Tidak Ada Regulasi Khusus Pemasangan Atribut Kampanye

STOPPRESS MP, UNPAR – Komisi Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa (KPU-PM) tidak menetapkan regulasi yang spesifik mengenai mekanisme dan tata letak pemasangan spanduk dan poster kampanye para Calon Presiden Mahasiswa.

“Tidak ada regulasi khusus dari KPU. Mereka hanya menjelaskan bahwa semua kandidat bebas memasang poster dan spanduk di mana saja, asal tidak merusak tembok dan dipasang hanya di wilayah internal kampus,” ujar  Alwiando Irzam(Ekonomi Pembangungan 2010) selaku ketua Tim sukses Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) pasangan nomor urut 1 ketika ditemui hari rabu (10/4).

Sementara Muhammad Fajaruddin Abi (Hukum 2010) mengatakan bahwa KPU hanya meminta atribut kampanye untuk dilegalisasi terlebih dahulu sebelum dipasang. “KPU sendiri meminta kita untuk mengumpulkan atribut kampanye untuk dilegalisasi (dengan diberi cap dan tanda tangan dari KPU-red) terlebih dahulu,” ucap ketua tim sukses Capres dan Cawapres nomor urut 3 ini.

Senada dengan Alwiando, Fajar pun membenarkan bahwa tidak ada regulasi yang spesifik untuk tata letak pemasangan atribut kampanye. “Setelah dilegalisir KPU, baru diberikan izin untuk pemasangan dengan lokasi dan jumlah yang tidak ditentukan, asal tidak merusak fasilitas kampus”, jelas Fajar.

KPU diharapkan dapat memberikan pengaturan mengenai jumlah spanduk yang dipasang. “Menurut saya, seharusnya ada pembatasan pemasangan spanduk, karena kalau terlalu banyak jadi ga enak dilihat dan seharusnya ada juga koordinasi dengan acara lain yang sedang berlangsung, seperti PSC (Parahyangan Sports Combat-red), karena jadi saling  gak enak,” ucap Fajar. Dia juga menambahkan bahwa pembatasan biaya kampanye seharusnya diterapkan KPU-PM karena jika terlalu banyak spanduk yang dibuat akan menjadi tidak efektif dan menghamburkan dana kampanye.

KPU sendiri ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. “Kita membebaskan, selama itu tidak mengganggu, yang kita arahkan paling spanduk untuk ketua calon ketua himpunan dan MPM, kalau buat capres itu bebas,” ujar Ketua Pemilu Chandra Pratama Sudiro (Teknik Industri 2010) saat ditemui di sekretariat Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) hari Jumat (12/04).

Kebebasan yang diberikan oleh KPU-PM ini membuat para kandidat calon presiden mahasiswa khawatir dengan adanya perebutan tempat pemasangan spanduk yang dianggap strategis. Terdapat juga perubahan mekanisme technical meeting dari tahun sebelumnya, dimana tahun ini tim sukses tidak diikutsertakan dalam technical meeting dan tidak ada perjanjian khusus mengenai pemasangan atribut kampanye.

(Rahajeng Anandari, Meila Ghaisani/ Adytio Nugroho)

Related posts

*

*

Top