Tidak Hormati Proses Hukum; Pemkot Bandung Layangkan SP3 untuk Warga Tamansari

Mural di salah satu tembok reruntuhan RW 11 Tamansari. dok./fiqihRP

Nasional – MP, Jumat (28/08) Warga RW 11 Tamansari mendapatkan Surat Peringatan 3 (SP3) dari  Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. SP3 itu berkaitan dengan sudah dekatnya tenggat waktu penggusuran yang akan dilakukan pada Senin (27/08). SP3 tetap dilayangkan meski lembaga setingkat ombudsman dan Komnas HAM menghimbau kedua pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

“Kami tetap pada surat kami agar pemerintah kota dan instansi yang terlibat menghormati proses hukum itu,” ujar Haneda Sri Lastoto, kepala perwakilan Ombusman Jawa Barat. Pernyataan itu diucapkan saat menanggapi pertanyaan wartawan tentang saran Ombudsman pada permasalahan antara warga RW 11 Tamansari dan Pemkot Bandung

Sepanjang bulan Agustus, Pemkot Bandung telah melayangkan tiga surat peringatan pada tanggal 1, 3, dan 24 Agustus. Padahal warga sedang melakukan upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Kota Bandung mengenai Surat Keputusan (SK) pembuatan Rumah Deret Tamansari pada Senin (30/04) lalu.  Sampai pada SP3 dilayangkan, warga masih menunggu putusan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Selain menanti putusan banding, Riefki Zulfikar, Kuasa Hukum Warga RW 11, Tamansari juga menyatakan ia dan perwakilan warga tengah menunggu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengusut persoalan ini. Sampai saat ini, Komnas HAM juga diketahui sudah menyurati pihak-pihak terkait untuk menahan diri sebelum kasus tersebut dapat ditindaklanjuti oleh lembaganya, Meskipun demikian, setali tiga uang SP3 pun tetap dilayangkan oleh pemkota Bandung.

Riefki pun menuturkan bahwa warga sudah berusaha untuk mematuhi jalur hukum dan mekanisme komplain yang disediakan negara. Akan tetapi, dilanjutkannya proses pemberian SP tersebut dianggap sebagai tindakan yang agresif dan merugikan warga terutama secara psikologis.

Menanggapi SP3 yang diberikan, Eva Eryani selaku warga RW 11 Tamansari menyatakan bahwa sebagian besar warga tidak pernah menerima SP tersebut. Warga pun merasa kecewa dengan prosedur pemberian SP yang dilakukan oleh kota Bandung. Eva pun menuturkan pemberian SP kerap diwarnai paksaan untuk menandatangani tanda terima, pelibatan Satpol PP, hingga yang terkini pengiriman SP dilakukan hanya melalui kantor pos.

Sampai saat ini, terdapat 86 jiwa atau 24 keluarga yang masih bertahan di RW 11 Tamansari. Rencananya, Pemkot Bandung akan membangun rumah deret di atas tanah yang tengah ditempati warga. Pemkot Bandung pun mengklaim kepemilikan tanah tersebut melalui surat jual-beli tanah atas nama Gemeente Bandung yang dilakukan pada tahun 1930, tetapi berdasarkan peraturan pendaftaran tanah no. 24 tahun 1997, tanah tidak secara langsung menjadi hak milik Pemkot Bandung.

Hingga hari ini, warga pun mengaku tidak pernah ditunjukkan sertifikat resmi milik Pemkot Bandung.

FIQIH R. PURNAMA, VINCENT FABIAN THOMAS

Related posts

*

*

Top