Dua Bulan Pasca Penggusuran Taman Sari: Dimana Pertanggungjawaban Negara?

Pada Rabu siang lalu (19/2), masyarakat  Tamansari bersama Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Perkumpulan Inisiatif dan Kelompok Solidaritas mengadakan konferensi pers di reruntuhan pemukiman Tamansari. Dalam konferensi pers yang yang berlangsung selama enam puluh menit tersebut, masyarakat menuntut pertanggungjawaban dari Pemerintah Kota Bandung yang tidak kunjung tiba.

“Kami masih bertahan
disini demi mendapatkan penghidupan yang layak. 
Pemerintah kota harus bertanggungjawab atas hilangnya hak-hak kami
sebagai manusia,” ujar Eva, salah satu warga Tamansari yang memberikan
pernyataannya terkait tragedi 12 Desember tersebut.

Eva merupakan salah
satu dari sekian warga Tamansari yang telah kehilangan sumber pencahariannya
akibat tragedi 12 Desember. Beliau juga mengaku kaget melihat tempat tinggal
sekaligus sumber mata pencahariannya tergusur secara tiba-tiba tanpa ada
pengumuman sebelumnya.

Sementara Ajul, salah
satu korban represifitas Satpol PP menuturkan bahwa yang diperjuangkan oleh
masyarakat Tamansari adalah hak untuk mempertahankan tempat tinggal dan hak
ruang hidup warga.

“Kami mempertahankan
hak tempat tinggal dan ruang kidup, bukan berarti melawan regulasi aturan
pemerintah. Harusnya hak tersebut difasilitasi oleh pemerintah” Ujar Ajul
diatas kursi rodanya.

Hak-hak yang telah
disebutkan oleh Eva dan Ajul merupakan hak-hak dasar yang harus difasilitasi
dan dihormati oleh negara, seperti yang tertuang dalam Deklarasi PBB tentang
Hak Asasi Manusia.

Selain kedua hak
tersebut, Aang Gunawan selaku perwakilan dari Perkumpulan Inisiatif menyatakan
bahwa terdapat hak-hak atas pendidikan dan kesehatan serta kerusakan terhadap
bangunan dan anak-anak yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah.

Beliau juga menambahkan
bahwa pemerintah seharusnya tidak melihat besar atau kecilnya ganti rugi
ataupun salah satu atau tidaknya, mengingat hal tersebut merupakan dampak dari
represifitas dan pelayanan public Pemkot Bandung yang buruk.

“Ada banyak seragam, perlengkapan sekolah yang hilang dan dapat dengan mudah diganti, tetapi dimana tanggungjawab negara?” tukas Aang.

Tuntutan
100 hari

Dalam rilis yang
dibagikan sebelum konferensi pers, salah satu tuntutan yang diajukan oleh warga
Tamansari adalah Pemerintah Kota Bandung wajib melakukan pertanggungjawab
selama sekurang-kurangnya 100 hari masa kerja.

Namun, bagi perwakilan
dari PBHI, memberi waktu 100 hari untuk penyelesaian terlalu lama dan
seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

“100 hari terlalu baik kami kasih, harus seminggu bisa diselesaikan. Karena hal ini menyangkut hak-hak warga seperti yang diamantkan dalam undang-undang pasal 27” ujar Perwakilan dari PBHI.

Hingga saat ini,
tuntutan atas penyelesaian dalam 100 hari dilakukan melalui saluran
Layanan  Aspirasi Pengaduan Online
Masyarakat (LAPOR). Per tanggal 19 Februari, terdapat 120 laporan dari 20 warga
Tamansari yang meliputi terganggunya hak atas pencaharian, pendidikan dan
kesehatan.

Kekhawatiran
dianggap Sepele

Bagi Ajul, permasalahan
Tamansari ini perlu diselesaikan bukan hanya karena permasalahan hak-hak
masyarakat yang dilanggar, namun juga soal keberlangsungan perjuangan
masyarakat dimasa yang akan datang.

“Jika kasus penggusuran ini dibiarkan saya, akan terus menular dan menganggap masalah penggusuran sebagai hal yang sepele,” Ujar Ajul.

Ajul juga menambahkan
bahwa penyelesaian dengan uang dibandingkan
dialog berkontribusi pada konsepsi bahwa penggusuran adalah hal yang biasa demi
menciptakan kota yang estetik atau meningkatkan pembangunan yang akhirnya
justru menelantarkan hak warga.

Penggusuran pemukiman Tamansari terjadi pada 12 Desember 2019 lalu, dua hari setelah kota Bandung mendapat predikat Kota Peduli HAM. Penggusuran ini merupakan bagian dari program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Penggusuran Tamansari Bukti Buruknya Pelayanan Publik Pemkot Bandung­­­­

Dalam Konferensi Pers
yang diadakan oleh masyarakat Tamansari pada Rabu lalu (19/2), Aang Gunawan
selaku perwakilan dari Perkumpulan Inisiatif menyatakan bahwa penggusuran atas pemukiman
Tamansari pada 12 Desember lalu merupakan bentuk pelayanan publik Pemerintah
Kota Bandung yang buruk. Hal ini diindikasi dengan represifitas saat
penggusuran dan hak-hak pemukim yang dicederai.

“Pelayanan publik tidak harus meninggalkan hak warga. Ketika kemudian ada korban atas proses penggusuran, itu menegaskan adanya praktek yang buruk dan kesalahan atas proses pelayanan public,” ujar Aang.

Dalam rilis yang
didistribusikan pada konferensi pers, disebutkan bahwa warga Tamansari mendapat
luka fisik dan psikis serta kehilangan akses terhadap mata pencaharian,
pendidikan dan kesehatan.

Aang juga menambahkan
warga Tamansari memiliki hak untuk mengajukan komplain mengingat memiliki
status legal sebagai warga negara yang dibuktikan melalui kepemilikan Kartu
Tanda Penduduk dan membayar pajak dan iuran lainnya secara rutin.

Terhitung sejak tanggal
16 Februari 2020, sebanyak 20 masyarakat Tamansari telah mengajukan komplain
terhadap Pemkot Bandung melalui saluran Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
(LAPOR). 

Pengajuan komplain
tersebut dilatarbelakangi oleh proses penggusuan Tamansari meninggalkan
permasalahan dan belum ada tanggungjawab pemerintah secara konkrit untuk
menyelesaikannya.

“Hak atas kesehatan
yang terdampak buruk dari represifitas merupakan tanggungjawab pemerintah.
Namun, hingga kini belum ada upaya serius,” ujar Aang. Hal yang serupa terjadi
juga pada hak untuk kesehatan serta perbaikan psikis anak-anak dan
pembangunan  material.

Idealnya,  LAPO akan merespon komplain public dalam
jangka waktu tiga hari. Untuk mempersiapkan tidak adanya respon dari
pemerintah, masyarakat Tamansari akan mengajukan komplain kepada Ombudsman Jawa
Barat.

“Jika dalam 30 hari
tidak ada yang respon, komplain akan ditembuskan ke Ombudsman dan permasalahan
akan dimediasi oleh Ombudsman.” Tutup Aang.

Penggusuran pemukiman
RW 11 Tamansari terjadi pada 12 Desember 2019 lalu. Penggusuran ini merupakan
bagian dari program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang dicanangkan oleh Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penulis

Related posts

*

*

Top
Atur Size