"Untuk Apa Pemerintah Ada Kalau Bukan Untuk Peran Regulasi"

Sore hari itu cerah, dan pengapnya udara Jakarta ternyata tak menghalangi burung-burung untuk bergurau di pelataran belakang STF (Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat) Driyakarya. Mungkin seperti itulah suasana saat kami menunggu untuk mewawancarai Romo Herry B. Priyono, SJ di tempat kerjanya. Dosen Pasca Sarjana STF Driyakarya yang telah menyelesaikan studi S3 nya di LSE (London School of Economics) ini terkenal sebagai salah satu intelektual yang mempunyai pandangan “alternatif” terhadap sistem perekonomian Indonesia maupun Dunia saat ini.

Di tengah kesibukannya, beliau bersedia menemui tim liputan kali ini, Bramantya Basuki dan Bimo Wicaksono di kantornya yang penuh dengan tumpukan-tumpukan buku, dan juga sebuah tempat tidur yang sederhana tergeletak di lantai. Suasana dialogis (biarpun terdapat sedikit gangguan-gangguan), diselingi tawa miris akan ironi kita sebagai sebuah bangsa mengiringi wawancara kali ini. Tentang situasi krisis ekonomi global yang memang nyata ada di depan mata. Berikut petikan wawancaranya:

MP: pemberitaan di media media menunjukan tentang krisis ekonomi yang melanda seluruh dunia, dimulai dari krisis subprime mortgage yang terjadi di AS. Apakah fenomena-fenomena tersebut sebenarnya masuk dalam apa yang disebut disembodied economy yang pernah anda singgung dalam tulisan anda?

-: Globalisasi ini bisa dibilang mendua, seperti pisau yang bisa untuk mengiris makanan atau untuk membunuh. tapi yang menurut saya perlu dipahami bahwa globalisasi ini merupakan bentuk level yang paling tinggi dari interaksi, tapi interaksi yang tidak langsung. Memang kelihatanya kita bisa mengakses secara langsung, tetapi sebenarnya butuh perantaraan. Nah, Kalau kita ingin meraih kesejahteraan tidak bisa langsung lagi, Tetapi melewati jalan-jalan di Tokyo, New York, Frankfurt, dan semuanya sedemikian terkait sehingga satu saja titik yang meledak bisa membuyarkan semuanya. Itu yang saya kira yang sedang terjadi dengan banyaknya krisis yang kita alami belakangan ini. Tetapi saya sendiri akan menyoroti tentang ketiadaan planning apapun juga untuk menghadapi krisis tersebut.

MP: baik, berarti di sini kita berbicara tentang kebijakan pemerintah yang sangat pragmatis dan berjangka pendek. Apakah ini juga sesuai dengan yang Romo tulis bahwa kebijakan yang sekarang ada ini dikuasai oleh “tangan kanan” negara?

-: Banyak sekali policy yang disebut sebagai public policy tetapi saya ragu apakah itu memang ditujukan untuk kepentingan publik. contoh, economic public policy, membuat investasi pada berdatangan. Tetapi kenapa UMKM tidak begitu membahana sebagai sebuah policy, menurut saya banyak yang disebut sebagai public policy itu sebenarnya bukan public policy melainkan apa yang akan saya sebut sebagai korporatokrasi. Korporatokrasi itu dari 2 kata: korporatio dan kratein. Kalau demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat sedangkan korporatokrasi adalah pemerintahan oleh perusahaan-perusahaan besar. sebenarnya banyak policy yang bukan public policy tetapi merupakan siasat dari korporatokrasi yang memakai tangan negara untuk mendapatkan tujuan mereka. Lalu kenapa itu dilakukan? Sederhana, karena hanya pemerintah yang punya otoritas hukum dan mereka selalu membutuhkan basis legal.

MP: Alasan yang sering dikemukakan negara melakukan kebijakan publik seperti itu adalah sistemperekonomian yang seperti sekaranglah yang paling baik untuk negara ini, dan itu juga yang berlaku di sistem global, bagaimana dengan hal tersebut?

-: Itu karena kepanjangan dari apa yang dipelajari di fakultas fakultas ekonomi kita hanya ekonomi perusahaan. Tidak ada namanya ekonomi pertanian dan sebagainya. Mereka tidak menganggap bahwa pemulung atau petani itu punya ekonomi. Tetapi apa yang dianggap sebagai ekonomi adalah gedung-gedung pencakar langit dan disitu akan ada Indofood, Unilever, Coca-cola dan sebagainya. Jika itu Inggris atau Amerika terserah saja. Tetapi untuk Indonesia 49% itu adalah orang-orang yang tidak pernah berhubungan sama sekali dengan soal-soal korporasi dan lain sebagainya.

