Timbang-Menimbang Pengadaan Fit & Propper Test Lisan

Timbang-Menimbang Fit & Propper Test

MP, STOPPRESS – Pada 25 Maret 2018 lalu, KPU PM Unpar mengeluarkan surat yang berisi keputusan peniadaan Fit Proper Test (FPT) Lisan bagi para calon Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa (PUPM). Uji publik menjadi kata kunci dibalik kebijakan tersebut. Meski ditolak oleh sejumlah pengurus PM Unpar karena sistem sebelumnya dinilai sudah cukup baik, konsep yang lebih melibatkan mahasiswa menjadi dalih KPU PM.

“Pada intinya, kenapa kita tidak mau ada FPT adalah pertama, kalau ada FPT targetnya adalah para pemimpin yang ditunjuk untuk membantu pemimpin lain seperti kabinet presiden, karena kita butuh pertanggung jawaban orang-orang yang dipilih itu seperti bagaimana,” ujar Iffan Wijaya (Teknik Sipil 2014) selaku ketua Komisi Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa (KPU PM) Unpar 2017/2018.

Iffan juga menjelaskan bahwa dalam demokrasi, siapapun boleh menjadi pemimpin selama dia memiliki massa yang mendukung dia. Selain itu, alasan lainnya yaitu mengenai hasil FPT lisan itu berbentuk angka, nilai calon presiden-wakil presiden mahasiswa (Capres-cawapresma), ketua himpunan (Cakahim), calon anggota Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM), semua dipajang tanpa ada alasan dari mana angka itu bisa muncul.

“Kita tidak mau orang menilai seseorang hanya dari angka nilai tersebut,” ujar Iffan.

Ia juga menjelaskan bahwa FPT lisan dapat merugikan terutama pada adanya dugaan mengenai upaya pengarahan publik. “Tapi hal lainnya itu kita rugi soal waktu, karena jika FPT tidak ada, kami bisa punya banyak waktu untuk mempublikasikan calon ke publik. Jadi hanya tinggal 2 tahap, yaitu pendaftaran dan kampanye. Jadi, kami punya waktu yang leluasa untuk publikasi atau kampanye para calon,” ujarnya

Mengenai beredarnya anggapan bahwa FPT lisan ditiadakan sepenuhnya, KPU PM Unpar 2018 menampik hal itu, sebab sebenarnya konsep yang ditawarkan adalah mengubah teknis FPT lisan yang sudah dikenal pada seperti periode-periode sebelumnya menjadi bentuk yang menyerupai diskusi publik.

“Selama ini yang diumumkan hanya nilainya saja, menurut kita itu cara yang gak efektif ya. Kenapa kalau mau transparansi pilih-pilih. Kenapa ga kita bener-bener ngasih tahu ke mahasiswa kalau calon kalian tuh kayak gini. Mungkin mahasiswa bisa ngebantu memberi masukan ke mereka,” kata Iffan.

Sebelumnya sempat terjadi perdebatan mengenai persoalan standar kelulusan dalam FPT. Namun pada akhirnya, semuanya dilemparkan ke KPU PM. “Jadi kita pun sempat diskusi sama MPM. Itu udah sempet dipikirkan kalau FPT itu mau seperti apa, bentukannya teknisnya mau seperti apa. Ya mungkin itu aja yang terhambat karena kita bener-bener gak tahu kemarin MPM jadi mau ngambil alih atau gak,” ujar Iffan.

Berharap FPT Lisan Tetap Diadakan

Setelah melihat keputusan peniadaan FPT lisan oleh KPU PM, Nikolas Aditya Rusdianto mahasiswa Hubungan Internasional 2016 dalam tulisannya (red. Mahasiswa Masih Melihat, Mendengarkan dan Mengingat: kamu mahasiswa?) menyatakan bahwa KPU PM tidak konsisten karena pada awalnya pihak KPU PM telah mengumumkan timeline pemilihan umum yang di dalamnya terdapat agenda FPT lisan. Namun satu hari sebelum pelaksanaan FPT lisan tiba-tiba saja hal tersebut ditiadakan.

Sedangkan Edward Liu sebagai calon ketua Himpunan Program Studi Teknik Kimia (HMPSTK) mengaku tidak menyangka akan terdapat keputusan demikian. “Agak kaget sih dan sedikit ngebingungin karena bilangnya ada, tapi terus gak ada. Jadi harus mempersiapkan diri lagi kan. Harus ngatur jadwal lagi karena sedikit mepet juga,” ujarnya

Ketika ditanya apa pentingnya FPT lisan, Edward menyatakan bahwa hal itu bisa menjadi sarana yang memfasilitasi calon agar bisa berbicara di depan publik, memperbaiki dan melatih gestur berbicara yang baik dan benar sekaligus memberikan pola pikir bagi para calon untuk menilai fenomena-fenomena di Unpar. “FPT lisan membantu di situ,” ujarnya.

Berbeda dengan Edward dan Nikolas, Andrian (HI 2013) mengatakan bahwa peniadaan FPT lisan menurutnya adalah satu hal yang baik. “Karena FPT Lisan ini pertanyaannya tidak jauh berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan ketika ada wawancara untuk masuk himpunan,” ujarnya.

Andrian menilai bahwa pertanyaan yang diajukan juga dirasa tidak menguji kompetensi para calon. Meskipun ada studi kasus, ia menilai FPT hanya menghasilkan pemimpin yang seragam, tetapi tidak untuk sosok pemimpin alternatif.

Menyikapi polemik ini, Mahesa Aditya selaku Presiden Mahasiswa Periode 2017/2018 turut menyayangkan peniadaan FPT lisan karena akan hilangnya salah satu wadah untuk menguji lagi para calon dan hilangnya media bagi publik dan mahasiswa untuk melihat para calon pemimpin PM Unpar.

Mahesa juga mengatakan sebenarnya bagaimanapun juga, KPU PM sebagai satu-satunya lembaga yang berkewajiban, mampu, dan berwenang untuk menyelenggarakan PUPM seharusnya menyediakan media sebanyak mungkin bagi mahasiswa. Lantaran ia menganggap bahwa banyak teman-teman mahasiswa yang sebenarnya memerlukan “bimbingan” dalam memilih.

Meskipun dirundung berbagai penolakan atas keputusan peniadaan FPT lisan, Iffan Wijaya selaku ketua KPU PM mengatakan bahwa kebijakan KPU untuk meniadakan FPT lisan sudah sesuai dengan peraturan, yaitu TAP MPM nomor 4. Dalam TAP itu disebutkan bahwa bakal calon menjadi calon setelah menjalani FPT lisan dan atau tertulis dari KPUPM.

“Berarti dari situ kita boleh milih salah satunya. Sekarang dipaksakan ada FPT Lisan. Kalau gitu, bahasa di TAP lebih baik jangan dan/atau, tetapi cukup ‘dan’ saja,” jelas Iffan

Iffan juga mengatakan bahwa sebelumnya terdapat rencana untuk memperbaharui konsep FPT, salah satunya mengenai bagaimana konsep FPT lisan yang baru dapat dengan mudah dinikmati publik. Ketimbang menggunakan konsep FPT lisan persis seperti periode sebelumnya atau sekadar hanya mempublikasikan hasil rekaman FPT lisan, Iffan mengupayakan konsep uji publik yang lebih terbuka bagi mahasiswa.

Namun, ide tersebut tidak disetujui oleh sejumlah pengurus aktif PM Unpar 2017/2018 yang terpilih lewat pemilu. Lantaran adanya anggapan bahwa FPT di sudah memiliki teknis yang baik dan cukup dapat mengedukasi para calon pemimpin.

Berujung pada Pembuatan TAP FPT LISAN KPU PM

Athalla Arissaputra (Arsitektur 2015) selaku staff Internal Inspector mengatakan bahwa MPM, Lembaga Kepresidenan Mahasiswa (LKM) dan beberapa Ketua Himpunan menyatakan tidak setuju dengan kebijakan peniadaan FPT lisan. Dengan mempertimbangkan bahwa setiap lembaga tersebut memiliki kepentingan dalam FPT lisan, Athalla menyatakan pihaknya memiliki keinginan agar FPT lisan ini tetap diadakan karena dirasa masih menjadi cara yang terbaik.

“Kami tidak semata-mata langsung mengambil alih karena posisi kami ada di atas KPU PM. Jadi kami bertanya dulu ke yang lain (kahim dan presma-wapresma), apakah FPT lisan ini penting atau tidak. Kalo misalkan menurut mereka penting, masih tetap mau diadakan atau tidak. Lalu jika diadakan, mereka mau bantu atau tidak,” ujar Athalla.

Ia pun mengatakan bahwa dengan Surat Keputusan (SK) yang telah diterbitkan KPU PM, sudah jelas FPT lisan ditiadakan oleh KPU PM. Karena itu, Athalla beranggapan bahwa MPM pun tidak semena-mena, tidak bisa menarik mandat dan mengambil-alihnya dari KPU PM.

“Setelah diadakan jajak pendapat, dari sebagian besar kahim dan presma-wapresma, kami dari MPM mengambil jalan dengan membuat TAP dan di TAP no. 9 mengenai FPT lisan ini tertulis bahwa FPT ini dilakukan oleh KPU PM,” jelas Athalla yang di wawancara di Pohon Hukum Selasa (10/04)

Akan tetapi, Edward Liu, calon Ketua Himpunan Program Studi Teknik Kimia berpendapat bahwa PUPM itu sepenuhnya milik KPU dan bawaslu dan seharusnya tidak ada intervensi. Ia pun mempertanyakan lantaran mengapa hal tersebut tidak didiskusikan di awal sehingga terjadi miskomunikasi di tengah pelaksanaan.

Edward pun mengungkapkan hal ini akan membuat menambah beban para calon terutama bagi yang sudah mulai melakukan persiapan untuk kampanye sama debat, tetapi juga harus menghadapi FPT lisan yang agendanya mepet dengan kedua agenda tersebut.

“Orang harus ngatur jadwalnya lagi buat nyusun visi misi, debat, dan lain-lain. Harusnya petinggi bisa ngasih taunya lebih awal, ketimbang dikasih tahunya jam 1 pagi. Seharusnya hal ini bisa disosialisasikan dari awal, sehingga jangan mepet,” ucapnya.

Iffan Wijaya mengaku bahwa ia menyayangkan pengadaan TAP MPM No. 9 mengenai FPT Lisan. Dalam pandangannya, TAP No. 9 tumpang tindih terhadap TAP No. 4 tentang PUPM yang sebelumnya ia nilai dibuat tanpa persiapan dan tidak dijelaskan mekanisme mengenai FPT lisan. Tidak hanya itu, Iffan mengatakan ada juga anggapan bahwa FPT lisan tahun sebelumnya dianggap lebih relevan karena umumnya debat calon seringkali sepi peminat.

“Dengan mereka sadar kalau uji publik bakal sepi penonton dan tetap mengeksekusi FPT lisan seperti periode sebelumnya, secara gak langsung sama juga seperti tidak mau mengajak mahasiswa menyaksikan debat calon yang perlu mereka (red. mahasiswa) kenali,” ucap Iffan.

FIQIH R PURNAMA | TANYA LEE | NISA A H | ALDO PRADHANA

Related posts

*

*

Top