Site icon Media Parahyangan

Pembelajaran Jarak Jauh Ciptakan Inequality Akses Pendidikan

Pandemi Covid-19 yang menyebar secara global di awal tahun 2020 telah memaksa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdikbud) memberlakukan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk institusi pendidikan sehingga pelajar dan fasilitator pendidikan dirumahkan. Namun, problematika yang disebabkan oleh PJJ adalah ketimpangan fasilitas untuk pembelajaran daring yang berdampak pada pelajar di tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Pasalnya tidak semua daerah di Indonesia dapat mengakses internet dengan mudah. Sebelumnya, di tahun 2018, Indonesia berada dalam posisi negara dengan nilai performa akademik rendah untuk pelajar usia 15 tahun menurut laporan Programme for International Student Assessment (PISA) dibandingkan dengan rata-rata nilai yang diperoleh negara-negara anggota PISA. Kondisi pandemi yang mengharuskan PJJ membuat kesenjangan antara pelajar yang memiliki akses dan fasilitas untuk PJJ dengan pelajar yang tidak memilikinya. Kendala jaringan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya ketimpangan PJJ di beberapa daerah di Indonesia. Kendala lainnya yaitu perekonomian pelajar yang tergolong dalam kelas menengah kebawah belum tentu memiliki perangkat yang mumpuni seperti telepon pintar (smartphone) atau laptop untuk mengikuti PJJ. Selain itu, terdapat permasalahan yang melibatkan tenaga pengajar dan juga peserta didik dikarenakan tidak semua memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam menggunakan smartphone ataupun media online lainnya. Hal lain yang menjadi masalah adalah dalam waktu yang relatif singkat, mereka dituntut untuk segera beradaptasi agar pembelajaran secara daring dapat dilakukan secara efektif. Riset yang dilakukan ISEAS-Yusof Ishak Institute pada bulan Agustus 2020 lalu menunjukan ketimpangan nyata di dunia pendidikan Indonesia selama musim pandemi Covid-19, dalam hal ini hampir 69 juta siswa kehilangan akses pendidikan dan pembelajaran saat wabah (Prabowo, 2020). Riset ini menunjukan bahwa kelompok pelajar dari keluarga yang mapan lebih mudah mengikuti PJJ, sementara hanya 40 persen orang Indonesia memiliki akses internet sehingga menunjukan adanya ketimpangan infrastruktur komunikasi, khususnya di luar Pulau Jawa (Prabowo, 2020). Interaksi antar pelajar dan pengajar juga relatif terganggu setelah diberlakukannya PJJ. Alhasil, hubungan antar pelajar dengan pendidik terutama di tingkat SD, SMP, dan SMA dinilai menjadi renggang. Dengan ini, para wali pelajar akhirnya mempertanyakan peran institusi pendidikan saat pandemi, terutama efektivitas pengajaran selama diberlakukan PJJ. Ini menunjukan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia yang sebelum pandemi dinilai sudah tertinggal semakin memprihatinkan akibat kondisi yang memaksa para pelajar untuk melakukan PJJ. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada akibat pembelajaran jarak jauh yang telah menciptakan ketimpangan akses pendidikan. 

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberi wawasan terkait masalah ketimpangan yang disebabkan oleh adanya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pentingnya pendidikan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu ketimpangan pendidikan akibat PJJ yang sedang terjadi di Indonesia. Terakhir, tujuan lain dari penelitian ini adalah menghadirkan solusi aplikatif yang dapat membantu untuk mengurangi adanya ketimpangan tersebut di kedua belah pihak baik masyarakat maupun pemerintah. Data-data yang digunakan akan mengacu pada hasil riset penulis dari berbagai situs web, ataupun dokumen publikasi pemerintah yang memuat informasi terkait pembelajaran jarak jauh yang menciptakan ketimpangan akses pendidikan.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian dan juga pencarian data yang kami lakukan berfokus kepada tiga problematika utama yang diduga menciptakan inequality pada aktivitas pembelajaran daring. Adapun problematika-problematika tersebut adalah angka kemiskinan penduduk Indonesia, kondisi internet pada masing-masing desa/kelurahan, serta kesiapan tenaga pengajar dan juga peserta didik dalam melakukan pembelajaran daring. Berdasarkan problematika pertama yakni tingkat angka kemiskinan penduduk Indonesia, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) didapatkan yang dikemas dalam Berita Resmi Statistik (BRS) membahas tentang “Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2021”. Data tersebut menunjukan bahwa pada awal tahun 2020 yakni bulan Maret 2020 ketika pertama kali Covid-19 masuk ke Indonesia dan dilakukannya inisiasi pembelajaran daring, tercatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 26,42 juta orang atau sekitar 9,78 persen.  Pada tahun 2020, angka ini mengalami kenaikan sebesar 1,24 juta orang jika dibandingkan dengan bulan maret 2019. Pada bulan Maret 2021, tepat satu tahun setelah inisiasi pembelajaran daring dilakukan, angka kemiskinan di Indonesia naik ke angka 27,54 juta orang atau meningkat 1,12 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2021). Jumlah tersebut terbagi menjadi dua yakni penduduk miskin pada daerah pedesaan yang menyumbang 15,37 juta orang (13,10 persen) dan penduduk miskin pada daerah perkotaan di angka 12,18 juta orang (7,89 persen). Sedangkan jika ditinjau dari masing-masing pulau, ternyata penyumbang angka penduduk miskin tertinggi ada di pulau Jawa dengan 14,75 juta orang dan penyumbang angka penduduk miskin terendah ada di pulau kalimantan dengan 1,01 juta orang. Namun, jika dilihat berdasarkan persentase penduduk miskin pada masing-masing pulau, ternyata pulau maluku dan papua menjadi penyumbang terbesar dengan kira-kira 20,66 persen penduduknya tergolong miskin, sementara pulau kalimantan dengan penyumbang terkecil dengan 6,09 persen penduduk saja yang tergolong miskin (Badan Pusat Statistik, 2021). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2021 antara lain adalah pandemi covid-19 yang berkelanjutan dari Maret 2020 sehingga mempengaruhi angka kemiskinan, kontraksi perekonomian Indonesia, peningkatan jumlah pengangguran, adanya inflasi, serta peningkatan sektor pekerjaan informal. Peserta didik yang tergolong dalam kategori miskin, kesulitan untuk mengikuti PJJ karena keterbatasan akses maupun sarana pendukung seperti perangkat teknologi, terutama untuk yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan jaringan.

Lalu, pada problematika kedua membahas tentang kondisi internet pada masing-masing kelurahan/desa. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan banyaknya desa/kelurahan menurut provinsi dan penerimaan sinyal internet telepon seluler pada tahun 2020 yang masih memiliki sinyal koneksi yang lemah atau bahkan tidak memiliki sinyal koneksi sama sekali di Indonesia. Badan Pusat Statistik (2020) melaporkan dari 78.333 daerah/kelurahan yang terdata, ternyata hanya sekitar 56.307 daerah atau sekitar 71.88 persen daerah yang mendapatkan koneksi 4G/LTE, dilanjutkan dengan 13.556 atau sekitar 17.30 persen yang mendapatkan koneksi 3G. Tak hanya itu, sejumlah 4489 desa atau sekitar 5.73 persen yang mendapatkan koneksi 2.5G/E dan 3981 desa atau 5.082 persen dari jumlah desa keseluruhan sama sekali tidak mendapatkan sinyal di daerahnya  (Badan Pusat Statistik, 2020). Adapun daerah-daerah sentral dan daerah yang sering dikunjungi turis seperti DKI Jakarta, Bali, dan DI Yogyakarta tidak memiliki kendala karena seluruh desa/kelurahan sudah bisa mengakses internet meskipun yang mendapatkan koneksi 4G/LTE baru sekitar 98,88 persen,  89,8 persen, dan 81,9 persen secara berurutan dari total keseluruhan desa/kelurahan yang berada di provinsi tersebut  (Badan Pusat Statistik, 2020). Namun, jika kita melihat provinsi-provinsi dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit dan juga provinsi yang cenderung berada di bagian timur Indonesia, hal ini justru berbanding terbalik karena jumlah desa/kelurahan yang belum terjangkau internet masih cukup tinggi seperti pada provinsi maluku (29,24 persen), maluku utara (21,96 persen), papua barat (31,67 persen), dan papua (46,30 persen). Angka-angka yang cukup tinggi inilah yang menjadi penyebab adanya ketimpangan dalam PJJ, provinsi-provinsi pada bagian timur masih banyak yang belum dapat mengakses internet karena tidak terjangkau koneksi.

Problematika ketiga yaitu terkait dengan kesiapan tenaga pengajar dan juga pelajar atau peserta didik dalam melakukan pembelajaran daring merupakan hal yang cukup krusial, karena baik tenaga pengajar ataupun peserta didik masing-masing harus memiliki keterampilan digital seperti kompetensi dalam menggunakan perangkat digital ataupun terbiasa dalam menjelajah dunia internet. Hal inilah yang menimbulkan kesenjangan baik aspek generasi ataupun sosio-ekonomi. Dari aspek generasi tidak dapat dipungkiri bahwa pengajar ataupun peserta didik yang lahir di zaman yang serba digital akan lebih mudah beradaptasi jika dibandingkan dengan guru yang lahir di zaman yang masih minim teknologi. Selain itu, jika ditinjau berdasarkan status sosio-ekonomi, tentunya peserta didik yang terlahir dari keluarga yang tergolong mampu umumnya memiliki ponsel pintar ataupun gadget yang dipakai guna mendukung pembelajaran daring, sehingga mereka tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi sedangkan untuk peserta didik yang lahir dari keluarga yang kurang atau bahkan tidak mampu cenderung tidak memiliki akses terhadap perangkat-perangkat digital tersebut, sehingga pada umumnya mereka tidak terbiasa sama sekali dengan perangkat tersebut dan akhirnya kesulitan dalam mengikuti pembelajaran daring (Whisnu, 2020). 

PJJ Ciptakan Ketidaksetaraan

Pemberlakuan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diterapkan sejak Maret 2020  merupakan langkah dari pemerintah agar pendidikan di Indonesia dapat terus berjalan sama seperti saat Pembelajaran Tatap Muka (PTM) justru menciptakan adanya ketimpangan antara orang kelas bawah, menengah, ataupun atas (Komisioner KPAI Retno Listyarti, 2021). Retno juga mengatakan bahwa dengan pemberlakuan PJJ menciptakan disparitas yang sangat lebar antara anak-anak yang berasal dari keluarga kaya dengan anak-anak yang berasal dari keluarga menengah, ataupun bawah. Selain itu, menurut Retno disparitas digital juga terjadi antara pelajar yang tinggal di daerah perkotaan yang cenderung dapat mengakses internet dengan lebih mudah ketimbang dengan pelajar yang berada di daerah pedesaan, dimana subsidi kuota internet yang merupakan salah satu langkah dari pemerintah dinilai kurang tepat sasaran, lantaran banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang memang sama sekali belum terjamah oleh sinyal Internet. Dampak negatif lainnya yaitu problematika terkait ketersediaan Gadget, Wi-Fi, Laptop (device) dan kendala jaringan yang sering kali muncul saat proses pembelajaran jarak jauh. Selain itu, dalam diskusi Forum Wartawan Pendidikan dan Kebudayaan (Fortadikbud), terdapat beberapa temuan selama satu tahun PJJ diantaranya banyak anak didik yang tidak dapat menyerap pelajaran dengan optimal karena masih harus adaptasi dengan sistem pembelajaran daring (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021).  Terlepas dari itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan bahwa PJJ selama satu tahun terakhir telah membentuk persepsi orangtua pelajar mengenai ketiadaan peran sekolah  dalam proses belajar mengajar apabila tidak dilakukan secara tatap muka (Ramadhan, 2021).

