[OPINI] Peran Sistem Kapitalisme Global di balik Code Red Perubahan Iklim

Sepertinya sudah menjadi tradisi kita mendengar para ilmuwan membunyikan lonceng kiamat setiap tahun yang menandakan bahwa kerusakan lingkungan akan mencapai ‘the point of no return’. Di awal Agustus lalu, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) kembali menegaskan dalam sebuah laporan bahwa efek perubahan iklim dari aktivitas manusia akan semakin ekstrim di semua belahan dunia dan situasi tersebut sudah termasuk Code Red. Pesan ini pun serupa dengan penemuan para ilmuwan semenjak dekade 70-an yang memprediksi bahwa kegiatan industri masif secara terus-menerus akan membahayakan iklim dunia. Uniknya, upaya-upaya mengatasi permasalahan lingkungan yang berakibat pada perubahan signifikan terhadap iklim masih terus terhambat oleh kepentingan perkembangan ekonomi yang dikalkulasikan berdasarkan derasnya akumulasi dan sirkulasi kapital.

Akar-akar Isu Ekologis

Faktor-faktor penyebab perubahan iklim dibagi menjadi dua jenis: antropogenik dan alami. Penyebab antropogenik meliputi perilaku individu atau konsumen yang berkontribusi terhadap beban permasalahan iklim. Budaya konsumerisme yang ditandai dengan permintaan tinggi terhadap produk-produk seperti pakaian, elektronik, dan makanan dianggap sebagai kontributor utama terhadap perubahan iklim. Konsumerisme menghasilkan sampah dalam skala masif yang sebagian besar bersifat non-organik dan sulit didaur ulang seperti plastik. Oleh karena itu, solusi-solusi yang biasa didorong oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Starbucks adalah solusi yang menargetkan individu. Contohnya seperti penggunaan produk-produk ramah lingkungan seperti tas belanja daur ulang, sedotan besi, dan seterusnya. 

Pada kenyataannya, sisi konsumen hanya menyumbang sebagian kecil dari emisi gas kaca yang mempercepat perubahan iklim. Porsi yang lebih besar berada di perusahaan-perusahaan yang terus-menerus memproduksi barang-barang yang dibeli konsumen, mendorong konsumsi melalui iklan-iklan, dan menyebar narasi anti perubahan iklim selagi bersembunyi di balik label sustainable. Lihat saja bukti bahwa industri bahan bakar fosil berkontribusi sebanyak 78% dari seluruh jumlah emisi gas rumah kaca sejak tahun 1970. Selain itu, industri bahan bakar fosil bersikeras menyebarkan narasi yang membantah perubahan iklim meskipun mengetahui efek samping dari kegiatannya terhadap perubahan iklim sejak tahun 1970-an.   

Sedangkan, penyebab alami perubahan iklim mencakup faktor-faktor seperti intensitas cahaya matahari dan perubahan dalam sirkulasi arus laut. Menurut beberapa studi oleh IPCC dan United States Environmental Agency (EPA), intensitas cahaya matahari yang meningkat menyumbang emisi gas rumah kaca. Selain itu, sejumlah ahli geologi dan kelautan juga telah berpendapat sejak 1950-an bahwa perubahan mendadak dalam sirkulasi arus laut menyebabkan fluktuasi temperatur global. Namun, apabila dibandingkan dengan konsensus ilmuwan secara global, alasan alami tidak cukup menjadi alasan utama di belakang perubahan iklim yang drastis selama 150 tahun terakhir. Para ilmuwan ini menegaskan bahwa aktivitas manusia sejak era industrialisasi tetap menjadi faktor utama dibalik fenomena perubahan iklim.

