Site icon Media Parahyangan

Renovasi Aula UKM, Mahasiswa Merasa Tidak Dilibatkan

LIPUTAN, MP — Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA) mengumumkan bahwa ruang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) akan dibongkar dan diganti total dalam rangka renovasi. Hal ini disampaikan dalam sosialisasi yang diselenggarakan BKA dan WR III, biasa dipanggil Romo Hari, pada Senin (28/09) via pertemuan daring. Rencana ini kontroversial akibat pihak perwakilan UKM yang merasa renovasi tersebut tidak sesuai dengan keinginan dan tidak melibatkan mahasiswa dalam proses perancangannya.

Aula UKM (lantai dasar) yang berisi banyak ruangan bagi masing-masing unit akan dirobohkan dan diganti menjadi coworking space untuk dipakai bersama. Coworking space terdiri dari dua macam, yaitu terbuka dan tertutup. Dengan coworking space yang tersedia, diharapkan mahasiswa bisa melaksanakan kegiatan UKM masing-masing.

Ruangan UKM di lantai bawah juga dirobohkan, dengan penggantinya yaitu kantin kecil yang dikelilingi oleh tempat-tempat bagi mahasiswa untuk berwirausaha (entrepreneurship). Meskipun dikatakan bahwa seluruh ruang UKM akan dirobohkan, ada beberapa UKM yang tetap diberikan ruangan sendiri karena keperluan tertentu, misalnya URS untuk siaran dan Menwa yang mendapatkan ruangan kantor untuk keperluan eksternal.

Beberapa perubahan signifikan juga terjadi pada akses masuk aula UKM. Tangga depan UKM yang menuju lantai dasar akan dihilangkan dan sebagai gantinya, akan dibuat tangga baru pada bagian bawah gedung UKM. Sementara itu, tangga sebelah kantin akan dinaikkan tingkat aksesnya, sehingga mahasiswa mengakses tangga langsung dari parkiran. Akses menuju gedung UKM dari Jalan Menjangan tetap dibuka, tetapi Coop Unpar akan dimodifikasi menjadi amphitheatre tanpa menghilangkan fungsinya.

Sebagai komplementer dari coworking space, akan dibangun sebuah ruang loker untuk keperluan barang-barang UKM. Loker ini digadang-gadang akan menjamin keamanan barang-barang mahasiswa karena menggunakan CCTV dan dijaga oleh meja satpam. Alokasi loker ini diberikan kepada masing-masing UKM satu dan dimensi loker akan disesuaikan dengan kebutuhan UKM. Beberapa penambahan fasilitas lain bersifat minor, seperti penambahan jumlah toilet, pembuatan ruangan gudang untuk keperluan UKM tambahan dan lainnya.

Beralih ke gedung BKA, renovasi besar-besaran juga akan dilakukan pada gedung berwarna oranye tersebut. Gedung akan dijebol hingga mencapai Jalan Menjangan, di mana salah satu sponsor Unpar yaitu Bank BRI diperkirakan akan membangun kantor cabang pembantu. Lantai dasar BKA sendiri juga diubah sehingga hanya ada dua ruang rapat, ruang UKM Korgala, dan ruangan khusus untuk BEM, Senat Mahasiswa, dan Badan Pemeriksa. Sisa tempat yang merupakan tembusan ke Jalan Menjangan menjadi ruang serba guna, di mana mahasiswa bisa berkumpul dan menggunakan fasilitas kursi dan lainnya yang tersedia.

Adapun pihak kampus mengatakan bahwa desain yang dipaparkan belum sepenuhnya sempurna. Melalui sosialisasi, pihak kampus berharap mendapatkan masukan dari mahasiswa, tetapi keputusan tetap berada di tangan pihak kampus.

Penolakan dan Keluhan UKM

Rencana ini ditolak oleh para perwakilan UKM. Empat narasumber, baik itu dari Korgala, Satre, Kendo, maupun Potret mengatakan bahwa mereka lebih banyak dirugikan oleh rencana ini. “Malah menambah masalah yang tidak perlu.” ujar Billy, ketua Satre. Pihak UKM merasa menghilangkan ruangan unit masing-masing akan berdampak buruk dan tidak bisa diatasi oleh coworking space. “Barang-barang kami akan tidak aman.” ujar Tashia, ketua Kendo.