Upaya pemerintah saat ini

Pemerintah terus mengupayakan agar setiap mahasiswa dan tenaga pendidik di seluruh Indonesia mempunyai peralatan atau device yang memadai dan murah. Sedangkan dalam hal infrastruktur pemerintah ingin memperluas dan menyediakan jaringan internet yang tersebar di seluruh wilayah. Pemerintah menyediakan bantuan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) termasuk laptop produksi lokal untuk mengatasi keterbatasan TIK di ribuan sekolah di Indonesia melalui program Digitalisasi Sekolah dengan anggaran yang telah disiapkan senilai Rp. 17 triliun untuk periode 2020 hingga 2024. Menurut laporan, alat pendukung yang akan didistribusikan oleh Kemenristekdikti antara lain access point, konektor, layar proyektor, speaker aktif hingga internet router. Saat ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbud-Ristek) berencana memberikan bantuan laptop dan perangkat TIK kepada 12.674 sekolah melalui APBN dan 16.713 sekolah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik (CNN Indonesia, 2021). Sasaran penerima program tersebut merupakan tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB. Adapun jumlah anggaran yang dialokasikan adalah senilai Rp. 3,7 triliun (CNN Indonesia, 2021). Kendati demikian, Kemdikbud-ristek menegaskan bahwa program Digitalisasi Sekolah senilai Rp. 17 triliun tersebut hanya ditujukan untuk sekolah-sekolah yang dapat mengakses jaringan internet. Kepala Biro Samsuri mengatakan khusus untuk sekolah yang berada di area yang belum terakses listrik dan internet dengan baik, pihaknya akan mengupayakan pendampingan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) (CNN Indonesia, 2021). Hal ini menunjukan bahwa bantuan pemerintah belum dapat mencakup semua institusi pendidikan di Indonesia sehingga kemungkinan besar masih akan menciptakan ketidaksetaraan akses penggunaan teknologi untuk pendidikan. Pemerintah disarankan agar menyiapkan strategi terkait distribusi bantuan TIK untuk menghindari kegagalan program digitalisasi sekolah tersebut melalui rencana digitalisasi pendidikan secara matang. Dalam hal ini, pengamat pendidikan Indra Charismiadji menyarankan agar Indonesia memiliki perencanaan awal pendidikan seperti ICT Masterplan in Education atau Rencana Utama Digitalisasi Pendidikan untuk (CNN Indonesia, 2021). Pemerintah juga disarankan untuk memastikan adanya pelatihan, khususnya untuk pengajar yang minim pengetahuan teknologi di desa-desa. Untuk melakukan ekspansi digitalisasi, pemerintah bekerjasama dengan perusahaan telekomunikasi. Perusahaan tersebut adalah PT Telkom Indonesia (Persero) memberikan bantuan yang ditujukan kepada 33 desa di Jawa Barat berupa layanan akses internet berbasis satelit Mangoesky selama 1 tahun untuk daerah Bandung, Bandung Barat, Karawang, Sukabumi, Cirebon, dan Tasikmalaya (Tribunnews, 2021). Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Barat Benny Bachtiar mengklaim, bahwa dari target implementasi untuk 5.000 desa digital di Jawa Barat sejauh ini telah terealisasi sebanyak 90 persen dan masih ada sekitar 500 desa yang belum mendapatkan akses layanan internet (Tribunnews, 2021). Selain itu, pemerintah saat ini telah memperpanjang pengalokasian dana untuk kuota. Anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah tersebut senilai Rp. 2,7 triliun yang nantinya akan didistribusikan untuk 33,8 juta siswa, guru, mahasiswa, hingga dosen di bulan September-November 2021 (Pebrianto, 2021). Pertama, subsidi senilai Rp. 2,3 triliun di Kementerian pendidikan akan didistribusikan pada PAUD 7GB per bulan setara dengan Rp 88,35 miliar untuk 1,5 juta penerima, peserta didik di tingkat SD dan SMP 10GB per bulan dengan anggaran Rp 1,6 miliar untuk 20,5 juta penerima (Pebrianto, 2021). Pebrianto (2021) melaporkan bahwa untuk pengajar PAUD, SD, dan SMP akan diberikan kuota 12GB per bulan dengan anggaran Rp 154,4 miliar untuk 1,5 juta penerima, sementara untuk dosen serta mahasiswa diberikan 15 GB per bulan dengan anggaran Rp 404,9 miliar untuk 3,2 juta penerima. Terakhir, untuk menyiasati terhambatnya kegiatan belajar mahasiswa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membuat kebijakan Kampus Merdeka dengan beberapa program yang dapat diikuti mahasiswa. Program-program tersebut diantaranya Kampus Mengajar yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengajar di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), program Magang Bersertifikat di perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan Kemendikbud, Studi Independen Bersertifikat atau short course, International Student Mobility Awards (IISMA) atau program beasiswa pertukaran mahasiswa ke luar negeri, serta Pertukaran Mahasiswa Merdeka antar kampus di dalam negeri. Dalam program-program tersebut mahasiswa dapat memilih untuk mempelajari bidang lain sesuai minat atau memperdalam ilmu yang telah didapatkan di perguruan tinggi dengan praktik secara langsung. Walaupun demikian, terlepas dari ribuan mahasiswa yang telah bergabung dalam program-program tersebut, dengan keadaan pandemi kegiatan yang telah dicanangkan masih harus mengikuti protokol kesehatan. Tak hanya itu, tidak semua kampus dapat memfasilitasi mahasiswanya dengan kurikulum yang memadai untuk mengikuti program-program tersebut karena ada kerjasama khusus yang melibatkan pihak kampus dan mitra yang tergabung dalam Kampus Merdeka.

Kesimpulan

Covid-19 yang menyebar secara global memaksa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdikbud) untuk memberlakukan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ini pertama kali dalam sejarah dilakukan secara daring dan menjadi kendala bagi sebagian pelajar dan tenaga pengajar di Indonesia. Tingginya angka kemiskinan, aliran listrik dan jaringan internet yang belum tersebar di Indonesia secara merata, serta kesiapan tenaga pengajar dan juga peserta didik menjadi faktor yang menghambat adanya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sehingga menciptakan beberapa dampak negatif. Dampak negatif dari Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yaitu munculnya inequality atau ketidaksetaraan yang timbul dalam sistem pendidikan di Indonesia menjadi perhatian bagi pemerintah, sehingga pemerintah perlu menyediakan solusi seperti menyediakan perangkat teknologi seperti laptop, dan telepon pintar (smartphone) beserta dengan kuota internet agar kegiatan belajar mengajar tidak terputus, khususnya bagi pelajar dan tenaga pengajar yang memang membutuhkan. Meskipun Pemerintah berupaya untuk memfasilitasi pelajar dan tenaga pendidik di seluruh Indonesia dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memadai, tetapi ada beberapa wilayah di Indonesia yang belum teraliri listrik atau tidak memiliki jaringan internet dengan baik sehingga belum dapat mengikuti program Digitalisasi Sekolah dan hanya akan diberikan pendampingan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan program Kampus Mengajar. Dalam hal ini, selama digitalisasi belum merata ketidaksetaraan pendidikan akan terus terjadi. Oleh karena itu, pemerintah harus menciptakan strategi dan perencanaan yang matang serta menyeluruh. Penyediaan infrastruktur menjadi hal yang krusial dan dibutuhkan. Tetapi, pemerintah harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya seperti pelatihan sebagai salah satu pendukung program digitalisasi agar bantuan infrastruktur yang telah disediakan dapat dimanfaatkan dengan baik dan menyeluruh.

Kontributor : Eleazar Casaldo, Fasya Nida S, Mohamad Raihan

Editor : Hanna F, Ilmor SM

Daftar Pustaka

Alwanny, H. (2020, 25 Maret). Ketimpangan Pendidikan dalam Sistem Pembelajaran Jarak Jauh. Lintas Gayo. Diakses pada 4 Agustus 2021, dari https://lintasgayo.co/2020/03/25/ketimpangan-pendidikan-dalam-sistem-pembelajaran-jarak-jauh/

Baiturrahman, O. (2020, 3 Agustus). PJJ dan Ketimpangan Akses Pendidikan.  Geotimes. Diakses pada 4 Agustus 2021, dari https://geotimes.id/opini/pjj-dan-ketimpangan-akses-pendidikan/

Badan Pusat Statistik. (2020). Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Provinsi dan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler, 2020. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. (2020). Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen (pp. 1-12). Jakarta.

Badan Pusat Statistik. (2021). Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 10,14 persen (pp. 1-12). Jakarta.

Hidayat, A. (2020, 12 Juni). Kominfo Sebut 12.548 Desa Belum Tersentuh Sinyal Internet. Diakses pada 6 Agustus 2021, dari https://bisnis.tempo.co/read/1352697/kominfo-sebut-12-548-desa-belum-tersentuh-sinyal-internet/full&view=ok

Daftar Sebaran Sekolah Dapat Bantuan Laptop dari Nadiem. CNN Indonesia (2021, 4 Agustus). Diakses pada 6 Agustus 2021, dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210804134142-20-676295/daftar-sebaran-sekolah-dapat-bantuan-laptop-dari-nadiem/1

Dampak Gawat Pandemi terhadap Pendidikan Sedunia. Human Rights Watch (2021). Diakses pada 4 Agustus 2021, dari https://www.hrw.org/id/news/2021/05/17/378673