MP: Bisa dikatakan bahwa beberapa ciri dari globalisasi adalah masuknya ekonomi finansial dan masuknya investasi. Apakah dua hal tersebut tidak terlalu signifikan buat Indonesia?

-: Dalam aliran ekonomi neo-klasik itu selalu ada sebuah premis bahwa apa yang disebut dengan ekonomi finansial itu selalu terkait dengan ekonomi riil. Karena uang itu merupakan sebuah modal finansial untuk sektor riil. Tetapi asumsi itu tidak selalu terbukti. Dan sangat biasa seperti yang kita alami di Indonesia bahwa Indek Harga Sahan dan Perdagangan Uang itu sedemikian meledak. tetapi ekonomi riilnya mati total.

MP: Disini kami cermati juga Romo, bahwa seandainya ekonomi derivatif atau ekonomi finansial ini kolaps, maka efeknya juga akan mengenai ekonomi riil, tetapi belum tentu sebaliknya…

-: Ya, itu yang disebut dengan disembeded economy atau ekonomi yang tercerabut. Cirinya adalah dia beroperasi pada suatu dunia sendiri yang tidak terkait dengan kehidupan orang-orang biasa. Masalahnya pengadaan kehidupan sehari-hari orang biasa itu sangat tergantung pada korporasi-korporasi yang besar yang terlibat dalam itu semua. Maka kalau harga barang-barang itu naik sedemikian rupa akan imbasnya langsung pada orang-orang kecil, tetapi bagaimana orang kecil mencangkul, menanam sangat kecil kaitanya dengan itu (ekonomi finansial-red.). Jadi memang ada sebuah kondisi asimetri yang sangat besar dalam sistem perekonomian seperti ini.

MP: Kembali ke masalah krisis ekonomi yang dihadapi dunia sekarang ini. Kebanyakan orang menyalahkan ulah spekulan sebagai salah satu penyebabnya, namun ironisnya para spekulan dunia sekarang ini seakan seperti hantu yang tidak bisa kita lihat wujudnya. Bagai mana dengan hal itu romo?

-: Saya tidak bisa begitu saja menyalahkan spekulan, biarpun ada sesuatu yang greed pada mereka, ketika mereka tidak bekerja apa-apa dan hanya bermain saja mereka mendapatkan sesuatu. Namun tetap saja mereka melewati koridor atau kerangka hukum yang memang bagi pemerintah mungkinkan itu. karena itu sekarang harus lebih ketat saja seperti di Malaysia atau Chili dimana memakai berbagai macam regulasi yang akan mempersempit ruang gerak para spekulan. Bagi saya, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah.

MP: Berarti dengan kata lain lebih menguatkan peran negara di sistem ekonomi ini?

-: Menurut saya iya. Namun ada sebuah masalah ekonomi politik yang sangat khas. Ketika kita bicara tentang negara seperti di Swedia atau Finlandia, penguatan peran negara dengan catatan tingkat korupsi yang rendah. Karena menguatkan negara berarti membuat efektif cara kerja aparatus pemerintahan. Namun kalau disini selalu masuk dalam jebakan ketika aparatus negara itu kuat atau memiliki kekuasaan yang besar maka akan digunakan untuk korupsi. Berarti penguatan peran negara itu bukan untuk korupsi tapi utnuk efektifitas dalam hal regulasi. Karena untuk apa pemerintah ada kalau bukan untuk peran regulasi? Itu adalah alasan pemerintah ada. Memang di Indonesia kadar korupsinya dalam pemerintahan cukup tinggi, namun itu bukan merupakan alasan untuk hilangnya tugas pemerintah dalam hal regulasi.

MP: Kadar korupsi di dalam tubuh pemerintahan tersebut menandakan juga ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah pun sangat tinggi. Apakah memang harus ada langkah inisiatif warga negara sendiri romo?

-: Di beberapa tempat saya mengatakan bahwa dengan atau tanpa restu dari pemerintah atau pengusaha besar masyarakat harus bisa bergerak sendiri memberdayakan ekonominya. Misalnya tidak harus meminta kredit ke bank, tetapi bisa masuk ke micro finance, credit union dan lain-lain. Tetapi permasalahanya lita-kita yang belajar di universitas tidak pernah mempelajari hal tersebut. Dan itu semua tidak akan mengena untuk menganalisis apa yang terjadi di Indonesia. Maka dari itu sekarang kita berada pada situasi tidak hanya tangan-tangan pemerintah yang disandera, tetapi juga generasi baru orang yang belajar ekonomi tahunya hanya ekonomi perusahaan, dan terutama perusahaan-perusahaan besar.

