Dua Bulan Pasca Penggusuran Taman Sari: Dimana Pertanggungjawaban Negara?

Pada Rabu siang lalu (19/2), masyarakat  Tamansari bersama Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Perkumpulan Inisiatif dan Kelompok Solidaritas mengadakan konferensi pers di reruntuhan pemukiman Tamansari. Dalam konferensi pers yang yang berlangsung selama enam puluh menit tersebut, masyarakat menuntut pertanggungjawaban dari Pemerintah Kota Bandung yang tidak kunjung tiba.

“Kami masih bertahan disini demi mendapatkan penghidupan yang layak.  Pemerintah kota harus bertanggungjawab atas hilangnya hak-hak kami sebagai manusia,” ujar Eva, salah satu warga Tamansari yang memberikan pernyataannya terkait tragedi 12 Desember tersebut.

Eva merupakan salah satu dari sekian warga Tamansari yang telah kehilangan sumber pencahariannya akibat tragedi 12 Desember. Beliau juga mengaku kaget melihat tempat tinggal sekaligus sumber mata pencahariannya tergusur secara tiba-tiba tanpa ada pengumuman sebelumnya.

Sementara Ajul, salah satu korban represifitas Satpol PP menuturkan bahwa yang diperjuangkan oleh masyarakat Tamansari adalah hak untuk mempertahankan tempat tinggal dan hak ruang hidup warga.

“Kami mempertahankan hak tempat tinggal dan ruang kidup, bukan berarti melawan regulasi aturan pemerintah. Harusnya hak tersebut difasilitasi oleh pemerintah” Ujar Ajul diatas kursi rodanya.

Hak-hak yang telah disebutkan oleh Eva dan Ajul merupakan hak-hak dasar yang harus difasilitasi dan dihormati oleh negara, seperti yang tertuang dalam Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia.

Selain kedua hak tersebut, Aang Gunawan selaku perwakilan dari Perkumpulan Inisiatif menyatakan bahwa terdapat hak-hak atas pendidikan dan kesehatan serta kerusakan terhadap bangunan dan anak-anak yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah.

Beliau juga menambahkan bahwa pemerintah seharusnya tidak melihat besar atau kecilnya ganti rugi ataupun salah satu atau tidaknya, mengingat hal tersebut merupakan dampak dari represifitas dan pelayanan public Pemkot Bandung yang buruk.

“Ada banyak seragam, perlengkapan sekolah yang hilang dan dapat dengan mudah diganti, tetapi dimana tanggungjawab negara?” tukas Aang.

Tuntutan 100 hari

Dalam rilis yang dibagikan sebelum konferensi pers, salah satu tuntutan yang diajukan oleh warga Tamansari adalah Pemerintah Kota Bandung wajib melakukan pertanggungjawab selama sekurang-kurangnya 100 hari masa kerja.

Namun, bagi perwakilan dari PBHI, memberi waktu 100 hari untuk penyelesaian terlalu lama dan seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

“100 hari terlalu baik kami kasih, harus seminggu bisa diselesaikan. Karena hal ini menyangkut hak-hak warga seperti yang diamantkan dalam undang-undang pasal 27” ujar Perwakilan dari PBHI.

Hingga saat ini, tuntutan atas penyelesaian dalam 100 hari dilakukan melalui saluran Layanan  Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (LAPOR). Per tanggal 19 Februari, terdapat 120 laporan dari 20 warga Tamansari yang meliputi terganggunya hak atas pencaharian, pendidikan dan kesehatan.

Kekhawatiran dianggap Sepele

Bagi Ajul, permasalahan Tamansari ini perlu diselesaikan bukan hanya karena permasalahan hak-hak masyarakat yang dilanggar, namun juga soal keberlangsungan perjuangan masyarakat dimasa yang akan datang.

“Jika kasus penggusuran ini dibiarkan saya, akan terus menular dan menganggap masalah penggusuran sebagai hal yang sepele,” Ujar Ajul.

Ajul juga menambahkan bahwa penyelesaian dengan uang dibandingkan dialog berkontribusi pada konsepsi bahwa penggusuran adalah hal yang biasa demi menciptakan kota yang estetik atau meningkatkan pembangunan yang akhirnya justru menelantarkan hak warga.

Penggusuran pemukiman Tamansari terjadi pada 12 Desember 2019 lalu, dua hari setelah kota Bandung mendapat predikat Kota Peduli HAM. Penggusuran ini merupakan bagian dari program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Penggusuran Tamansari Bukti Buruknya Pelayanan Publik Pemkot Bandung­­­­

Dalam Konferensi Pers yang diadakan oleh masyarakat Tamansari pada Rabu lalu (19/2), Aang Gunawan selaku perwakilan dari Perkumpulan Inisiatif menyatakan bahwa penggusuran atas pemukiman Tamansari pada 12 Desember lalu merupakan bentuk pelayanan publik Pemerintah Kota Bandung yang buruk. Hal ini diindikasi dengan represifitas saat penggusuran dan hak-hak pemukim yang dicederai.

“Pelayanan publik tidak harus meninggalkan hak warga. Ketika kemudian ada korban atas proses penggusuran, itu menegaskan adanya praktek yang buruk dan kesalahan atas proses pelayanan public,” ujar Aang.

Dalam rilis yang didistribusikan pada konferensi pers, disebutkan bahwa warga Tamansari mendapat luka fisik dan psikis serta kehilangan akses terhadap mata pencaharian, pendidikan dan kesehatan.

Aang juga menambahkan warga Tamansari memiliki hak untuk mengajukan komplain mengingat memiliki status legal sebagai warga negara yang dibuktikan melalui kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan membayar pajak dan iuran lainnya secara rutin.

Terhitung sejak tanggal 16 Februari 2020, sebanyak 20 masyarakat Tamansari telah mengajukan komplain terhadap Pemkot Bandung melalui saluran Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online (LAPOR). 

Pengajuan komplain tersebut dilatarbelakangi oleh proses penggusuan Tamansari meninggalkan permasalahan dan belum ada tanggungjawab pemerintah secara konkrit untuk menyelesaikannya.

“Hak atas kesehatan yang terdampak buruk dari represifitas merupakan tanggungjawab pemerintah. Namun, hingga kini belum ada upaya serius,” ujar Aang. Hal yang serupa terjadi juga pada hak untuk kesehatan serta perbaikan psikis anak-anak dan pembangunan  material.

Idealnya,  LAPO akan merespon komplain public dalam jangka waktu tiga hari. Untuk mempersiapkan tidak adanya respon dari pemerintah, masyarakat Tamansari akan mengajukan komplain kepada Ombudsman Jawa Barat.

“Jika dalam 30 hari tidak ada yang respon, komplain akan ditembuskan ke Ombudsman dan permasalahan akan dimediasi oleh Ombudsman.” Tutup Aang.

Penggusuran pemukiman RW 11 Tamansari terjadi pada 12 Desember 2019 lalu. Penggusuran ini merupakan bagian dari program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Related posts

*

*

Top