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2021). Dampak Negatif Satu Tahun PJJ, Dorongan Pembelajaran Tatap Muka Menguat. Diakses pada 8 Agustus 2021, dari https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/04/dampak-negatif-satu-tahun-pjj-dorongan-pembelajaran-tatap-muka-menguat 

Kurniawati, E. (2020, 1 Oktober). Dampak Negatif dan Positif Pembelajaran Jarak Jauh Selama Pandemi Covid-19. Tempo. Diakses pada 1 Agustus 2021, dari https://metro.tempo.co/read/1391861/dampak-negatif-dan-positif-pembelajaran-jarak-jauh-selama-pandemi-covid-19

Losando, R. (2020, 24 September). Pendidikan Jarak Jauh Sebagai Solusi Atasi Ketimpangan. Media Indonesia. Diakses pada 4 Agustus 2021, dari https://mediaindonesia.com/opini/347564/pendidikan-jarak-jauh-sebagai-solusi-atasi-ketimpangan

Pembelajaran Jarak Jauh: Anies Pelopori, Nadiem Sudahi. CNN Indonesia (2020, 21 Desember). Diakses pada 4 Agustus 2021, dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201209093854-20-579760/pembelajaran-jarak-jauh-anies-pelopori-nadiem-sudahi

Prabowo, H. (2020, 9 September). Pandemi COVID-19 Menunjukkan Ketimpangan Pendidikan di Indonesia. Tirto. Diakses pada 6 Agustus 2021, dari https://tirto.id/pandemi-covid-19-menunjukkan-ketimpangan-pendidikan-di-indonesia-f34d

Pebrianto, F. (2021, 4 Agustus). Sri Mulyani Beberkan Subsidi Kuota Internet bagi 33,8 Juta Siswa hingga Guru. Tempo. Diakses pada 6 Agustus 2021, dari https://bisnis.tempo.co/read/1490942/sri-mulyani-beberkan-subsidi-kuota-internet-bagi-338-juta-siswa-hingga-guru

Ramadhan, A. (2021, 23 Januari). Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan. Kompas. Diakses pada 4 Agustus 2021, dari https://nasional.kompas.com/read/2021/01/23/20010081/pembelajaran-jarak-jauh-dinilai-kpai-ciptakan-kesenjangan

Sekolah Tanpa Internet Tak Masuk Program Laptop Rp17 T Nadiem. CNN Indonesia (2021, 29 Juli). Diakses pada 7 Agustus 2021, dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210729133621-20-673770/sekolah-tanpa-internet-tak-masuk-program-laptop-rp17-t-nadiem

Siagian, K. (2020, 15 September). Kesenjangan Konektivitas di Pembelajaran Jarak Jauh Indonesia. Dailysocial. Diakses pada 4 Agustus 2021,dari https://dailysocial.id/post/kesenjangan-konektivitas-di-pembelajaran-jarak-jauh-indonesia

Telkom Dukung 33 Desa Digital di Wilayah 3T dan Bangun Kolaborasi SME Space untuk UMKM di Jabar. Tribunnews (2021, 8 Juli). Diakses pada 6 Agustus 2021, dari https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/07/08/telkom-dukung-33-desa-digital-di-wilayah-3t-dan-bangun-kolaborasi-sme-space-untuk-umkm-di-jabar

Triwibowo, W. (2020, 12 Maret). Gagap 3 aspek vital: kuliah online di tengah COVID-19 bisa perparah gap akses pembelajaran bermutu bagi mahasiswa miskin. The Conversation. Diakses pada 7 Agustus 2021, dari https://theconversation.com/gagap-3-aspek-vital-kuliah-online-di-tengah-covid-19-bisa-perparah-gap-akses-pembelajaran-bermutu-bagi-mahasiswa-miskin-134933

Wanti-wanti Buat Nadiem: Program Chromebook Gagal di Malaysia. CNN Indonesia (2021, 4 Agustus). Diakses pada 6 Agustus 2021, dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210803073616-20-675564/wanti-wanti-buat-nadiem-program-chromebook-gagal-di-malaysia

Zahra, F. (2021). Dampak Positif dan Negatif Pembelajaran Jarak Jauh bagi Mahasiswa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diakses pada 6 Agustus 2021, dari https://itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/dampak-positif-dan-negatif-pembelajaran-jarak-jauh-bagi-mahasiswa

Exit mobile version