MP: Jika kita berbicara masalah pasar, sering disinggung-singgung bahwa para pengusaha dan para spekulan itu harus memegang etika bisnis. Namun permasalahanya etika bisnis itu seakan tidak begitu mengena pada mereka.Jadi harus bagaimana?

-: Mungkin yang anda maksud dengan etika bisnis maksudnya adalah begini, sebenarnya perusahaan-perusahaan itu bagian dari masyarakat ini atau bukan?Lalu pertanyaan kedua sebenarnya kehidupan kita banyak ditentukan oleh perusahaan-perusahaan itu atau tidak? Jawabanya iya. Siapapun juga yang menjadi bagian dari masyarakat ini terkena proses demokratis yang disebut tanggungjawab publik. Etika bisnis yang mengharuskan bisnis untuk menjadi saleh dan lain sebagainya itu tidak bisa. Karena yang namanya bisnis itu tidak saleh. Contohnya Lapindo, sebenarnya perusahaan tersebut harus memberi ganti rugi, tetapi kenapa statusnya adalah Lapindo membeli tanah para korban? Contoh yang lain adalah kasus penyuapan Jaksa Urip, itu merupakan contoh yang sempurna bahwa tangan-tangan aparatus pemerintah sudah dirantai.

MP: Lalu?

-: Jadi kerika kita membicaran tentang krisis, itu sudah sampai tahap sulit karena sebabnya cukup banyak. Satu, policy pemerintah yang naif sekali. Kedua, Otoritasnya yang sedemikian tersandera, seperti kasus Jaksa Urip tadi. Yang ketiga, miopik atau shortsighted (kebijakan pemerintahnya-red), jadi hanya bisa melihat jangka pendek sekali. contohnya harga kedelai yang naik drastis. memang solusinya adalah impor diperbanyak. tetapi there is something wrong with that. Kenapa tidak Insentif atau subsidi kepada pertanian, padahal Amerika saja memberikan subsidi yang sangat besar bagi pertanianya. Dan kebijakanya bukan merupakan kebijakan publik, tetapi kebijakan untuk perusahaan-perusahaan besar.

MP: Tadi disebutkan bahwa penyebab krisis ini sangat banyak, terutama kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Lalu kita lihat juga ancaman-ancamanya sangat banyak juga seperti naiknya harga komoditas dan krisis keuangan dunia. Apakah akan datang ledakan krisis yang jauh lebih dasyat yang akan melanda?

-: Saya tidak tahu, tetapi saya kira sejak 80-an ketika globalisasi mulai tumbuh dan seringkali meledak, namun itu ditandai dengan hal yang sangat material seperti perang teluk. Namun sekarang krisis yang ada sangatlah virtual, seperti subprime mortgage dan lain sebagainya. The more globalize the world is, the more virtual the crisis will be. Bagaimanapun tiap-tiap negara tidak akan bisa lepas dari krisis. Tetapi jika kita amankan dulu, berbagai sumber yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu, maka paling tidak kita akan tetap survive meski krisis tetap terjadi. Krisis-krisis tersebut akan jadi sangat menakutkan sekali jika kita tidak bisa mempunyai sustainability sendiri. Jadi terdapat semacam stupidity disini jika kita menggantungkan hidup mati kita pada kesejahteraan atau krisis orang lain.

MP: Lalu kira-kira jalan keluar bagi kita?

-: Bagi saya intinya hanya satu, yakni policy dari pemerintah supaya lebih sengaja mengejar sesuatu. Misalnya mengejar kesejahteraan, mengejar peneurunan kemiskinan, mengejar penurunan busung lapar, mengejar pendidikan, dan lain-lain. Jadi tidak melingkar-lingkar seperti ketika ingin meningkatkan gizi bayi, policynya adalah tentang perusahaan-perusahaan susu. Ini menunjukan bahwa level indirectness-nya sangat tinggi. Memang akan selalu ada pengantara, namun jangan sampai pengantara-pengantara itu terlalu banyak. Jangan sampai policy pemerintah hilang dalam indirectness ini. Maka sekali lagi intinya adalah sederhana, bagaimana membuat kebijakan pemerinah lebih direct.

Related posts

*

*

Top