Strategi Penanggulangan Kemiskinan oleh Pemerintah dan Masyarakat

Oleh : Sharon Debora (Ilmu Administrasi Publik, 2020)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan kesejahteraan sosial di Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas harga berlaku mencapai Rp15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp56,9 juta atau US$3.911,7. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas harga yang berlaku mencapai Rp15.833,9 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp91,1 juta atau US$4.174,9. Kondisi ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2019. Berdasarkan data tersebut, terdapat penurunan PDB per kapita antara tahun 2019 dan 2020 sebesar Rp34,2 juta, dimana PDB adalah jumlah barang yang dihasilkan masyarakat di dalam negeri baik itu warga negara sendiri maupun warga negara asing yang sedang tinggal di dalam negeri dan PDB per kapita adalah jumlah PDB pada tahun tersebut dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia menurun dari tahun 2019 ke 2020. Salah satu indikasi penurunan pertumbuhan ekonomi adalah tingkat kemiskinan.

Jika dilihat dari tingkat kemiskinan di Indonesia, Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret tahun 2020 terdapat sebanyak 26,42 juta orang, meningkat dari bulan September 2019 dimana jumlah penduduk miskin 24,79 juta orang. Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada bulan September 2020 semakin meningkat sebanyak 27,55 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penduduk miskin di Indonesia meningkat. Kesenjangan yang ada menumbuhkan permasalahan-permasalahan baru yang bertumpu pada aspek pertumbuhan ekonomi. Permasalahan yang terjadi antara lain ialah kemiskinan, pengangguran, tingkat kriminalitas, dan lain-lain. Meskipun demikian, kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah hal utama yang harus diperhatikan baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia sendiri.

Menurut Prof. Mr. R. Kranenburg, Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State) menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh masyarakat Indonesia. Kesejahteraan sosial adalah hak fundamental yang harus dimiliki oleh semua warga Indonesia. Dalam mewujudkan kesejahteraan negara Indonesia terdapat teori yang sejalan dengan dasar negara Indonesia, yaitu Teori Negara Kesejahteraan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Terdapat lima pilar kenegaraan yang mendasari perwujudan kesejahteraan rakyat, yaitu Demokrasi (Democracy), Penegakan Hukum (Rule of Law), Perlindungan Hak Asasi Manusia (The Human Rights Protection), Keadilan Sosial (Social Justice), dan Anti Diskriminasi (Anti Discrimination).

Dalam ideologi Pancasila sila ke-4 berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Penegakan hukum yang adil, menghormati hak dan kewajiban sesama manusia, serta melakukan kegiatan sosial untuk mewujudkan kemajuan keadilan sosial dan kesejateraan bersama adalah contoh nyata penerapan keadilan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Hal ini menunjukkan bahwa sikap saling membantu antar manusia dapat meningkatkan kesejahteraan bersama. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan bersama di Indonesia adalah dengan mengurangi tingkat kemiskinan.

Strategi Penanggulan Kemiskinan oleh Pemerintah dan Masyarakat

Tolak ukur kemajuan dan perkembangan suatu negara dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satu aspek tersebut adalah tingkat kesejahteraan masyarkat. Namun, kemiskinan merupakan salah satu permasalahan kesejahteraan rakyat yang masih dihadapi oleh negara Indonesia. Permasalahan ini bersifat multidimensional dan sangat kompleks, dimana negara Indonesia harus memprioritaskan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Menurut Suryawati (2004), kemiskinan terbagi menjadi empat bentuk, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Berbagai kemiskinan yang terjadi dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kementerian Sosial pun telah melakukan berbagai bantuan sosial. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi dan harus membutuhkan inovasi yang dapat mengurangi angka kemiskinan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penanggulangan kemiskinan yang efektif dan efisien oleh pemerintah dan masyarakat.

Salah satu contoh nyata kemiskinan adalah sejumlah desa di Kalimantan Timur masih tergolong dalam kategori tertinggal menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD). Kepala DPMPD Kalimantan Timur, Muhammad Syirajudin, mengatakan bahwa tersisa 4 desa yang berstatus sangat tertinggal dan 129 desa tertinggal dari total keseluruhan sebanyak 841 desa. Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur pada September 2019 sebanyak 220,91 ribu orang (5,91 persen) dan jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebanyak 230,26 ribu orang (6,10 persen). Pada data tahun 2019 dan 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur meningkat sebanyak 9,35 ribu orang (secara persentase naik 0,19 persen poin). Hal ini menyatakan bahwa tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur meningkat dan pemerintah harus mencari cara untuk meminimalkan angka kemiskinan tersebut.

Kalimantan Timur memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi wilayah yang indah untuk dijadikan tujuan wisata. Selain itu, Kalimantan Timur memiliki potensi sumber daya alam dalam bidang perikananan, pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Namun, sangat disayangkan Kalimantan Timur belum mampu menggunakan potensi yang ada dengan baik, sehingga Kalimantan Timur masih banyak terdapat desa tertinggal dan penduduk miskin yang berada di Kalimantan Timur. Maka dari itu, akan dijelaskan beberapa cara untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur.

Sebagian besar penduduk di Kalimantan Timur belum mendapat pendidikan yang sebanding dengan penduduk di daerah lainnya seperti Jawa, Sumatera, dan lainnya. Oleh karena itu, memberikan sosialisasi untuk membangun usaha secara mandiri terkait usaha mikro, menengah, dan kecil (UMKM) kepada penduduk Kalimantan Timur merupakan salah satu cara untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada penduduk. Kalimantan Timur memiliki wilayah yang strategis dalam bidang kelautan sehingga banyak perikanan di daerah Kaltim yang segar dengan jumlah yang sangat banyak. Sosialisasi tersebut dapat diberikan oleh pemerintah pusat dengan harapan agar penduduk dapat memanfaatkan potensi perikanan Kalimantan Timur sampai ke berbagai daerah bahkan dalam tingkat internasional (ekspor).

Kalimantan Timur merupakan daerah yang masih sulit untuk dijangkau. Lokasi Kalimantan Timur berada jauh dari ibukota (DKI Jakarta), sehingga di daerah tersebut menjadi kesulitan untuk membeli barang-barang pemenuhan kebutuhan hidup dan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, inovasi pertama yang penulis berikan adalah mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa-desa Kalimantan Timur. Berkaitan dengan memberikan sosialisasi, pemerintah Kaltim dapat memberdayakan masyarakat melalui pengembangakan BUMDes. Tujuan pengembangan BUMDes adalah agar pemerintah dapat memberikan kesempatan bekerja bagi penduduk Kaltim, sehingga yang belum memiliki pekerjaan dengan mengelola BUMDes. Selain itu, dengan hasil pendapatan yang dicapai melalui BUMDes dapat digunakan untuk memperoleh barang-barang kebutuhan hidup, perbaikan infrastruktur transportasi, dan barang publik lainnya.

Penjelasan yang telah sampaikan diatas bertujuan agar Kalimantan Timur memiliki ciri khas dari bidang perikanan karena memiliki potensi yang baik. Sosialisasi terkait UMKM diharapkan agar masyarakat dapat mandiri terkait usaha mereka dan mengembangkannya ke berbagai daerah. Pengembangan BUMDes diharapkan agar dapat memberdayaakan penduduk yang belum mempunyai pekerjaan untuk mengelola BUMDes tersebut. Jika kedua inovasi tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka Kalimantan Timur pun akan semakin maju, pertumbuhan ekonomi meningkat, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Selanjutnya, mengembangkan subsidi silang dengan cara memberikan modal antar masyarakat untuk membangun usaha berguna agar dapat meningkatkan produktivitas warga. Menanggulangi kemiskinan dapat dilakukan oleh sesama masyarakat. Contoh subsidi yang bisa dilakukan adalah memberikan modal atau pinjaman kepada penduduk yang akan memulai usaha mandiri. Dengan cara ini, antar desa dapat saling membantu untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Diharapkan dengan adanya subsidi silang, setiap penduduk dapat membuat usaha secara mandiri sehingga desa sangat tertinggal akan bisa berubah menjadi status yang lebih baik.

Dari beberapa inovasi yang disampaikan, inovasi yang paling efektif dan efisien adalah mengembangkan BUMDes di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur memiliki banyak desa dan jika dimanfaatkan dengan baik dan benar akan menjadikan Kaltim semakin maju. Penduduk pun dapat mendapatkan pekerjaan dan semakin produktif. Pengembangan BUMDes ini dengan cara memanfaatkan potensi perikanan dengan menjual baik di Kalimantan Timur sendiri, antar pulau, maupun ke tingkat internasional (ekspor). Sehingga Kalimantan Timur pun terkenal dalam bidang perikanan dan fokus mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki.

Kesimpulan

Penanggulangan kemiskinan dapat ditekan dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Terdapat beberapa inovasi yang penulis sampaikan yang dapat dilakukan bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dapat mengadakan memberikan sosialisasi untuk membangun usaha secara mandiri terkait usaha mikro, menengah, dan kecil (UMKM) kepada penduduk Kalimantan Timur dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa- desa Kalimantan Timur. Tidak hanya pemerintah, masyarakat pun dapat saling membantu menekan tingkat kemiskinan dengan cara memberikan modal atau pinjaman kepada penduduk yang akan memulai usaha mandiri.

Sudah semestinya bagi Kalimantan Timur untuk mengembangkan potensi sumber daya alam perikanan yang dimiliki agar Kalimantan Timur dapat hidup yang lebih baik. Jika pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dengan baik, maka Kalimantan Timur akan semakin maju, pertumbuhan ekonomi meningkat, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Maka dari itu, jika suatu wilayah dapat dikembangkan dengan baik, tingkat kemiskinan di Indonesia pun akan semakin menurun dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Sehingga, seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan keadilan sosial yang terdapat dalam ideologi Pancasila sila ke-5 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Daftar Pustaka

A. Buku

  • Gianfranco,Poggi. 1992. The Development of the Modern State “Sosiological Introduction”.
  • California: Stanfors University Press.
  • Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin. 1989. Ilmu Negara Umum. Cetakan Kesebelas. Jakarta:
  • Pradnya Paramita.

B. Perundang-undangan

  • Pancasila
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
  • Kesejahteraan Sosial

C. Makalah, Artikel, Internet

  • Almerio, Y. (2021, June 30). Masih Ada 128 Desa Tertinggal di Kaltim, 4 Tergolong Sangat Tertinggal. IDN Times. https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/yuda-almerio-pratama-
  • lebang/masih-ada-128-desa-tertinggal-di-kaltim-4-tergolong-sangat-tertinggal/3.
  • Badan Pusat Statistik. 2019. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia: Jakarta.
  • Badan Pusat Statistik. 2020. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia: Jakarta.
  • Betapa Potensi Ikan di Kaltim Luar Biasa. Website Portal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (n.d.). https://kaltimprov.go.id/berita/betapa-potensi-ikan-di-kaltim-luar-biasa.
  • Nendissa, Reny Heronia. 2015. Tanggung Jawab Negara Dalam Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Di Era Otonom Daerah. ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *