Tegas Demi UNPAR bebas Asap Rokok (?)

Dilarang Perokok Dilarang Perokok

Oleh :

Ignatius Wisesa

Fransiskus Xaverius

Larangan merokok di kawasan kampus bukanlah hal baru bagi masyarakat UNPAR. Peraturan rektor Nomor: III/PRT/2014-07/057 yang dibuat pada masa kepemimpinan Prof. Robertus Wahyudi Triweko, Ph.D dua tahun lalu mengawali label haram bagi rokok-rokok yang dihisap di kawasan UNPAR. Dasar peraturan tersebut jelas, selain mengganggu, asap rokok juga mulai mendapat sorotan tajam pemerintah lewat beberapa Undang-Undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sejak keluarnya peraturan larangan merokok sistem pengawasan dan penyadaran bahaya merokok mulai dibangun, lambat namun pasti. Lewat banyaknya spanduk dan teguran dosen yang sesekali menangkap basah mahasiswanya merokok. Namun baru-baru ini muncul peristiwa yang kabarnya sangat cepat menyebar di kalangan mahasiswa UNPAR. Upaya penonaktifan seorang anggota UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) oleh WR 3 yang (sialnya) tertangkap basah merokok di kawasan UNPAR. Muncul pertanyaan, pantaskah mahasiswa tersebut dinonaktifkan keanggotaannya dari sebuah UKM karena menghisap rokok tidak pada tempatnya dan sialnya kedapatan WR 3?

Bagi banyak mahasiswa UNPAR, terutama para perokok, tindakan WR 3 tersebut keterlaluan. Jika setiap hari WR 3 berkeliling UNPAR dengan niat yang sama, tentu tinggal menunggu giliran bagi penghisap rokok pemberani UNPAR untuk kebagian sanksi. Tapi berhakkah seorang WR 3 melakukan tindakan demikian?

Nyatanya Peraturan Rektor Nomor: III/PRT/2014-07/057 pasal 5 ayat 3 menyatakan bahwa, “Mahasiswa yang sudah terkena sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan yang bersangkutan tidak mengindahkan sanksi tersebut, maka Dekan berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa skorsing selama 1 (satu) semester.” Dan dalam peraturan yang sama pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa ,” Apabila Warga Unpar melanggar larangan merokok di kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka para pihak yang memiliki kewenangan untuk menegur adalah: a.Pimpinan Unit Kerja, b.Pejabat Struktural, c.Atasan Langsung, d.Dosen e.Tenaga Kependidikan f.Mahasiswa.”

Dengan kata lain, ya, WR 3 selaku pejabat struktural dan dosen berhak menegur mahasiswa yang merokok di kawasan UNPAR. Namun, untuk memberikan sanksi ia harus menegur secara tertulis 3 kali terlebih dahulu. Yang artinya jika ada 20 saja perokok di kawasan UNPAR ia perlu menemui semua perokok sebanyak 60 kali dan memberikan kepada setiap perokok teguran berupa tulisan untuk memberikan efek jera berupa sanksi tegas. Adapun mengutip peraturan rektor yang sama sanksi yang dapat diberikan kepada mahasiswa bukanlah penonaktifan keanggotan UKM melainkan skorsing selama 1 semester, itupun harus lewat Dekan. Jadi jika Anda mahasiswa UNPAR dan seorang perokok nekat yang tetap ingin menghisap rokok di kawasan UNPAR sebaiknya Anda berganti-ganti tempat merokok sesering mungkin untuk memperkecil kemungkinan Anda mendapat teguran berupa tulisan sebanyak 3 kali dan tenang saja jika teguran hanya secara lisan, artinya Anda aman. Lebih tenang lagi jika Dekan Anda juga seorang perokok, Anda bisa jadi berada di atas peraturan larangan merokok.

Kembali ke kasus penonaktifan anggota UKM yang tertangkap basah merokok di kawasan UNPAR. Setelah sedikit menelaah Peraturan Rektor Nomor: III/PRT/2014-07/057 dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan WR 3 (apabila sungguh dilakukan) merupakan tindakan yang gegabah dan tidak konsisten dengan peraturan. Peraturan yang UNPAR miliki tentang penindakan terhadap perokok memang belum sempurna, tapi tidak berarti tindakan yang bertentangan atau melangkahi peraturan yang sudah ada dapat dibenarkan.

Di sisi lain peristiwa semacam ini menggambarkan bahwa sistem pengawasan terhadap para penghisap rokok belum berjalan baik di kampus UNPAR. Pengawasan yang harusnya dilakukan secara sadar dari akar rumput tidak berjalan sehingga fungsi pengawasan harus selalu dilakukan dari hirarki yang lebih tinggi. “Toleransi dong untuk mereka yang merokok” menjadi kata-kata pembenaran para perokok yang membuat logika berpikir menjadi terbalik tapi benar terjadi! Lagipula, ketika fungsi pengawasan selalu dilakukan oleh hirarki yang lebih tinggi siapa yang mengawasi pejabat-pejabat hirarki tertinggi UNPAR ketika mereka merokok?

Untuk mencapai cita-cita UNPAR bebas rokok dan asap rokok tentu perlu kerja keras dan kerja sama dari berbagai pihak. Namun yang tidak kalah pentingnya lagi adalah keseriusan dari pimpinan UNPAR untuk secara tegas, dan konsisten dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Saat ini petinggi UNPAR terlihat tidak konsisten dalam memerangi rokok, sehingga menimbulkan kebingungan pada masyarakat UNPAR larangan merokok di lingkungan UNPAR masih berlaku atau tidak. Berkurangnya spanduk larangan merokok, tindakan pemberian sanksi tegas terhadap mereka yang merokok, maraknya masyarakat

selain mahasiswa yang merokok di lingkungan UNPAR seakan-akan ingin mengatakan bahwa larangan merokok di lingkungan UNPAR sudah tidak berlaku lagi. Sehingga dirasa perlu bagi pimpinan UNPAR yang tak lain juga adalah jajaran rektorat untuk menegaskan kembali apakah UNPAR masih berada di jalannya untuk menjadi Universitas bebas asap rokok dan rokok atau sudah tidak lagi berada di jalan tersebut (?).

Apabila jawabannya adalah iya, bahwa UNPAR masih berada di jalannya maka jajaran rektorat selain harus giat dan tegas menyerukan larangan merokok, yang disertai dengan tindakan pengawasan yang tinggi, sampai pada pemberian sanksi kepada mereka yang tertangkap basah merokok di lingkungan UNPAR, agar mahasiswa juga dapat mengetahui tindakan yang harus mereka lakukan seiring dengan peraturan yang ada.

Bagaimanapun UNPAR adalah salah satu pembimbing dalam laboratorium raksasa kehidupan kita, dan rokok merupakan salah satu alat belajarnya. Sebagai pembimbing yang baik, UNPAR sebaiknya menyadari kebutuhan anak didiknya di samping menjerat anak didik dengan sanksi tegas. Sekali-kali pendekatan halus juga dibutuhkan. Dalam hal ini mungkin penyadaran akan bahaya merokok atau pembentukan area-area merokok yang mewadahi kebutuhan masyarakat UNPAR yang sering merokok secara sembunyi-sembunyi bisa jadi menjadi jawabannya.

Merokok merupakan hak setiap individu, tapi tentunya merokok juga bukan menjadi alasan untuk melupakan etika. Penghargaan terhadap lingkungan dan orang-orang sekitar serta peraturan yang ada tetap menjadi penting untuk dijunjung, merokok ataupun tidak. UNPAR bebas asap rokok merupakan visi yang harus dihargai secara sadar oleh setiap individu masyarakat UNPAR. Dan pencapaian visi tersebut harus dilakukan dengan cara yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak.

DIREKTORAT JENDERAL KAJIAN DAN AKSI STRATEGIS

LEMBAGA KEPRESIDENAN MAHASISWA 2015/2016

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Related posts

*

*

Top