Permasalahan barang memang menjadi kritik serius dari pihak UKM terhadap kampus. Rencana yang sudah ada menunjukkan bahwa semua barang akan dimasukkan ke dalam loker bersama, dengan tidak ada detail seberapa besar ruangan tersebut dan bagaimana sistem penjagaannya. “Banyak barang kami yang dianggap sampah oleh orang-orang yang kurang mengerti kegiatan kami.” ujar Billy. “3×2 tidak cukup… Bahkan saat ini Korgala harus meminjam gudang Listra.” lengkap Asyifa, ketua Korgala.

Dalam pengaturan hari ini, inventaris cenderung memenuhi lebih dari sebagian ruang UKM, dan bahkan untuk beberapa unit seperti Listra memenuhi lebih dari satu ruangan. Konsep ‘loker’ yang tidak jelas dan cenderung dipaksakan ini menjadi tanda tanya bagi unit-unit, mengingat tidak sedikit dari mereka yang memiliki barang dengan nilai cukup tinggi.

Masalah perizinan juga menjadi kekhawatiran mahasiswa. Birokrasi yang sulit dan sifatnya yang bisa dipakai semua orang dianggap akan menimbulkan proses yang berbelit-belit. “Kalau mau bonding atau rapat dadakan, harus izin dulu?” ujar Stanley, ketua Potret. Sebelumnya, penggunaan Aula UKM sendiri cukup fleksibel dan diselenggarakan oleh pihak UKM itu sendiri. Peraturan untuk penggunaan fasilitas gedung baru sendiri dianggap tidak jelas.

Pihak kampus berdalih bahwa konsep ini merupakan dorongan bagi mahasiswa untuk mengubah sistem yang ada dan agar lebih dekat dengan satu sama lain. “Tidak (hanya) nyaman di Sekretariat masing-masing, tapi saling memberi warna.” ujar Saptono dari BKA. Pandemi global juga dimasukkan ke dalam alasannya, meskipun rencana ini sudah mulai disusun sejak Desember tahun lalu. “Salah satu alasan mengapa UKM akan dibuat open space adalah karena COVID.” terang Romo Hari.

Namun, mahasiswa justru menganggap rencana ini menunjukkan pihak kampus tidak tahu menahu tentang apa yang sedang terjadi di kalangan UKM dan apa yang sebenarnya dibutuhkan. “Bukannya memudahkan permasalahan UKM, malah menambah masalah yang tidak perlu,” ujar Billy. “Kepentingan yang dibawa bukan kepentingan UKM.” lengkapnya.

Salah satu hal yang paling disesalkan pihak UKM adalah tidak adanya koordinasi dengan mahasiswa terlebih dahulu dalam tahap perancangan. Keempat narasumber menyatakan bahwa sosialisasi tidak memuaskan dan pihak kampus cenderung tidak mendengarkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh UKM. “Suara dari perwakilan UKM seakan tidak didengarkan sama sekali.” ujar Tashia. “Apa yang dibutuhkan sebenarnya adalah pembuatan rencana renovasi yang bersifat dua arah.” tegas Billy.

Sebelumnya, rencana ini sendiri telah dibahas pada awal tahun 2020. Rancangan yang saat itu diajukan, mirip dengan apa yang disosialisasikan Senin lalu, tidak jauh berbeda. Saat itu, semua UKM secara unilateral telah menyampaikan ke BKA bahwa mereka menolak rencana ini dan meminta pihak kampus melibatkan mahasiswa, dilanjutkan dengan pengumpulan dokumen tentang alasan keberatan sekaligus fitur-fitur yang sebenarnya dibutuhkan oleh UKM.

Pada saat yang bersamaan pula, Media Parahyangan telah mengajukan permohonan wawancara bagi Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kepala BUT untuk dimintai keterangan terkait dengan rencana ini. Permohonan tersebut tidak direspon sampai hari ini.

Hanna | Hanif | Novita

Exit mobile version