Lalu, mengapa aktivitas manusia bisa menjadi faktor yang begitu signifikan terhadap perubahan iklim? Alasan yang jarang menjadi perbincangan umum yakni sistem ekonomi global yang berlandaskan profit-maximization atau dikenal dengan istilah kapitalisme. Dengan prinsip profit-maximization, negara-negara Barat berhasil mencapai tingkat kemajuan yang spektakuler dalam waktu yang relatif singkat tetapi dengan kerusakan alam katastrofis yang paling dirasakan oleh negara-negara berkembang yang minim infrastruktur dan kapabilitas mumpuni. Menurut Center for Global Development, negara-negara maju seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat adalah penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca dari tahun 1850 hingga 2011 yakni sebanyak 79% dibandingkan negara-negara berkembang seperti di India, Cina, dan Afrika.

Isu Politik di Balik Penyebab Antropogenik Permasalahan Ekologis

Lalu, bagaimana dengan upaya penanganan perubahan iklim? Terealisasinya Paris Agreement adalah hasil dari puluhan tahun pelobian para aktivis lingkungan dan ilmuwan serta negosiasi antara pemimpin-pemimpin dunia. Paris Agreement juga diakui sebagai salah satu langkah yang diperlukan bagi penanganan perubahan iklim, setidaknya dalam menciptakan ambang batas perubahan temperatur global yang disepakati oleh berbagai negara. Tetapi sayangnya, implementasinya di lapangan tidak selalu mulus dan bagi para ahli iklim belum cukup memutarbalik efek buruk perubahan iklim. 

Salah satu alasan mengapa akar permasalahan iklim masih sulit ditangani yaitu adanya relasi antara aktor politik dengan perusahaan-perusahaan yang menopang kapitalisme global. Sebagai contohnya, di Indonesia kebijakan-kebijakan pro lingkungan kerap dihambat oleh politik klientelisme di mana terjadi tawar menawar antara aktor-aktor politik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah dengan aktor-aktor bisnis. Hal tersebut sempat terungkap dalam riset Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tahun 2018 yang menyatakan bahwa salah satu faktor di balik kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah kemudahan perizinan bagi bisnis yang memberikan dukungan dana dalam pencalonan kontestasi politik.

Tidak hanya itu, terkadang ada anggota pemerintah yang terlibat langsung dalam perusahaan ekstraktif seperti di Indonesia di mana mayoritas dari 55% anggota DPR yang sekaligus berstatus sebagai pebisnis terlibat dalam sektor energi dan migas, sedangkan 1 dari 4 anggota kongres di Amerika Serikat merupakan investor dalam industri bahan bakar fosil. Sebagai dampaknya, regulasi tumpang tindih dan kebijakan yang menghambat perlindungan alam dapat muncul seperti dalam kasus Omnibus Law di Indonesia dan keputusan Amerika Serikat untuk mundur dari Paris Agreement di masa pemerintahan Presiden Trump. Kini, semakin dibutuhkan pemerintah yang memiliki komitmen untuk melaksanakan agenda pro lingkungan dan cara-cara meminimalisir ruang bagi praktek politik klientelisme yang merugikan lingkungan.

Green Capitalism dan Sustainable Development sebagai solusi?

Selama proses beberapa dekade, komunitas internasional membincangkan bagaimana merespons permasalahan lingkungan seperti dalam laporan World Commission on Environment 1987 dan acara Rio Summit 1992. Proses ini mempopulerkan istilah Sustainable Development yang mensintesiskan konsep kelestarian lingkungan dan pembangunan. Di bawah konsep tersebut, dampak lingkungan dari proyek-proyek pembangunan diminimalisir. Namun, konsep ini tidak tanpa masalah. Salah satu kritiknya yaitu konsep Sustainable Development lebih mengarah pada upaya mempertahankan pembangunan yang senantiasa merugikan aspek lingkungan daripada mengutamakan konservasi alam. Dampaknya, konsep Sustainable Development tidak menghadirkan transformasi sistematis dari model pembangunan yang eksploitatif, tetapi sekedar menjinakkan atau menunda efek sampingnya dengan ‘menghijaukan’ kapitalisme. Ini tidak mengherankan apabila melihat bahwa konsep tersebut lahir sebagai hasil kompromi antara ilmuwan, masyarakat sipil, dan para pemimpin dunia karena sulitnya mencapai persetujuan terhadap konsep zero-growth maupun degrowth.

Nasib Bumi di tengah Kapitalisme Global

Sekarang bagaimana dengan nasib bumi di tengah sistem kapitalisme global? Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perubahan iklim sudah menjadi permasalahan yang kita hadapi sekarang. Masalah ini pun hanya akan menjadi semakin buruk di masa depan selama sistem kapitalisme global bertahan karena menurut studi oleh J. R. McNeill dan Peter Engelke, ekosistem dunia tidak mampu menampung tingkat pembangunan yang fantastis dan dimungkinkan dalam sistem kapitalisme di tahun 2050.   

Lalu, seperti apa alternatif yang dapat diambil apabila sustainable development maupun green capitalism tidak cukup menangkal efek-efek perubahan iklim? Salah satu solusi yang dapat ditawarkan adalah sistem ekososialisme di mana aspek lingkungan dan kesejahteraan bersama dijunjung tinggi dibandingkan profit-maximization di bawah sistem kapitalisme. Dengan sistem ekososialisme, tujuan pembangunan adalah pemenuhan kebutuhan dasar dibanding mempromosikan overconsumption, negara-negara berkembang juga didorong untuk berkembang bukan dengan model pembangunan unlimited growth ala barat tetapi menyesuaikan dengan aspek lingkungan, menangkal budaya konsumerisme berlebihan, dan participatory democracy diterapkan sebagai metode mengatur ekonomi yang dapat meningkatkan keadilan dan mengurangi kesenjangan. 

Tentu, penerapan sistem ekososialisme belum terealisasi secara global hingga saat ini, tetapi sebenarnya kita dapat melihat dan mencontoh sistem serupa ekososialisme yang dipraktekkan oleh masyarakat adat selama ribuan tahun. Sebagai contohnya, di Indonesia ada masyarakat adat seperti masyarakat adat Pubabu dari Nusa Tenggara Barat dengan kearifan lokal turun temurun bernama ritual Banu yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam. Dalam ritual Banu, masyarakat adat Pubabu hanya diperbolehkan untuk memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan mereka pada saat ritual Banu Turun, sedangkan ritual Banu Naik menandakan pemanfaat alam sudah saatnya berhenti. Sanksi adat berlaku bagi mereka yang melanggar ritual tersebut dan sanksinya sebanding dengan apapun yang diperolehnya dari hutan. Selain ritual Banu, ada juga ritual Paca Goya yang dipraktekkan oleh masyarakat adat Kalaodi di Maluku Utara di mana mereka akan membersihkan kawasan hijau dan melarang aktivitas yang mengganggu kelestarian alam. Kawasan hijau yang biasanya dianggap keramat adalah gunung dan bukit, sedangkan untuk aktivitas yang dilarang dapat berupa penebangan kayu maupun berkebun.Walaupun rasa pesimistik memang tidak dapat dihindari, tetapi setidaknya ada gunanya untuk menyadari bahwa sistem kapitalisme bukanlah sistem yang sempurna dan sudah sewajarnya dikritik. Ini juga berarti bahwa dengan sifat kapitalisme yang unsustainable, alternatif-alternatif seperti ekososialisme pantas dipikirkan secara serius baik oleh para aktor pembuat kebijakan maupun masyarakat sipil. Dan dalam situasi Code Red ini, acara United Nations Climate Change Conference (COP26) yang akan diselenggarakan bulan depan dapat membuktikan seberapa besar komitmen para pemimpin dunia dalam mengatasi perubahan iklim.

Penulis : Vincentia Jyalita

Editor : Agnes Zefanya Yonatan, Debora Angela

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *