Fatia Maulidiyanti dan Kerentanan Perempuan Pembela HAM di Indonesia

LIPUTAN, MP–Proses mediasi antara Fatia Maulidiyanti, Haris Azhar, dan Luhut Binsar Pandjaitan pada hari Kamis (21/10) terkait laporan dugaan pencemaran nama baik ditunda dan belum mendapatkan tanggal baru. Beberapa bulan lalu, koalisi #BersihkanIndonesia yang melibatkan Fatia dan pembela hak asasi manusia (HAM) lainnya merilis Laporan Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua yang mengekspos indikasi relasi antara perusahaan tambang dan militer, serta perusahaan yang teridentifikasi terhubung dengan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan. Pasca mendiskusikan hasil riset tersebut melalui channel Youtube NgeHAMtam, Haris Azhar bersama Fatia Maulidiyanti mendapatkan somasi dari Menko Marves melalui kuasa hukumnya.

Pegiat HAM dalam Perspektif Gender

Pada esensinya, semua pembela HAM memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperjuangkan terwujudnya keadilan dan pemenuhan HAM masyarakat maupun individu. Sebagai penggerak dalam kegiatan kesetaraan sosial, para aktivis women human rights defender (WHRD, atau “Perempuan Pembela HAM”) berusaha memperjuangkan keadilan dalam isu gender dan masalah HAM lain yang berhubungan dengan hak-hak perempuan. Pergerakan aktivisme WHRD tidak terbatas hanya pada aktor yang bekerja dalam bidang aktivisme, namun mencakup bidang jurnalisme, kesehatan, humanitarian workers, influencers, bloggers, dan lainnya. Melalui berbagai macam media, aktivis WHRD membawa nilai berupa ekspresi kebebasan dalam bentuk opini dan pergerakan.

Kerentanan Bagi Perempuan Pembela HAM di Indonesia

Sama seperti permasalahan yang dihadapi WHRD di belahan dunia lain, aktivis WHRD Indonesia mengalami kriminalisasi dan intimidasi, biasanya dalam bentuk kriminalisasi isu atau pelecehan seksual oleh oknum aparatur negara dan aktor non-negaraDalam kegiatannya memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan HAM, perempuan pembela HAM seperti Fatia kerap menjadi sasaran bukan hanya karena kerja-kerja mereka tetapi juga karena identitas gendernya. FORUM-ASIA mencatat dari 2019-2020 terdapat 242 perempuan pembela HAM sebagai korban pelanggaran di Asia dan masih banyak kasus yang tidak terlaporkan.

Salah satu alasan di balik kerentanan yang dialami oleh perempuan pembela HAM seperti Fatia adalah minimnya perlindungan terhadap mereka baik perlindungan hukum, jaminan dan dukungan aktivitasperempuan pembela HAM, maupun pengakuan terhadap pembelaan oleh perempuan pembela HAM. Hingga saat ini, belum ada Undang-Undang spesifik di Indonesia yang mengatur jaminan keamanan maupun hukum bagi perempuan pembela HAM. Selain kerentanan dan kekerasan umum yang juga dialami oleh pembela HAM laki-laki, perempuan pembela HAM mengalami kerentanan spesifik seperti serangan terhadap tubuh, seksualitas, identitasnya sebagai perempuan, dan stereotip gender yang bias. Kerentanan-kerentanan ini menghambat perkerjaan perempuan pembela HAM sekaligus mengancam keselamatannya.

Negara Sebagai Kontributor Kerentanan Perempuan Pembela HAM

Sayangnya, dalam beberapa kasus aktor negara masih menjadi pelaku utama tindak pelanggaran HAM dengan terlibat langsung dalam pelanggaran HAM terhadap perempuan pembela HAM, maupun dengan terlibat tidak langsung dengan membiarkan perempuan pembela HAM mengalami pelanggaran HAM. Riset KontraS mencatat di Indonesia selama 2019-2021, kasus pelanggaran pembela HAM cenderung melibatkan polisi, swasta, pemerintah, dan TNI. Selain itu, KontraS juga menemukan bahwa dalam selama 5 tahun pelanggaran pembela HAM dalam bentuk kekerasan tinggi dalam kasus-kasus terkait pengelolaan sumber daya alam. 

Dikutip dari Magdalene, akar dari budaya ini adalah karena aparat negara yang tidak mengikuti aturan yang telah dibuat oleh Komnas HAM dan tidak adanya aksi lanjutan membawa perkara tersebut ke pengadilan. Pada tahun 2019, Presiden Jokowi berjanji untuk melindungi kebebasan berpendapat para aktivis WHRD, namun rupanya hal tersebut tidak dapat terlaksana karena instabilitas dalam pemerintahan. Pelaporan dan somasi yang dialami oleh Fatia Maulidiyanti menunjukkan bahwa perempuan pembela HAM masih rentan menghadapi ancaman kriminalisasi dan intimidasi atas kerja-kerja mereka.

Menjaga Perempuan Pembela HAM

Menimbang kerentanan umum dan spesifik yang dialami oleh perempuan pembela HAM, negara selaku subjek hukum utama memiliki tanggung jawab untuk menjamin dan menegakkan hak asasi manusia. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab tersebut, kepolisian dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan perlu mencabut pelaporan terhadap Fatia dan pembela HAM lainnya yang merupakan mitra negara dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat umum. Untuk mencegah hambatan-hambatan dalam pekerjaan para pembela HAM dan perempuan pembela HAM negara juga patut memberikan pengakuan, perlindungan keamanan, serta perlindungan hukum bagi para pembela HAM, terutama perempuan pembela HAM. Merujuk pada kasus yang dialami oleh Fatia, perlu dipastikan perlindungan hak pembela HAM, khususnya bagi para aktivis perempuan. Aktivisme para perempuan pembela HAM sudah selayaknya dilindungi, baik di dalam proses hukum maupun dalam mempromosikan HAM di luar.

Penulis: Vincentia Jyalita, Lydia Seruni, Afiona Prestiana, Marcelyn Angela
Editor: Hanna Fernandus

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *