Problema Belum Disahkannya RUU KUHP Indonesia

Oleh : Hanna Nurhaliza (Hukum, 2020)

Peraturan perundang-undangan Hukum Pidana atau KUHP yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berasal dari negara Belanda, yakni Wetboek Van Strafrecht voor Nederland Indie. Keberlakuannya diatur melalui Undang- Undang No.1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana (Aliansi Nasional
Reformasi KUHP 2018) sampai sekarang KUHP merupakan satu-satunya kodifikasi atas Hukum Pidana di Indonesia. Wetboek Van Strafrecht atau yang sering disingkat dengan WvS digunakan di negara kita karena adanya asas konkordansi pada masa penjajahan Belanda. Asas konkordasi merupakan suatu asas yang melandasi diberlakukanya hukum di negara Eropa (Belanda) pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada negara jajahannya (Indonesia). Dengan kata lain asas konkordansi merupakan asas yang mengharuskan hukum yang berlaku di negara penjajah harus diberlakukan juga di negara jajahannya. Akan tetapi, walaupun negara Indonesia saat ini sudah tidak lagi dijajah oleh negara Belanda, namun negara kita hingga saat ini masih menggunakan KUHP dari negara Belanda karena negara kita belum memiliki KUHP nasional.Saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku sudah dinilai tidak relevan dengan sistem hukum pidana yang ideal, maka dari itulah pemerintah Indonesia ingin membuat KUHP nasional milik sendiri.

Dilakukannya pembaharuan hukum pidana Indonesia didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, KUHP dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan Hukum Pidana Nasional Indonesia. Kedua, perkembangan hukum pidana diluar KUHP, baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeser keberadaan sistem hukum pidana dalam KUHP. Keadaan ini mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu sistem hukum pidana yang berlaku dalam sistem Hukum Pidana Nasional. Ketiga, dalam beberapa hal telah juga terjadi duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan cita-cita hukum Indonesia yang sampai saat ini belum juga tercapai. Terhitung semenjak kemerdekaan Indonesia hingga saat ini yakni selama 76 tahun negara kita masih menggunakan KUHP dari negara Belanda. Hal tersebut dilakukan karena untuk mencegah adanya
kekosonganhukum. Masih berlakunya hukum kolonialisme di Indonesia juga tak lepas dari pengaruh lamanya Indonesia dijajah selama 350 tahun, yang mana pemerintahan kolonial Belanda banyak sekali meninggalkan sejarah di Indonesia, salah satunya adalah sistem hukum. Hal tesebutlah yang membuat negara kita menjadikan negara Belanda menjadi pedoman dalam sistem hukum. Namun hal tersebut tidak bisa terus menerus dilakukan, pemerintahan Indonesia juga berupaya untuk membuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau lebih sering disingkat dengan RKUHP atau RUU KUHP sebenarnya telah mulai dirancang pada tahun 1963 tepatnya saat digelarnya Seminar Hukum Nasional I di Semarang. Seminar ini merupakan titik awal sejarah pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang setahun kemudian mulai dirumuskan oleh tim pemerintah. Akan tetapi, lebih dari setengah abad lamanya RUU KUHP ini tak kunjung disahkan menjadi KUHP Nasional negara Indonesia. Menurut Barda, seorang tim perumus RUU KUHP, ide pokok atau gagasan atau draft RUU KUHP sudah pernah diserahkan kepada DPR pada tahun 2013 dan 2015. Sejak saat itulah pembahasan draft RUU KUHP mulai dibahas dengan intensif oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta tim pemerintah.

RUU KUHP yang hingga saat ini belum disahkan disebabkan karena adanya polemik serta kontroversi pada beberapa pasal. Beberapa polemik RUU KUHP Indonesia yang menuai pembicaraan masyarakat yaitu adanya beberapa pasal kontroversial, seperti pada pasal 252 mengenai santet, pasal ini dinilai terlalu susah untuk pembuktiannya. Lalu pasal 432 mengenai gelandangan yang akan dijatuhi denda sebesar 1 juta rupiah, selanjutnya pasal 218 ayat 1 mengenai kebebasan pers dan berpendapat, dalam rumusan pasal tersebut tertulis bahwa setiap orang yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan wakilnya dapat dipidana dengan hukuman paling lama 3 tahun, hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan demokrasi. Selanjutnya pasal 417 ayat 1 mengenai kumpul kebo, lalu pasal 414 mengenai alat kontrasepsi,. Selanjutnya pasal 251, 415, 469 dan 470 yang mengatur mengenai aborsi, pasal ini dinilai berpotensi mengkriminalisasi korban pemerkosaan yang hamil dan memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. Polemik dan kontroversi itulah yang menyebabkan tim pemerintah serta DPR harus memperbaiki serta menunda pengesahan RUU KUHP nasional negara kita.

Pada prinsipnya hukum pidana menganut asas ultimum remedium, yakni asas yang memiliki makna bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Namun sangat disayangkan dalam RUU KUHP ini dinilai terlalu banyak pasal yang tidak menghemat hukum pidana, yang mana hal itu betentangan dengan asas ultimum remedium. Ultimum remedium artinya adalah obat terakhir atau upaya terakhir, yang mana hukum pidana dipakai setelah sarana-sarana hukum yang lain tidak mampu menyelesaikan masalah kemasyarakatan tersebut. Sebab hukum pidana ini bersifat subsidiaritas atau tidak didahulukan, karena sanksi dalam hukum pidana ini sangat keras, tajam serta beresiko dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dalam RUU KUHP, penerapan hukum pidana cenderung disepelekan, sebab banyak perilaku yang sebenarnya masih bisa ditangani dengan alternatif lain seperti non-pidana pemenjaraan, yakni pengawasan masyarakat, kerja sosial, konseling, kewajiban mengikuti sebuah program
pelatihan tentang intervensi perilaku, pemberian peringatan, dan penyerahan kepada lembaga sosial. Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Prof. Eddy OS Hiariej serta kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, Prof. R Benny Riyanto, mengatakan bahwa saat ini pemerintahan tengah melakukan penyirisan ulang terhadap isu mengenai pasal-pasal kontroversial yang tengah ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Pemerintah juga akan membuka ruang diskusi seluas-luasnya untuk menghimpun masukan-masukan dari pihak pemerhati serta masyarakat Indonesia terhadap pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Mengingat banyaknya pasal-pasal yang menjadi kontroversi yang mana pasal- pasal tersebut bertentangan dengan keadilan serta kepastian hukum maka problema disahkannya RUU KUHP akan memakan waktu yang lama. Problema tersebut dapat dipecahkan dengan melakukan penyisiran ulang terhadap isi draft RUU KUHP oleh tim penyusun, serta dengan membuka ruang untuk berdiskusi didalam memecahkan problema- problema tersebut. Namun, walaupun demikian Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap diharapkan dapat selesai dengan waktu yang tidak terlampau lama dengan pasal- pasal kontroversial yang telah terevisi agar negara kita dapat secepatnya memiliki Kitab Undang-Undang Pidana Nasional.

Daftar Pustaka

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *