Tetap Digusur PT KAI Walau Menang Pengadilan, Warga Kebun Jeruk Minta Perlindungan Hukum

Warga Kebon Jeruk meminta perlindungan pada Polres Bandung menanggapi sikap PT KAI yang tetap akan menggusur mereka pada Kamis 13 Juli 2017 lalu. Dok/Sindonews Warga Kebon Jeruk meminta perlindungan pada Polres Bandung menanggapi sikap PT KAI yang tetap akan menggusur mereka pada Kamis 13 Juli 2017 lalu. Dok/Sindonews

Kamis, 13 Juli 2017, 10.30 WIB. Kala itu, udara panas berhembus beriringan dengan sinar mentari yang terik. Suara hiruk pikuk para pengurus dokumen biru dan putih berlalu lalang di Jalan Merdeka No. 18 – 21. Sejenak, terlihat serombongan orang berbaju hitam berjalan beriringan menuju Mapolrestabes Kota Bandung, dengan satu hal yang mereka perjuangkan. Hak mereka sebagai warga Kebon Jeruk dalam menetap di tanah yang sudah didiami, mungkin sejak generasi pendahulu mereka.

Seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa PT Kereta Api Indonesia (KAI) sudah menyalahi peraturan dan amar keputusan pengadilan.

“…Sekitar tanggal 31 Mei amar keputusan dari pengadilan sudah keluar, yang menyatakan bahwa kami sebagai penggugat memenangi gugatan. Tapi kemarin kami dapat surat lagi dari PT KAI yang menyatakan akan mengadakan penggusuran lagi.”

Sumber yang sama menyatakan bahwa pihak tergugat (red. PT KAI) sudah terbukti bersalah, bahkan sampai harus membayar kompensasi, tapi tetap saja amar putusan pengadilan tersebut tidak diacuhkan.

Hal ini dibenarkan oleh kuasa hukum warga Kebon Jeruk, Asri Vidya Dewi, yang menyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat dan paham hukum, penggugat tentulah berhak meminta perlindungan kepada polisi, sebab tidak mungkin bila meminta kepada organisasi masyarakat, apalagi kepada rakyat biasa.

Perlindungan hukum, ujar beliau, dipintakan bagi warga penggugat, dikarenakan beliau khawatir akan ada tindakan yang diambil PT KAI dalam bentuk intimidasi, baik dalam bentuk tertulis, verbal, maupun fisik. Kuasa hukum yang tergabung dalam PERADI ini juga mengeluhkan prosedur yang dianggap menyulitkan proses penegakan hukum.

“Berhubung polisi belum menerima berkas kasus ini, polisi menyatakan belum mengambil sikap. Katanya akan dipelajari terlebih dahulu. Jadi, polisi menyatakan diri netral.” Begitu imbuh beliau ketika ditanya mengenai sikap polisi dalam menghadapi kasus ini.

Sumber yang berasal dari warga yang sama pula menyuarakan, “Iya tuh Pak, bener. Kami sudah diam di sini sudah lama, bahkan bayar PBB juga. Mana bisa tanah diklaim PT KAI, tapi kita orang yang bayar pajak PPBnya. Ga bisa itu. Ada juga bahkan yang udah tinggal dari tahun ‘50an.”

Saat diwawancara mengenai bentuk perlindungan yang diminta, beliau menyatakan bahwa penggugat mengharapkan semacam instruksi atau petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan atau dibuat oleh penggugat.

“Malah, kalau bisa, diadakan seperti ronda atau patroli dari kepolisian sebagai bentuk perlindungan bagi warga terhadap PT KAI,” imbuh beliau.

“Pada akhirnya, saya katakan, kami warga Stasiun Barat Kebon Jeruk sudah menang di pengadilan. Karena kami sudah menang, ya kami akan tetap bertahan. Kami akan tetap bertahan.” Begitu ujar beliau sembari meninggalkan Polrestabes tersebut, diiringi polisi yang memberi jalan dan awak media yang mengikuti dari belakang untuk meminta informasi lebih lanjut.

Related posts

*

*

Top