Wakabem dan WR3: Taffarel Tidak Pernah Melakukan Aktivitas yang Menyebabkan Doxing

LIPUTAN KAMPUS, MP–Pada Jumat (23/7) lalu, ketua BEM Unpar Taffarel Giovanni Montero dituduh menjadi dalang dalam aksi rusuh. Taffarel dan beberapa anggota dari Blok Politik Pelajar (BPP) mengalami doxing oleh beberapa akun di Twitter dan Instagram, hingga mendapatkan ancaman dan spam dari pihak tidak dikenal. Salah satu aksi yang direncanakan tersebut (“Jokowi Endgame”)  dikonfirmasi sebagai sebuah berita bohong, tetapi belum diketahui siapa pembuat hoaks tersebut. Merespon tuduhan ini, BEM dan rektorat mengeluarkan pernyataan melalui akun resmi masing-masing organisasi bahwa Taffarel tidak mengikuti ataupun terlibat dalam aksi apapun yang mengindikasikan adanya aksi demonstrasi, baik terkait perencanaan, pelaksanaan, maupun sifat aksi yang dianggap rusuh.

Ferdinandus Bryan, Wakil Ketua BEM Unpar,  menceritakan kronologi kejadian yang bermula dari penyebaran informasi oleh akun Instagram (@militannkriberasatu) dan kemudian dilanjutkan oleh akun Twitter @xvidgmbk. Dalam wawancara yang diadakan pada Sabtu, 24 Juli melalui LINE, Bryan mengatakan bahwa informasi tersebut kemudian disusul dengan postingan dari akun Instagram lainnya. Klaim yang dibuat oleh akun-akun tersebut sama, yaitu Ketua BEM Unpar adalah inisiator aksi demo pada 24 Juli 2021 di grup Whatsapp “grup tenis semarang”.

Informasi pribadi lainnya yang dianggap tidak relevan pun turut dipublikasikan oleh pihak yang dimaksud, sebut Bryan. “Seperti bukti transfer yang disebut-sebut sebagai bayaran untuk melakukan kegiatan aksi; yang sebenarnya bukti transfer tersebut bukanlah untuk aksi demo yang dituduhkan kepada Ketua BEM, melainkan transaksi yang dilakukan antara ketua BEM kami dengan temannya untuk membeli makanan berupa pizza untuk disantap sendiri pada November 2019.” Nomor pun juga terpublikasi dan menyebabkan Taffarel disebut mendapatkan banyak panggilan telepon dan Whatsapp, termasuk ancaman pembunuhan.

Pada malam 24 Juli, Taffarel dikatakan pergi ke Polda Jawa Barat untuk membuat laporan. “Akhirnya pihak Polda Jawa Barat menandatangani surat pelaporan yang dilakukan Ketua BEM, guna melindungi (dia) dari ancaman-ancaman yang mungkin terjadi dan untuk mengklarifikasi bahwa berita yang beredar adalah berita bohong: ketua BEM tidak pernah merencanakan aksi seperti apa yang diberitakan di media sosial.”

Ia menegaskan bahwa Taffarel tidak pernah mengikuti aktivitas-aktivitas yang berpotensi menyebabkannya menjadi korban doxing, “Aktivitas-aktivitas seperti konsolidasi atau diskusi untuk melakukan sebuah aksi kerusuhan dan mengacaukan ekonomi’ tidak pernah diikuti dari kami (BEM) atau Ketua BEM.” Terkait dugaan pelaku atau tujuan doxing yang terjadi, BEM belum mendapatkan informasi lengkap terkait. “Kami juga tidak mau secara gegabah menduga-duga dan menunjuk seseorang, namun kami semua berharap hal ini cepat selesai dan pelaku yang tidak bertanggung jawab cepat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib.”

Bryan menyebutkan bahwa kejadian yang dialami Taffarel adalah kejadian yang pertama dialami oleh BEM Unpar pada tahun 2021. Sementara untuk langkah pencegahan doxing, ia menyebutkan bahwa sudah ada beberapa langkah yang diambil oleh BEM, “Kami menggunakan protokol yang biasa dilakukan oleh aktivis-aktivis lainnya, yaitu mengamankan semua akun media sosial dengan pengamanan ganda melalui 2FA, penghapusan akun-akun yang tidak perlu dan jejak digital yang dapat disalahgunakan menjadi misinformasi, meminimalisir kehadiran di muka publik (dalam hal ini ranah siber), dan menjaga kawan-kawan kami.”

Terkait tanggapan kampus pada doxing yang dialami, Bryan menyebutkan bahwa universitas mengecam tindakan doxing, “Dari pihak universitas memberikan bantuan hukum, pembimbingan, dan konsultasi.” Pihak universitas, termasuk Ikatan Alumni (IKA) dikatakan bekerja sama untuk membantu Ketua BEM. “Dikarenakan sudah masuk ke ranah ancaman pembunuhan [dan] pencemaran nama baik untuk institusi maupun pribadi, [sehingga] atas saran dan bantuan dari pihak universitas, akhirnya Ketua BEM memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib, didampingi oleh Wakil Rektor dan Dekan Fakultas Hukum (Liona N.S.) pada malam 24 Juli.” Tetapi perihal isu doxing tidak disebutkan atau dibahas oleh pihak universitas dalam Surat Nomor III/R/2021-07/1601-E, di mana surat tersebut hanya menghimbau mahasiswa Unpar untuk tidak berpartisipasi dalam ‘tindakan yang mendukung unsur kekerasan, demonstrasi, dan ujaran kebencian.’

Senada dengan Bryan Cristophorus Harimanto Suryanugraha, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (WR 3; dipanggil Romo Hari), menyatakan bahwa kampus memberikan dukungan kepada Taffarel. Ia menjelaskan bahwa dukungan juga diberikan oleh IKA, “IKA punya kepedulian yang tinggi terhadap UNPAR, mengingat nama baik UNPAR dan Taffarel masih anggota keluarga UNPAR.”

Dalam wawancara yang dilakukan pada 29 Juli melalui surat elektronik, Romo Hari menjelaskan bahwa inisiatif pelaporan ke polisi dilakukan oleh orang tua Taffarel sendiri, “Secara kronologis, pihak orang tua Taffarel yang berinisiatif melaporkan ke Polda DKI Jakarta, namun oleh Polda DKI disarankan ke Polda Jabar.” Di saat yang sama, universitas juga ‘membuka diskusi dengan Taffarel meminta klarifikasi.’ Pelaporan ke Polda Jabar pun ternyata tidak dilakukan oleh hanya Wakil Rektor dan Dekan FH, tetapi juga IKA dan orang tua Taffarel.

“Akhirnya pihak Universitas dan IKA mendukung inisiatif itu dan mendampingi Taffarel dan ibunya ke Polda Jabar,” sebut Romo Hari, “Para pengacara IKA siap membantu lagi bila proses hukumnya berlanjut.” Keterlibatan alumni, menurut Romo Hari, didasari pada aspek kemanusiaan. Ia menambahkan, “Terutama karena Taffarel juga punya hak asasi sebagai manusia yang harus dilindungi, karena dia merasa sebagai korban ketidakadilan yang belum ketahuan pelakunya.” Mengenai perkembangan dari laporan yang dibuat, Romo Hari mengaku ia tidak tahu tindak lanjut yang dilakukan kepolisian, “Berita terakhir masih di tingkat penyelidikan […] Sampai saat ini belum ada kabar lebih lanjut.”

Ketika ditanyakan mengenai sikap Unpar terhadap doxing yang dialami Taffarel dan anggota Blok Politik Pelajar (BPP) lainnya, Romo Hari menyatakan bahwa Unpar ‘sangat menyayangkan dan menyesalkan bahwa ada pemberitaan buruk yang membawa-bawa nama UNPAR.’ 

“Kita (universitas) berharap publik pun dapat melihat dan memahami posisi UNPAR terkait isu tersebut. Doxing adalah perbuatan yang tidak etis. Kita masih percaya bahwa Taffarel adalah korban dari tindakan yang tidak bertanggung jawab itu. Belajar dari pengalaman ini, kita, khususnya para mahasiswa UNPAR, perlu berlaku hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan media sosial, entah untuk mengekspresikan jati diri, berelasi dan berinteraksi, maupun mengungkapkan opini pribadi. Konsekuensi dari perilaku pribadi dapat berdampak pada pihak lain, misalnya terhadap institusi terkait, masyarakat luas, dan terutama keluarganya sendiri.”

Romo Hari tidak memberikan penjelasan terkait sikap pihak universitas terhadap dugaan aksi demonstrasi, maupun perencanaan, pelaksanaan, dan sifat demonstrasi yang dianggap rusuh seperti yang dinyatakan dalam Surat Nomor III/R/2021-07/1601-E. Saat ditanyakan mengenai potensi keterlibatan Taffarel dalam aksi yang dituduhkan dan sikap Unpar, Romo Hari menyatakan bahwa Unpar mempercayai Taffarel. “Kita tidak perlu berandai-andai tentang keterlibatan atau ketidakterlibatan Taffarel.” Ia mengatakan bahwa jika pada kenyataan hal yang sebaliknya terbukti, Unpar sudah memiliki mekanisme untuk merespon, tetapi Romo Hari menolak menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme yang dimaksud.

Tim Media Parahyangan juga mencoba menghubungi Taffarel, tetapi yang bersangkutan tidak memberikan respon lebih lanjut setelah sebelumnya menyetujui permintaan wawancara dari kami.

Reporter : Hanna Fernandus, Vincentia Jyalita

Editor : Debora Angela, Agnes Zefanya

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *