengah-ancaman-perkebunan-sawit

Firmanda, H. (2017). Hukum adat masyarakat petapahan dalam pengelolaan lingkungan sebagai upaya pemenuhan hak masyarakat adat. FIKRI?: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya, 2(1), 1. https://doi.org/10.25217/jf.v2i1.82

Greenpeace. (2021). Sawit Ilegal dalam Kawasan Hutan: Karpet Merah Oligarki [PDF] (p. 67). Diambil dari https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2021/10/7bc9eaae-sawit-di-kawasan-hutan-21-okt.pdf

Griffiths, T., & Jiwan, N. (2021). [Ebook] (p. 16). Forest Peoples Programme. Diambil dari https://www.walhi.or.id/uploads/buku/210611_FPP_Demanding%20Accountability_Bahasa%20Indonesia.pdf

Hariandja, Richaldo. Kebun sawit riau terluas, tak jamin rakyat sejahtera dan berdaulat pangan. (2020, 20 Mei). Mongabay.Co.Id. https://www.mongabay.co.id/2020/05/20/kebun-sawit-riau-terluas-tak-jamin-rakyat-sejahtera-dan-berdaulat-pangan/

Konsorsium Pembaruan Agraria. Catahu 2020 kpa: Pandemi covid-19 dan perampasan tanah berskala besar. (n.d.). November 16, 2021, dari http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/223/Catahu_2020_KPA:_Pandemi_Covid-19_dan_Perampasan_Tanah_Berskala_Besar/

Kurniawansyah, R. (2020). Konflik di Kebun Sawit Terus Meningkat. Media Indonesia. Diambil dari https://mediaindonesia.com/nusantara/286357/konflik-di-kebun-sawit-terus-meningkat.html

Li, T. (2015). Social impacts of oil palm in Indonesia A gendered perspective from West Kalimantan [PDF] (p. 2). Bogor: Center for International Forestry Research (Cifor). Diambil dari https://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-124.pdf

Media Indonesia. (2020, 29 Januari). Konflik di kebun sawit terus meningkat. https://mediaindonesia.com/nusantara/286357/konflik-di-kebun-sawit-terus-meningkat

Ndi, F. A., & Batterbury, S. (2017). Land grabbing and the axis of political conflicts: Insights from southwest cameroon. Africa Spectrum, 52(1), 33–63. https://doi.org/10.1177/000203971705200102

Pebrianto, F. (2021). Ekspor Produk Sawit 2020 Capai Rp 321 T, Tumbuh 13,6 Persen. Tempo. Diambil dari https://bisnis.tempo.co/read/1431588/ekspor-produk-sawit-2020-capai-rp-321-t-tumbuh-136-persen

Purwanto, W., Wahyuni, S., Deviane, S., Dhiaulhaq, A., Berenschot, W., & Afrizal. (2020). Resolving palm oil conflicts in West Sumatra: An evaluation of the effectiveness of conflict resolution mechanisms (Policy Report No. 1/2020; Palm Oil Conflict and Access to Justice in Indonesia, pp. 1–19). POCAJI. https://www.researchgate.net/publication/348620121_Resolving_palm_oil_conflicts_in_West_Sumatra_An_evaluation_of_the_effectiveness_of_conflict_resolution_mechanisms

Rahman, D. (2021). Palm oil: More than 750 ISPO certificates issued for producers as of last year. The Jakarta Post. Diambil dari https://www.thejakartapost.com/news/2021/06/07/palm-oil-more-than-750-ispo-certificates-issued-for-producers-as-of-last-year.html

RAN. Palm Oil Fact Sheet – Rainforest Action Network. Diambil 13 Oktober 2021, dari https://www.ran.org/palm_oil_fact_sheet/

Rezki, A. K., Poetry, E., Setiawan, H., Dhiaulhaq, A., Berenschot , W., & Afrizal. (n.d.). Resolving palm oil conflicts in Riau: An evaluation of the effectiveness of conflict resolution mechanisms (Policy Report No. 2/2020; Palm Oil Conflict and Access to Justice in Indonesia, pp. 1–19). POCAJI. https://www.kitlv.nl/wp-content/uploads/2021/01/Riau_English_policy-report-POCAJI-final.pdf

Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2009). A theory of access*. Rural Sociology, 68(2), 153–181. https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x

Sambangi dpr ri, gubernur syamsuar curhat soal kondisi infrastruktur di riau. (2020, July 10). Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau. http://badanpenghubung.riau.go.id/index.php/2020/07/10/sambangi-dpr-ri-gubernur-syamsuar-curhat-soal-kondisi-infrastruktur-di-riau/

Sani, A. Konflik lahan, warga kampar tidur 4 hari di kebun sawit. (2021, 23 Agustus). Merdeka.Com. https://www.merdeka.com/peristiwa/konflik-lahan-warga-kampar-tidur-4-hari-di-kebun-sawit.html

Scale up: Pemerintah abaikan penanganan konflik sawit. (n.d.). IndependensI.  Diambil 25 Oktober, 2021, dari, https://independensi.com/2020/01/28/scale-up-pemerintah-abaikan-penanganan-konflik-sawit/

Scott, J. C. (1985). Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance. Yale University Press.

Scott, J. C. (1987). Resistance without protest and without organization: Peasant opposition to the islamic zakat and the christian tithe. Comparative Studies in Society and History, 29(3), 417–452. https://doi.org/10.1017/S0010417500014663

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. (2021). Statistik Perkebunan Indonesia 2018-2020 [PDF] (pp. 9-10). Jakarta. Diambil dari  https://ditjenbun.pertanian.go.id/?publikasi=buku-publikasi-statistik-2018-2020

Suryadi, S., Hadi Dharmawan, A., & Barus, B. (2021). Expansion and conflict at oil palm plantations: A case in terantang manuk village, pelalawan district, riau. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 8(3), 167–178. https://doi.org/10.22500/8202031914

Suryadi. Konflik lahan masyarakat adat pantai raja vs ptpn v tak kunjung usai. (2021, 17 April). Mongabay.Co.Id. https://www.mongabay.co.id/2021/04/17/konflik-lahan-masyarakat-adat-pantai-raja-vs-ptpn-v-tak-kunjung-usai/.

Tria Kerkvliet, B. J. (2009). Everyday politics in peasant societies (And ours). The Journal of Peasant Studies, 36(1), 227–243. https://doi.org/10.1080/03066150902820487

Utari, S. R., Zubir, Z., & Lindayanti, L. (2021). Analisa konflik perkebunan kelapa sawit di provinsi riau antara masyarakat dengan perusahaan(Studi tentang ptpn v, pt srk 1980-2019). NUSANTARA?: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(2), 310–330. https://doi.org/10.31604/jips.v8i2.2021.310-330

Vermeulen, S., & Cotula, L. (2010). Over the heads of local people: Consultation, consent, and recompense in large-scale land deals for biofuels projects in Africa. The Journal of Peasant Studies, 37(4), 899–916. https://doi.org/10.1080/03066150.2010.512463

Vinolia, Imelda. Jalan terjal pengakuan hutan adat di Riau. (2021, 18 Januari). Ekuatorial. https://www.ekuatorial.com/2021/01/jalan-terjal-pengakuan-hutan-adat-di-riau/

Walhi Riau. Walhi riau dorong reforma agraria dan penegakan hukum sebagai solusi persoalan lingkungan hidup. (n.d.-a).  Diambil 25 Oktober, 2021, dari https://official.walhiriau.or.id/2019/05/05/walhi-riau-dorong-reforma-agraria-dan-penegakan-hukum-sebagai-solusi-persoalan-lingkungan-hidup/

Walhi Riau. Walhi riau dorong reforma agraria dan penegakan hukum sebagai solusi persoalan lingkungan hidup. (n.d.-b).  Diambil 25 Oktober, 2021, dari https://official.walhiriau.or.id/2019/05/05/walhi-riau-dorong-reforma-agraria-dan-penegakan-hukum-sebagai-solusi-persoalan-lingkungan-hidup/

Yonavilbia, Eka. Gubernur ungkapkan permasalahan pembangunan di riau. (n.d.).  Diambil 25 Oktober, 2021, dari https://infopublik.id/kategori/nusantara/332982/gubernur-ungkapkan-permasalahan-pembangunan-di-riau

Zubir, Z. (2017). PENGUASA, PENGUSAHA, DAN PETANI: Kapitalisme Perkebunan Sawit, Distorsi Sosial Ekonomi, dan Perlawanan Petani di Indragiri Hulu, Riau, 1978–2010. Masyarakat Indonesia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia, 43(1), 125–141. https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmi.v43i1.719

Exit mobile version