Tag Archives: ham

Munir, Cahaya Yang Tak Pernah Padam

Munir, Cahaya Yang Tak Pernah Padam

Mereka berebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, kemudian mereka bersembunyi di balik ketek kekuasaan. Apa kita biarkan mereka untuk gagah. Mereka gagal untuk gagah. Mereka hanya ganti baju, tapi dalam tubuh mereka adalah sebuah kehinaan. Sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Sesuatu yang mereka bayar sampai titik manapun. Bagaimana seorang pahlawan mesti dikenang? Saya

Menanti Kedaluarsanya Janji Rezim di 14 Tahun Kematian Munir

Hari ini, 7 September 2018 menjadi pertanda bahwa suatu janji politik untuk menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu bakal segera menjadi sebuah isapan jempol belaka. Meskipun peristiwa yang menimpa Munir Said Thalib tidak disebut dalam daftar program unggulan yang disuguhkan sebelum rezim berkuasa pada 2014 lalu, komitmen pemerintah untuk menghormati dan

Pernyataan Sikap : New York Agreement, Jalan Aneksasi Illegal Indonesia Atas West Papua

NASIONAL, MP –  Penandatanganan perjanjian New York antara Belanda dan Indonesia terkait sengketa wilayah Papua Barat pada tanggal 15 Agustus 1962 dilakukan tanpa keterlibatan satu pun wakil dari rakyat Papua. Perjanjian tersebut hanya melibatkan 3 pihak diantaranya, Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat sebagai penengah. Padahal perjanjian itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyat Papua. Perjanjian ini

Front Persatuan Rakyat dan Mahasiswa Anti Militerisme Tuntut Usut Tuntas Kasus Pelanggaran HAM di Papua

NASIONAL, MP – Pada hari Rabu (9/8), Front Persatuan Rakyat dan Mahasiswa Anti Militerisme menggelar turun ke jalan dan menggelar aksi di Jalan Merdeka Bandung, di sekitar area Bandung Indah Plaza (BIP). Mereka menuntut untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, khususnya yang baru saja terjadi di Kampung Oneibo, Tigi Selatan Deiyai.

Aksi Peringatan HAM Sedunia, Serukan Referendum Papua dan Penegakkan HAM Indonesia

NASIONAL, MP – Memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) internasional yang jatuh setiap 10 Desember, Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi (Sorak) menggelar aksi bertajuk “HAM Berkalung Senapan”. Melalui aksi itu, sejumlah tuntutan terkait penegakkan HAM di Indonesia dikemukakan seperti Referendum Papua, penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu hingga masa kini, dan persoalan penggusuran serta perampasan tanah.

Seni sebagai Media Perlawanan, Stimulus untuk Pergerakan Pemuda

STOPPRESS MP, UNPAR – Pada Jumat (23/10) lalu, Pamflet bekerjasama dengan Media Parahyangan, Yayasan Tifa, dan Koperasi Keluarga Besar Mahasiswa (KKBM) Unpar melaksanakan diskusi “Anak Muda & HAM, Mengapa Kita Harus Melawan Lupa dan Seni sebagai Media Perlawanan,” di Co-Op Space, Unpar. Tujuan acara ini ialah untuk membangunkan para pemuda untuk peduli dan mau beraksi.

Kamisan Bandung Kampanyekan Pelanggaran HAM Lewat Seni

BANDUNG,MP – Kamisan Bandung bersama Komunitas Perpustakaan Jalanan kembali mengadakan acara September Hitam. Acara yang bertajuk “Parade September Hitam : Seni Menolak Lupa” diadakan pada Sabtu (26/9) di Taman Cikapayang.Acara tersebut adalah bentuk kampanye bagi para korban malapetaka anti-kemanusiaan yang belum memperoleh kejelasan hingga saat ini. “Di acara ini kita mau menyampaikan melalui seni karena lebih

September Hitam: Sebuah Peringatan Kasus Pelanggaran HAM

STOPPRESS MP, UNPAR – Media Parahyangan dan Komunitas Perpustakaan Jalanan menyelenggarakan acara yang bertajuk “September Hitam” di Gedung Serba Guna (GSG) Unpar pada Kamis (18/9). Acara ini adalah bentuk kampanye berbagai peristiwa pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan di bulan September. “Acara ini tuh bentuk memorabilia untuk kasus pelanggaran HAM di bulan September, bukan berarti berkabung, tapi jadi menjadikan

September Hitam

ADVERTORIAL MP, UNPAR – September Hitam dalam konteks Indonesia bukan hanya peristiwa berdarah satu babak. Ia menjelma menjadi sebuah monumen peringatan yang tak diakui sampai hari ini. September Hitam di Indonesia adalah sebuah penjelasan ketidakbecusan sebuah negara melindungi hak-hak dasar warga negaranya. Lebih dari itu, monumen ini pula membuktikan Ketidakmampuan dan ketidakmauan sebuah negara mengungkapkan

Top