Wawancara MP Dengan Johannes Gunawan: ” Rektorat Harus Mengatur Masa Depan Organisasi Kemahasiswaan”

STOPPRESS MP, UNPAR Terpilihnya calon tunggal presiden mahasiswa pada PUPM Unpar tanggal 30 April 2014 lalu membuat beberapa dosen angkat bicara. Tak terkecuali Johanes Gunawan. Pria yang akrab disapa Jogun ini merupakan dosen Fakultas Hukum Unpar yang juga bekerja di Direktorat Jendral Perguruan Tinggi (DIKTI). Berikut petikan wawancara Media Parahyangan dengan Jogun mengenai fenomena terpilihnya calon tunggal, pelanggaran akademis dan masalah akreditasI di Unpar saat ditemui di ruangannya Senin (12/05).

Bagaimana  tanggapan bapak selaku dosen fakultas hukum terkait terpilihnya calon presiden mahasiswa tunggal yang sebelumnya diketahui kedapatan menyontek saat ujian?

Tanggapan saya, pertama, kalau tindakan menyontek itu terbukti kita juga harus kasih kesempatan buat dia membela diri. Kedua, tidak bisa diterima apakah ada peraturan atau tidak, karena ini menyangkut masalah moralitas apalagi dia itu mahasiswa hukum.

Apapun alasannya menurut saya dia mau tidak mau harus mundur. Bahkan seharusnya mahasiswa sebagai penjaga moralitas pun tidak bisa menerima dia. Aneh kalau malah mayoritas mahasiswa memilih setuju.

Kalau begitu menurut bapak sendiri bagaimana dengan mahasiswa yang menganggap menyontek itu adalah hal yang biasa dan bisa menerima perbuatan yang justru dilakukan seorang pemimpin? Padahal seperti yang kita tahu Unpar sendiri memiliki track record yang baik karena pernah memberhentikan professor yang juga merupakan jajaran rektorat karena ketahuan melakukan plagiat.

Ya betul begitu, jadi memang perguruan tinggi itu tujuannya untuk mencari dan menemukan kebenaran. Jadi, kalau yang benar itu enggak boleh nyontek, ya, sudah jelas bahwa dia tidak bisa lanjut.

Kalau boleh saya mengutip buku Bung Hatta, dalam bukunya ia mengatakan yang terpenting dalam tujuan perguruan tinggi adalah pembentukan karakter dan berani mengatakan salah pada sesuatu yang tidak benar. Jadi ya jelas tidak bisa apalagi dia kan calon seorang presiden mahasiswa yang mana seperti kita tahu seorang pemimpin haruslah memiliki keteladanan dan bersih dari segala bidang.

Saya juga sebenernya aneh sama mahasiwa yang masih mau memilih dia padahal jelas ketahuan dia menyontek. Di sini yang  jadi menjadi pertanyaan adalah di mana nilai-nilai seperti menegakan kebenaran dan berani berkata salah pada apa yang memang  tidak benar. Nila-nilai seperti ini yang tidak lagi saya dapatkan dari mahasiswa zaman sekarang, itu yang saya heran sebenarnya.

Apa benar jika ada atau tidaknya presiden mahasiswa dapat mempengaruhi akreditasi universitas? Karena ada beberapa perbincangan yang mengatakan bahwa jika suatu universitas tidak memiliki presiden mahasiswa maka akreditasinya akan menurun dan sebagainya.

Memang ada atau tidaknya institusi kemahasiswaan dapat mempengaruhi akreditasi, tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa jika assessor mengetahui kalau presmanya pernah menyontek, itu yang akan menurunkan akreditasi. Masalahnya itu ada di presmanya, kan? Kalau presmanya yang diganti justru malah tidak akan apa-apa.

Sebenarnya apa yang bisa jajaran rektor lakukan untuk mengatasi masalah ini melihat justru mayoritas mahasiswa malah mendukung tindakan tersebut?

Kalau mau bicara hukum sebenarnya apa peraturan di UU no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. UU ini menyatakan organisasi mahasiswa harus diatur oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi, sebenarnya pihak rektor pun harus mengatur apakah dia berhak dilantik atau tidak. Dengan adanya masalah ini kita sebenarnya bisa menerapkan UU ini dalam universtas kita.

VERONICA DWI LESTARI | LINTANG SETIANTI

Related posts

*

*

Top