Unpar Kampus Pertama Bahas Serius RUU KUHP Dan KUHAP

STOPPRESS MP - RUU KUHP dan KUHAP Lemahkan KPK/ Charlie STOPPRESS MP - RUU KUHP dan KUHAP Lemahkan KPK/ Charlie

STOPPRESS MP, UNPAR – ” Unpar ini kampus pertama yang berani membahas serius RUU KUHP dan RUU KUHAP.”

Hal tersebut diungkapkan oleh Tama S. Langkung peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) yang menjadi salah satu pembicara dalam diskusi serta media briefing dengan tema “Polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana (KUHAP)”. Diskusi tersebut diadakan di ruang 2305 Fakultas Hukum pada Kamis (13/2).

Dalam pembukaannya, Tama secara tegas memuji Unpar yang berani mengadakan pembahasan serius mengenai polemik RUU KUHP dan RUU KUHAP. “Salut buat Unpar dan saya rasa kampus lain belum ada (yang mengadakan -red) termasuk di Jakarta”, ujar Tama. Dalam diskusi yang juga didatangi oleh media lokal tersebut, Tama ditemani dengan Agustinus Pohan, salah seorang pengajar hukum pidana bertindak sebagai pembicara.

Diskusi ini membedah isi RUU KUHP dan RUU KUHAP yang dinilai tidak konsisten baik dari proses pembuatannya dan substansinya. RUU KUHP dan RUU KUHAP yang hendak disahkan DPR ini dirasa dapat melemahkan pemberantasan korupsi karena melemahnya kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di tengah diskusi tersebut, Agustinus Pohan mengatakan bahwa mahasiswa Unpar harus menindaklanjuti diskusi tersebut ke tindakan nyata. “Coba buat pernyataan sikap dari mahasiswa atas isu ini. Saya siap untuk ikut”, ujar Pohan, panggilan akrabnya.

Senada dengan Pohan, Tama juga mengharapkan adanya sikap dari mahasiswa Unpar terkait polemik tersebut. “Solusi lebih lanjut agar DPR menarik pengesahan RUU KUHP dan RUU KUHAP  ini juga dapat dilakukan peran mahasiswa.  Mahasiswa jangan hanya menikmati kehidupan kampus tetapi lupa  kondisi negara”,  tegas Tama.

LINTANG SETIANTI

Related posts

*

*

Top